http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/09/p3vfhl384-jimly-ahli-hukum-feodal-dukung-pasal-penghinaan-presiden
Jimly: Ahli Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden

Jumat 09 February 2018 14:00 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah

   -

   *26 *
   
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/09/p3vfhl384-jimly-ahli-hukum-feodal-dukung-pasal-penghinaan-presiden#>


[image: Jimly Assidiqie]Jimly Assidiqie

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

*Jimly sayangkan masukan dari para ahli hukum untuk anggota DPR.*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh
DPR menerangkan, pasal penghinaan Presiden yang tengah dirancang dalam KUHP
baru, layak dimasukkan. Hal ini semakin menguatkan keinginan sejumlah
partai politik agar pasal tersebut menjadi pasal dalam KUHP, yang nantinya
akan mengggantikan KUHP lama yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia.

Namun, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly
Asshidddiqie, menilai adanya tuntutan agar pasal penghinaan presiden
dihidupkan kembali, sebenarnya bukan hanya karena DPR mulai membahas pasal
ini. Yang paling disayangkan, Jimly mengatakan, adalah masukan dari para
ahli hukum.



Menurut Jimly, jika para ahli hukum tidak memberikan masukan bahwa pasal
ini dibenarkan, maka DPR pun tidak punya kekuatan menghidupkannya lagi.
"Kalau hanya mendengarkan ahli hukum dan mereka feodal, maka akan dicari
segala alasan agar pasal ini ada pembenarannya dan tetap dihidupkan.
Dianggaplah bahwa ini untuk melindungi negara," ujar Jimly, Jumat (9/2).

Jimly menuturkan, para ahli hukum yang diundang bisa jadi bermuatan
politik. Hasilnya mereka menilai, pasal ini untuk kepentingan negara untuk
waktu ke depan. Padahal sebenarnya pasal ini hanya akan menjerat masyarakat
yang ingin menyuarakan pendapatnya.

Menurutnya, semua pihak termasuk para ahli hukum harus berpikir mengenai
kemuliaan dalam pasal ini. Sebab pasal ini juga membicarakan mengenai
peradaban manusia dan bukan peradaban kekuasaan negara dalam sudut sempit.
Sayangnya masih banyak ahli hukum senior yang tidak menyadari jalannya
pikiran dalam konteks politik kebudayaan.

Mahkaham Konstitusi (MK) pada 2006, saat dipimpin oleh Jimly sebenarnya
telah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden yang tertuang dalam 134,
136 bis, dan 137 KUHP. Pencabutan tersebut dikarenakan pasal ini dinilai
sudah tak relevan dengan perkembangan zaman.

Aturan ini dibuat pada masa penjajahan Belanda, untuk mempertahankan harga
diri Ratu Belanda. "Ketika pasal ini dihapus dari Indonesia oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) banyak pujian dari Dewan HAM PBB. Artinya pihak luar pun
menilai bahwa pasal ini memang harus ditiadakan," ujar Jimly.

Kirim email ke