- EKNO      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - SAINS      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - ENTERTAINMENT      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - OTOMOTIF      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      -          
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 

      -          
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 
         - 

      -          
         - 
         - 


   - LIFESTYLE      
      - 
      - 
      - 

   - PROPERTI      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - TRAVEL      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - EDUKASI
   - KOLOM
   - IMAGES      
      - 
      - 

   - TV      
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 
      - 

   - VIK

Hak Atas Tanah Dinilai Masih




Jadi Persoalan Serius di 




Indonesia

ROBERTUS BELARMINUSKompas.com - 06/02/2018, 18:41 WIB
Jumpa pers di kantor KontraS terkait kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid 
Raad Al Husein ke Indonesia, Selasa (6/2/2018)(Kompas.com/Robertus 
Belarminus)JAKARTA, KOMPAS.com - Bagian Advokasi Deputi II Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) Monica Kristiani Ndoen mengatakan, isu hak atas tanah 
masih menjadi persoalan serius di Indonesia.Masyarakat adat, petani, dan 
masyarakat miskin kota masih menjadi korban klaim sepihak negara atas 
tanah-tanah yang dianggap terlantar.Dia mengatakan, di Indonesia masih 
menggunakan konsep domein verklaring yang diadopsi dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), yang menjadi alas negara untuk mengambil tanah-tanah yang 
dimiliki masyarakat umum, tanpa menunjukkan dokumen resmi kepemilikan.Baca 
juga: Empat Daerah Ini Harus Turunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
BangunanMonica mengatakan, meski ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 
2012 yang menyatakan bahwa tanah adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara, 
dan masuk dalam status tanah hak."Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. 
Banyak kerumitan-kerumitan yang harus ditempuh masyarakat adat sampai saat 
ini," kata Monica, dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta, Selasa 
(6/2/2018).Monica mengatakan, kekosongan hukum untuk pengakuan dan perlindungan 
terutama untuk masyarakat adat berimpilkasi pada kriminalisasi dan meningkatnya 
angka konflik agraria.AMAN mencatat, hingga kini ada 261 masyarakat adat 
dikriminalisasi. Sementara, data Konsorsium Pembaruan Aagraria (KPA) mencatat, 
tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria.Baca juga: Hati-hati... Girik Bukan 
Tanda Bukti Hak Atas Tanah!Angka tersebut dinilai dapat bertambah jika 
pemerintah tidak serius menangani masalah ini. Menurut dia, masih terjadi 
tebang pilih jika menyangkut konflik agraria yang melibatkan korporasi."Banyak 
perusahaan sawit mereka tidak punya HGU, bahkan itu di kawasan hutan mereka 
tidak punya izin pinjam pakai, tapi sudah beroperasi ratusan hektar dan itu 
diketahui pemerintah daerah," ujar MonicaSelain itu, aparat juga masih 
digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi konflik 
agraria.Masalah hak tanah, kata Monica, sudah disampaikan kepada Komisioner 
Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Husein saat bertemu para aktivis dan organisasi 
HAM Indonesia di Komnas HAM."Ada kekecewaan kemarin Zeid tidak ada rekomendasi 
tegas. Kemarin saya sampaikan isu terkait kriminalisasi, angka konflik agraria, 
hak tanah tapi enggak dibahas. Kami kecewa," ujar dia.

Kirim email ke