Kartu Kuning Bagi Jokowi oleh Ketua BEM UI adalah Kritik Keras Dari Pemuda 
Mahasiswa

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 08 Februari 2018 | 21.02

|  |
| foto kartu kuning buat Jokowi |

Pada 2 Februari 2018, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan Dies 
Natalis ke 68. Pada kesempatan tersebut hadir pula Presiden Joko Widodo untuk 
memberikan pidato sambutan-nya. Kedatangan Jokowi direspon dengan aksi massa 
yang dilakukan oleh BEM UI di depan Stasiun KRL Universitas Indonesia, kemudian 
juga oleh FMN Ranting Universitas Indonesia dengan melakukan aksi selebaran di 
sekitar kampus. Meskipun aksi massa yang dilakukan oleh BEM UI mendapat 
intimidasi dan dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan kampus dan 
kepolisian, namun BEM UI tetap berupaya melakukan aksi demi menyampaikan kritik 
kepada Jokowi. 

Ketua BEM UI (Zaadit Taqwa) melakukan aksi simbolik dengan meniupkan Pluit dan 
mengacungkan Kartu Kuning kepada Jokowi saat seluruh rangkaian acara di Gedung 
Balairung UI selesai. Tindakan tersebut sontak kembali mendapat respon yang 
buruk, kali ini Tim Paspampres memaksa Ketua BEM UI untuk menghentikan aksinya. 
Dalam aksi tersebut BEM UI sesungguhnya ingin menyampaikan pandangan dan 
sikapnya atas beberapa masalah rakyat, pemuda mahasiswa, dan demokrasi yang 
kini tengah mengemuka, seperti Bencana Gizi Buruk di Asmat, Peraturan 
Organisasi Mahasiswa, dan Pengangkatan PLT Gubernur dari jajaran Polri. 

Aksi yang dilakukan oleh BEM UI merupakan bentuk perjuangan mahasiswa dalam 
menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutanya kepada pemerintah. Hal tersebut 
sangat baik untuk menjaga semangat juang pemuda mahasiswa. Namun, nampaknya 
tidak bagi pemerintah dan pimpinan kampus Universitas Indonesia. Mereka bak 
asing dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut terlihat 
jelas dari upaya keras mereka untuk membubarkan aksi di depan Stasiun UI dan di 
dalam Balairung UI. 

Secara khusus, tuntutan yang dilayangkan dan aksi simbolik dengan memberikan 
Kartu Kuning merupakan kritik untuk memastikan bahwa pemerintah, khususnya 
Jokowi sebagai Presiden harus bertanggung jawab atas seluruh problem yang 
dialami oleh rakyat. Namun, Jokowi maupun beberapa Menterinya langsung merespon 
hal tersebut dengan pandangan yang berbeda. Jokowi dalam keterangannya 
menyampaikan bahwa akan mengirim BEM UI ke Asmat, Papua untuk melihat secara 
langsung kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Senada dengan Jokowi, 
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga 
menyampaikan hal yang sama terkait pengiriman BEM UI ke Asmat. Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, tindakan Ketua BEM UI tidak menghormati 
Presiden dan tidak pada tempatnya. Begitu pula yang disampaikan oleh 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Respon serupa juga 
disampaikan oleh pihak pimpinan Universitas Indonesia langsung melalui Rektor 
UI M. Anis yang justru menyesali tindakan yang dilakukan oleh mahasiswanya 
tersebut. 

Seluruh respon tersebut merupakan cerminan jelas dari watak pemerintah dan 
institusi pendidikan yang anti kritik dan anti demokrasi. Aksi ataupun 
demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari proses 
demokratisasi di dalam kampus. Aksi yang dilakukan oleh BEM UI dan Ketua BEM UI 
seharusnya mendapatkan apresiasi yang tinggi karena berani menyampaikan secara 
langsung aspirasi dan tuntutanya. Bukan sebaliknya, mendapat intimidasi, 
pembubaran dan disesalkan. Respon yang demikian itu, juga membuktikan bahwa apa 
yang menjadi tuntutan dari BEM UI merupakan masalah yang memang diciptakan oleh 
pemerintah. 

Menyoal Gizi Buruk di Asmat, Papua. Fenomena mencengangkan kembali terdengar 
dari wilayah Papua, kini menimpa Suku Asmat. Kondisi gizi buruk dan wabah 
penyakit Campak kini terus menjadi hantu bagi rakyat Suku Asmat. Hal tersebut 
belakangan direspon oleh pemerintah dengan menetapkannya menjadi Kejadian Luar 
Biasa (KLB). Namun demikian, pemerintah yang memang sudah sejak lama abai dan 
tidak memberi perhatian pada masalah tersebut. Setidaknya sepanjang tahun lalu 
terdapat 63 anak Asmat yang meninggal dunia akibat gizi buruk dan penyakit 
Campak. Sementara secara nasional pada 2017 tercatat 27,5% atau 6,5 juta anak 
Indonesia mengalami gizi buruk. Namun pemerintah tidak bergeming, baru pada 
awal tahun 2018 pemerintah memberikan responnya. Lebih jauh lagi, solusi yang 
ditawarkan oleh pemerintah sangatlah tidak substansial, yaitu rencana melakukan 
relokasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. 

Kondisi yang dialami oleh masyarakat Suku Asmat merupakan suatu ironi. Bencana 
Gizi Buruk dan kelaparan tidak sepantasnya dialami oleh Suku Asmat dan rakyat 
Indonesia. Pasalnya Indonesia, khususnya Papua merupakan wilayah dengan 
kekayaan alam yang berlimpah sehingga tidak sedikitpun memiliki syarat untuk 
hidup kelaparan dan mati karena kurang gizi. Namun, bencana seperti itu terjadi 
karena monopoli dan perampasan tanah rakyat yang semakin luas dan intensif di 
berbagai penjuru negeri ini. 

Perampasan tanah dan perampokan kekayaan alam yang dilakukan oleh korporasi 
atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga saat 
ini merupakan faktor utama penyebab malapetaka gizi buruk dan kematian Suku 
Asmat. Indonesia sebagai negeri yang tidak berdaulat terus memberikan karpet 
merah bagi investasi dan modal asing untuk merampok kekayaan alam dan membuat 
rakyat makin menderita. Wacana relokasi dan pembangunan infrastruktur 
sesungguhnya bukan hal baru yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai dalih 
solusi untuk masalah masyarakat di Suku Asmat. Pada periode tahun 1970-an Suku 
Asmat telah direlokasi dari pedalaman hutan milik mereka ke wilayah pinggiran 
sungai. Hal tersebut tidak lepas dari proyek eksploitasi besar-besaran hutan 
milik Suku Asmat. Sejak saat itu pula Suku Asmat tercerabut dari sumber pangan 
dan penghidupannya. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi tidak 
berbeda jauh dengan Orde Baru. pemerintah justru menyalahkan pola hidup rakyat 
yang dinilai tidak sehat yang menjadi faktor utama dari masalah tersebut. 

Kesimpulan mengenai pembangunan infrastruktur skala besar sebagai solusi adalah 
gagasan rendahan dan dangkal. Pasalnya, hal tersebut hanya kedok dari 
pemerintah untuk memperluas pembangunan demi memuluskan kepentingan korporasi. 
Rakyat Papua membutuhkan kebijakan mendasar yang dapat dengan tuntas mengatasi 
problem tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, tahun lalu Kepala Badan Geologi 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan bahwa pihaknya telah 
melakukan survei dan menemukan kandungan cadangan minyak dan gas di Blok Asmat. 
Artinya, pembangunan infrastruktur yang hanya bertujuan untuk memfasilitasi 
investasi dan perampokan oleh korporasi bukanlah solusi..

Upaya konkrit untuk menyelesaikan masalah gizi buruk adalah segera menjalankan 
kedaulatan pangan di Indonesia melalui reforma agraria sejati. Selama 
pemerintah Jokowi masih tetap menyandarkan pada orientasi produksi untuk ekspor 
dan pemenuhan kebutuhan rakyat ditutupi melalui impor produk, maka masalah gizi 
buruk, kelaparan, dan penyakit lainnya akan tetap meluas di Indonesia. 

Pengangkatan PLT Gubernur dari Perwira aktif Polri merupakan bentuk 
kesewenang-wenangan pemerintah. Pasalnya, halintesifikasi kontrol pemerintah 
melalui institusi Kepolisian. Alasan dari pemerintah melalui Kementerian Dalam 
Negeri karena Kemendagri kekurangan pejabat Eselon I yang dapat menjadi Plt 
Gubernur. Namun, bukan berarti pemerintah dengan serta merta dapat 
mengangkatnya dari institusi Kepolisian. Hal tersebut jelas tertulis dalam UU 
Polri No 2/2002 dalam Pasal 28 Ayat 1 bahwa Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri 
pada kegiatan politik praktis. Sementara pada Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar 
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tidak 
sampai disitu, upaya untuk membelenggu demokrasi rakyat terus dilakukan dengan 
adanya MoU antara pihak Kepolisian dan TNI yang menyatakan bahwa TNI dapat 
terlibat dalam berbagai aspek sipil seperti Unjuk Rasa. 

Dalam isu sektoral, pada akhir tahun lalu pemerintah melalui Kemenristekdikti 
mengusung rancangan peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa. Peraturan 
tersebut berisikan berbagai aturan yang melingkupi unsur politik dan 
organisasi. Secara politik, aturan tersebut berupaya untuk mengkontrol 
organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan seluruh aktifitasnya. Padahal dalam 
hal ini, organisasi mahasiswa seharusnya memiliki independensi dalam menentukan 
dan mengatur arah gerak organisasinya. Hal tersebut tentunya akan semakin 
mengekang demokrasi di dalam kampus. Selain itu, periodeisasi kepengurusan juga 
secara langsung diatur. Hal itu akan menimbulkan kontrol yang semakin kuat dari 
pemerintah melalui institusi pendidikan tinggi terhadap rumah tangga organisasi 
mahasiswa. Maksud semua itu tidak lain adalah upaya untuk mengebiri kebebasan 
berorganisasi yang mana itupun selama ini belum sepenuhnya dimiliki oleh 
mahasiswa. 

Pemerintahan Jokowi telah menunjukan watak fasis dan anti demokrasi kepada 
mahasiswa. Juga menyulap kampus menjadi ruang yang anti kritik dan anti ilmiah. 
Berbagai aktifitas mahasiswa terus dibatasi, pengekangan untuk bebas memilih 
dan membangun organisasi pun terus dijalankan. Atas nama dan dalih stabilitas 
politik bak rezim Orde Baru mahasiswa dibungkam dan makin dijauhkan dari 
rakyat. Kampus selalu melakukan pemberangusan terhadap gerakan mahasiswa. 
Tindakan tersebut meliputi pelarangan berorganisasi, pembubaran kegiatan dan 
aktifitas di dalam kampus, hingga pemecatan (DO) kepada mahasiwa yang melakukan 
demonstrasi. Sejak Juli 2016, rezim Jokowi-JK melalui kampus maupun aparat 
negara telah melakukan 4 kali pembubaran kegiatan mahasiswa di Univ Telkom 
Bandung, Taman Cikapayang Bandung, Sleman DIY, dan Univ Muhammadiyah Mataram. 
Sementara itu, terjadi pula perusakan fasilitas diskusi yang dilakukan oleh 
pihak kampus di Univ Muhammadiyah Sumatera Utara. Tindak skorsing juga terjadi 
di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan total korban skorsing sebanyak 115 
mahasiswa. sementara di kota Mataram 1 orang mahasiswa dikriminalisasi, dan 
sebanyak 24 mahasiswa UMSU mendapat sanksi DO karena melakukan aksi demonstrasi 
di kampusnya. 

Atas dasar hal tersebut, maka Front Mahasiswa Nasional menyatakan salut dan 
apresiasi yang tinggi atas aksi yang dilakukan oleh BEM UI dalam merespon 
kedatangan Joko Widodo, kami juga menyampaikan tuntutan:    
   - Cabut seluruh aturan yang membatasi hak dan ruang berorganisasi, 
berpendapat, dan berekspresi bagi mahasiswa. Hentikan seluruh intimidasi, 
teror, kekerasan, dan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang berjuang menuntut 
hak-hak demokratisnya.
   - Mengecam solusi pemerintah berupa rencana relokasi dan pembangunan 
infrastruktur skala besar yang hanya berpihak padan investasi dan korporasi di 
wilayah Asmat, Papua dan seluruh wilayah Indonesia. 
   - Wujudkan kedaulatan pangan melalui reforma agraria sejati untuk 
pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat. 
   - Hentikan seluruh intervensi aparat Kepolisian dan TNI terhadap kebebasan 
sipil. 
   - Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
dan hentikan komersialisasi Pendidikan. 
   - Wujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi 
Pada Rakyat.

FMN juga menyampaikan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk terus memperkuat 
dan memperluas perjuangannya bersama rakyat tertindas, karena sudah waktunya 
pemuda mahasiswa dengan lantang menyatakan sikap tegas bahwa rezim Jokowi 
adalah MUSUH PEMUDA MAHASISWA. 

Jakarta, 8 Februari 2018Hormat Kami,Pimpinan PusatFront Mahasiswa Nasional




Symphati Dimas Rafi’iKetua Umum 

Kirim email ke