Normalisasi Sungai Ciliwung, Sandiaga Uno Lanjutkan Program Ahok 
   Reporter: 
Irsyan Hasyim (Kontributor)
   Editor: 
Ali Anwar
  Jumat, 9 Februari 2018 07:00 WIB     0 komentar     2K1112K       
   -  Font: ArialRobotoTimesVerdana 
   -  Ukuran Font: - + 
   - 
   - 
        
Foto udara banjir yang merendam kawasan Kampung Melayu, Jakarta, 6 Februari 
2018. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung telah merendam sejumlah permukiman di 
Jakarta. Ketinggian air di sejumlah tempat bahkan tercatat mencapai dua meter. 
TEMPO/Subekti.
   
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan 
mengeksekusi lahan bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai seperti 
yang telah dilakukan oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Namun, eksekusi baru bisa dilakukan setelah keluarnya hasil appraisal untuk 
menentukan harga lahan warga di aliran dan bantaran Kali Ciliwung.

Untuk membebaskan lahan tersebut, kata Sandiaga Uno, pemerintah telah mendanai. 
“Kita punya sistem yang bagus, didanai. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI harus 
merogoh kocek dan harus investasi di situ,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI 
Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

“Kalau saya melihatnya, sih, investasi bahwa kota ini harus sustainable,” 
ujarnya. Menurut Sandiaga Uno, normalisasi sungai itu sesuai dengan rekomendasi 
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). “Anggaran sudah 
tersedia, tinggal menyepakati harga, kemudian dieksekusi,” ucap Sandiaga Uno.

Bila ada warga yang keberatan, ujar Sandiaga Uno, dipersilakan menempuh jalur 
hukum. Menurut dia, ketersediaan lahan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
“Sengketa tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke 
pemerintah,” katanya.

Proyek normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat didukung oleh Gubernur Ahok, 
sehingga pembebasan lahan yang sebelumnya berlarut-larut, bisa terselesaikan 
pada 2016, meski sempat terjadi kekerasan. Sebagian warga korban gusuran 
dipindahkan ke rumah susun sewa, sedangkan di atas lahan yang dibebaskan 
dibangun tanggul beton sepanjang sungai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan 
mengatakan normalisasi Kali Ciliwung belum 100 persen. “Hingga akhir Desember 
2017 baru berjalan 60 persen,” kata Teguh.  

Kendala utama proses normalisasi Sungai Ciliwung, ujar Teguh, adalah sulitnya 
pembebasan lahan karena faktor administrasi, relokasi, dan gugatan hukum oleh 
masyarakat. "Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.

Kirim email ke