http://www.suara-islam.com/read/kabar/nasional/25010/Bela-LGBT-dan-Penista-Agama-Komisi-HAM-PBB-Tuduh-Politik-Indonesia-Dirasuki-Ekstremisme
#



Bela LGBT dan Penista Agama, Komisi HAM PBB Tuduh Politik Indonesia
Dirasuki Ekstremisme

07 Februari 17:47 | Dilihat : 2449

[image: Bela LGBT dan Penista Agama, Komisi HAM PBB Tuduh Politik Indonesia
Dirasuki Ekstremisme] Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein,
saat konferensi pers di kantor perwakilan PBB Jakarta, Rabu (7/2/2018).
[Foto: okezone.com]

*Jakarta (SI Online)* - Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein
menuding saat ini sosok yang memiliki pandangan ekstremisme telah merangsek
masuk dalam dunia politik Indonesia dan mulai menerapkan pandangan mereka
dalam peraturan di Indonesia.

Zeid secara gamblang menyebut, salah satu buktinya dari tuduhannya itu
adalah adanya rencana perubahan dalam KUHP Indonesia, yang menurutnya
merugikan kaum-kaum minoritas dan terpinggirkan.

"Saya sangat prihatin dengan diskusi mengenai revisi KUHP. Diskusi ini
tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak sesuai dengan
budaya Indonesia yang telah berlangsung disini," kata Zeid saat menggelar
jumpa pers di kantor perwakilan PBB, Jakarta, Rabu
(7/2/2018)..

Pandangan ekstrimis yang dimainkan di arena politik sangat mengkhawatirkan,
disertai dengan semakin meningkatnya hasutan terhadap diskriminasi,
kebencian atau kekerasan di berbagai wilayah di negara ini, termasuk di
Aceh," sambungnya.

Indonesia saat ini tengah menikmati keuntungan dan demokrasi, Zeid pun
mendesak masyarakat Indonesia untuk maju dan bukan malah mundur dalam hal
HAM dan menolak upaya untuk mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam
undang-undang. Menurutnya amandemen yang diusulkan akan menyebabkan
kriminalisasi terhadap sebagian besar masyarakat miskin dan terpinggirkan,
yang pada dasarnya sudah rentan terhadap diskrimnasi.

Zeid kemudian menyinggug mengenai komunitas LGBTI di Indonesia, yang
menurutnya akansangat terdampak pada perubahan amandemen ini.

"Retorika kebencian terhadap komunitas ini sering dimanfaatkan untuk tujuan
politik yang sinis dan hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta
menciptakan perpecahan yang tidak perlu," ujarnya.

"Selain itu, jika peraturan KUHP diubah dengan beberapa ketentuan yang
lebih diskriminatif, hal itu akan sangat menghambat usaha pemerintah untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertentangan dengan kewajiban
HAM internasional," ungkapnya.

"Saya juga telah menyatakan keprihatinan saya kepada pemerintah tentang
penerapan undang-undang penistaan agama yang tidak jelas, yang telah
digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Jika
kita mengharapkan untuk tidak didiskriminasikan berdasarkan kepercayaan
warna kulit, ras, atau kelompok, jika masyrakat Muslim mengharapkan orang
lain untuk melawan Islamophobia, kita juga harus siap untuk mengakhiri
diskriminasi di negara sendiri," tuturnya.

Dia menambahkan, Islamophobia adalah sesuatu yang sangat salah.
Diskriminasi atas keyakinan dan warna kulit juga salah dan diskriminasi
atas orientasi seksual atau status lainnya juga salah.

sumber: sindonews.com

Kirim email ke