Baperki, Komunitas Tionghoa, dan G30S di Kota Medan
26 September 2017 
 Dian Purba


 Harian IndoPROGRESS

https://indoprogress.com/2017/09/baperki-komunitas-tionghoa-dan-g30s-di-kota-medan/


Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)



SAAT berita tentang G30S sampai di Medan pada 1 Oktober pagi 1965, pejabat 
resmi daerah masih belum mengetahui begitu jelas perihal kejadian di Jakarta. 
Pada malam harinya, Konsul Amerika di Medan mengirim telegram ke kedutaan di 
Jakarta menanyakan ijin menyediakan “informasi yang tak sensitif” kepada 
Mayjend A.J. Mokoginta, Komando Antar Daerah 1 Sumatera (Koanda 1), untuk 
“membantu element anti-komunis di sini mengambil keputusan yang tepat”.[1] Pagi 
keesokan harinya, pejabat senior militer di Koanda 1, bersama dengan Wakil 
Komandan Kostrad Brigjend Kemal Idris, berkesimpulan bahwa G30S adalah gerakan 
yang dilakukan oleh orang kiri bersama Menteri Luar Negri Subandrio, yang pada 
saat gerakan itu terjadi sedang berada di Medan. Pada sore harinya, Komando 
Aksi Pemuda (organisasi yang belum lama dibentuk), dipimpin oleh Pemuda 
Pancasila (sayap pemuda Ikatan Penerus Kemerdekaan Indonesia, IPKI), mengadakan 
aksi massa ke pusat kota menentang PKI.[2]

Pada 5 Oktober, Komandan Teritorium Sumatra Mayjend A.J. Mokoginta berpidato di 
Medan mengutuk Gerakan 30 September sebagai “kontra-revolusioner”. Dia 
menggambarkan gerakan itu sebagai “alat negara asing”, merujuk kepada Tiongkok. 
Mokoginta menuding Tiongkok berada di belakang gerakan ini.[3] Mokoginta 
menilai gerakan itu hendak menghancurkan revolusi Indonesia.[4] Bersamaan 
dengan kutukan Mokoginta terhadap G30S tersebut, Komando Aksi Pemuda mengadakan 
aksi massa lanjutan. Kali ini mereka menuntut agar PKI dilarang. Massa tersebut 
kemudian berbuat kekerasan. Mereka menghancurkan jendela dan menjarah kantor 
pusat provinsi PKI. Namun dilaporkan, mereka tidak menghancurkan dokumen yang 
berisi daftar-daftar anggota PKI. Mereka juga menghancurkan rumah-rumah yang 
dimiliki oleh pemimpin PKI, begitu juga dengan rumah pimpinan Baperki (Badan 
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) dan sekolah Hua Zhong.[5]

Brigjend Darjatmo, Komandan Kodam Bukit Barisan, pada 29 Oktober, diganti oleh 
Brigjend Sobiran. Sobiran menurut pejabat Amerika Serikat adalah orang yang 
dikenal sangat anti-komunis.[6] Tidak menunggu waktu terlalu lama, pada 2 
November militer menginisiasi demonstrasi besar-besaran. Dilaporkan sekitar 
10.000 orang berdemonstrasi di pusat kota Medan menuntut pelarangan PKI, 
mengganti Gubernur Ulung Sitepu, memutus hubungan diplomatik dengan Republik 
Rakyat Cina, juga melarang Baperki dan menyita semua properti Baperki.[7]

Pada 6 November terjadi demonstrasi rakyat di Medan terhadap Konsulat Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT). Mereka menuntut agar seluruh warga negara asing, 
khususnya RRT, untuk tidak melakukan insinuasi, apalagi ikut campur tangan 
dalam masalah dalam negeri Indonesia. Demonstrasi itu tidak perlu terjadi, kata 
Selamat Ginting, Wakil Ketua Komisi A (bidang luar negeri) DPRGR apabila RRT 
dapat menempatkan dirinya dalam perkembangan-perkembangan yang terjadi di 
Indonesia. Mereka menganggap RRT adalah “musuh utama kita, jaitu nekolim dan 
kontra revolusi”.[8] Laporan Keduataan Amerika pada 8 November melaporkan bahwa 
di Sumatera Utara terjadi penghancuran sistemik terhadap PKI dan terjadi 
pembunuhan besar-besaran.[9]



Baperki dan Orang Tionghoa di Medan

Tindakan lain yang dilakukan Brigjen Sobiran adalah memerintahkan penyitaan 
semua properti Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, dan 
Partindo dan memblokir rekening bank kedua organisasi tersebut.[10] Baperki dan 
Partindo dikenal sangat dekat. Salah satu pimpinan Partindo, Oei Tjoe Tat, 
menjadi wakil ketua umum Baperki.[11] Namun, untuk wilayah Medan, keterkaitan 
antara G-30-S dengan Baperki di satu sisi dan dengan orang Tionghoa di sisi 
yang lain harus diterangkan lebih lanjut. Apa yang membuat tentara dan massa 
mengidentikkan, bahkan menuduh, Baperki dan orang Tionghoa mendalangi G30S? 
Bagaimana kemudian posisi Baperki Medan setelah G30S terjadi di Jakarta? Dan di 
mana posisi orang Tionghoa Medan saat itu?

Untuk Baperki di Sumatera Utara, pertentangan Baperki dengan LPKB (Lembaga 
Pembina Kesatuan Bangsa) tidak sepanas di Jakarta. Hampir tidak ditemukan 
penolakan secara tegas terhadap kehadiran LPKB di Medan oleh Baperki dan juga 
organisasi-organisasi kiri. Demikian juga sebaliknya. Bagi Lekra Medan, 
misalnya, orang-orang yang duduk dalam kepengurusan LPKB Medan sering 
diplesetkan sebagai laki palak kepingin bini. “Bini” yang dimaksud adalah orang 
Tionghoa. Jadi, kata seorang anggota Lekra, orang-orang LPKB Medan yang di 
dalamnya juga terdapat angkatan darat (AD) memaksakan orang Tionghoa mengganti 
nama dan kemudian kawin campur, tidak lebih karena mereka menginginkan orang 
Tionghoa menjadi istri mereka.[12]

Baperki Medan memiliki kedekatan dengan organisasi-organisasi kiri. Hubungan 
dengan—terlebih melalui organisasi pemudanya, PPI[13] (Permusyawaratan Pemuda 
Indonesia)—Lekra terjalin melalui kerja bersama dalam kegiatan pers dan 
kesenian. Harian Harapan, harian yang dikenal sebagai harian PKI, diisi oleh 
wartawan-wartawan Lekra dan Baperki. Demikian juga di Harian Gotong Royong. Di 
harian ini wartawannya lebih beragam dari Harian Harapan. Selain dari Lekra dan 
Baperki, wartawannya juga berasal dari PKI dan Partindo. Di bidang kesenian, 
Lekra dan PPI berkolaborasi dalam beberapa pementasan drama. Sebut saja saat 
Lekra hendak memanggungkan drama yang disadur dari cerita rakyat Mongolia. 
Orang-orang Tionghoa di PPI mereka anggap sangat tepat mengisi aktor-aktor 
untuk cerita itu karena warna kulit mereka sangat mendukung untuk itu. Selain 
perkara penyediaan aktor, orang-orang Tionghoa juga sangat menguasai alat 
musik. Mereka bermain lebih piawai ketimbang anak-anak Lekra. Astaman Hasibuan 
menyebut mereka menguasai musik secara akademis. Untuk keperluan mengiringi 
musik pementasan tersebutlah mereka kemudian bekerja sama. Demikian juga ketika 
PPI mementaskan Gadis Teratai, drama Korea, mereka meminta orang Lekra mengisi 
beberapa peran. Astaman menilai kerjasama Lekra dan PPI didasarkan atas saling 
membutuhkan. “Orang itu butuh kita, kita juga butuh orang itu.”[14]

Kerja sama kesenian lain yang penting disebutkan adalah kerja sama di Ansambel 
Njanji dan Tari Madju Tak Gentar. Ansambel ini sesungguhnya tidak hanya diisi 
oleh orang PPI dan Lekra. Orang Nahdlatul Ulama juga ada di dalamnya.. Bahkan, 
putra gubernur Sumatera Utara Ulung Sitepu, yang tidak punya organisasi apa 
pun, terlibat di dalamnya karena kepintarannya bernyanyi. Ansambel ini sangat 
terkenal sehingga kerap diundang Sukarno ke Istana Negara di Jakarta untuk 
perayaan 17 Agustus, atau untuk menyambut tamu negara. Astaman Hasibuan 
mengingat ansambel ini pun diundang saat pembukaan Ganefo di Jakarta.[15] Ide 
awal pembentukan ansambel ini muncul atas inisiatif misi kesenian Sumatera yang 
diketuia Banda Harahap (dikenal juga sebagai Hr. Bandaharo) ketika melakukan 
lawatan persahabatan ke RRC, Korea Utara, dan Republik Demokratik Vietnam pada 
tahun 1959.[16]

Baperki Medan sendiri, seperti sudah disinggung di atas, tidak hanya diisi oleh 
orang Tionghoa. Beberapa pengurus inti berasal dari orang Batak (Baktiar 
Sibuea), orang Aceh (Sjahriar Sandan), orang India (Krisna).[17]Dari segi 
organisasi, Baperki Medan juga berasal dari organisasi atau partai politik. Hal 
yang lumrah semata ketika dalam Baperki terdapat orang PKI, orang Lekra, orang 
Partindo. Demikian juga sebaliknya.[18]

Pada awal tahun 1964, Baperki membuka cabang Universitas Res Publica, Ureca, di 
Medan dengan membuka tiga fakultas, yakni sastra, kimia, dan ekonomi. 
Mahasiswanya terdiri dari banyak suku, meski yang jumlah terbanyak adalah orang 
Tionghoa.[19] Namun, Astaman Hasibuan memperkirakan perbandingan jumlah 
mahasiswa Tionghoa dengan mahasiswa dari suku lain tidak terpaut jauh. Astaman 
memberikan alasan karena banyak orang Tionghoa disekolahkan orangtuanya ke luar 
negeri.[20] Tenaga pengajar di Ureca Medan diambil dari berbagai universitas 
yang ada di Medan, seperti Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Sumatera 
Utara. Pada Agustus 1965, saat Ureca Medan menambah satu lagi fakultasnya yakni 
fakultas kedokteran, tenaga pengajarnya diambil dari Rumah Sakit Elisabeth 
Medan. Namun, fakultas ini tidak berlangsung lama karena peristiwa G30S. 
Sementara pendanaan Ureca Medan, selain bantuan dari pusat, ditopang oleh 
sumbangan dari para pengusaha Tionghoa di Medan. Jumlah mahasiswa Ureca Medan 
sekitar 200 orang.[21]

Sekolah-sekolah Baperki diharapkan menjadi tempat bertemunya beragam suku dan 
ideologi. Mahasiswa Ureca Medan berasal dari beragam suku yang ada di 
Medan.[22] Bagi orang Tionghoa yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, 
atau mereka yang keadaan ekonominya tidak cukup kuat, Ureca menjadi alternatif. 
Sementara bagi anggota Lekra seperti Astaman Hasibuan, Ureca menjadi tempat 
mencari jodoh. Astaman mengatakan, “Seandainya tidak terjadi peristiwa itu 
(G30S), kemungkinan besar akan banyak dari kami (Lekra) menikah dengan orang 
Tionghoa.”[23]

Meski begitu, stigma Baperki dan lembaga-lembaga pendidikannya hanya 
dikhususkan untuk orang Tionghoa tetap didengung-dengungkan oleh mereka yang 
tidak suka dengan Baperki. Sekolah-sekolah Baperki dituduh eksklusif. Siauw 
Giok Tjhan, ketua Baperki, melihat tuduhan itu sesungguhnya berisi pengakuan 
atas keberhasilan lembaga pendidikan mereka. Namun, di sisi lain, Siauw melihat 
tudingan itu sebagai sesuatu yang serius. Karena itu Baperki kemudian membatasi 
penerimaan mahasiswa keturunan Tionghoa. Mula-mula 10 persen, kemudian 
dikurangi terus-menerus. Siauw memandang usaha-usaha yang dilakukan Baperki 
adalah bagian dari membantu negara mewujudkan janji konstitusionalnya.. Dengan 
demikian, Baperki sedang melaksanakan amanat UUD 1945 untuk mewujudkan 
kehidupan berkeadilan dengan dengan menyediakan kesempatan pendidikan terbuka 
untuk semua warga-negara tanpa ada pembatasan. Karena itu, di satu kesempatan, 
Sukarno mengapresiasi usaha-usaha Baperki tersebut:

  Apakah bahayanya BAPERKI, yang sebagai organisasi massa berusaha mengerahkan 
massa untuk mempercepat pelaksanaan janji yang dikemukakan dalam Manifesto 
Politik RI dan mendukung usaha RI untuk melaksanakan pembangunan atas dasar 
prinsip berdiri di atas kaki sendiri?! Hanya orang keblinger saja yang 
menganggap BAPERKI merugikan pelaksanaan UUD 45![24]

Kembali ke prahara 1965. Sumatera Utara adalah daerah yang sangat kuat 
pendukung PKI-nya. Tidak hanya kuat pada basis tradisionalnya—buruh dan 
petani—di sini mereka menikmati perkembangan pesat dukungan dari eselon atas di 
pemerintahan, termasuk dari gubernur Sumatera Utara Ulung Sitepu. PKI juga 
memiliki pengaruh kuat dalam pers, kantor berita Antara, radio, dan 
organisasi-organisasi pemuda. Pada tahun 1965 diperkirakan anggota PKI di 
Sumatera Utara berjumlah 120.000 orang, jumlah cabang PKI terbesar di luar 
Jawa..[25]

Yen-ling Tsai mengatakan ada beberapa orang Tionghoa di Medan menjadi anggota 
PKI. Namun, yang paling kelihatan jelas adalah orang Tionghoa Medan terbelah 
antara pendukung Republik Tiongkok dan Taiwan. Sementara itu, mereka merasakan 
tetap diperlakukan diskriminatif dengan menyebut mereka “orang asing”. Hal ini 
kemudian membuat mereka harus menunjukkan loyalitasnya dengan menjadi warga 
negara Indonesia. Pada titik inilah Baperki berperan. Baperki membantu banyak 
orang Tionghoa yang belum fasih berbahasa Indonesia mengurus kewarganegaraan 
Indonesia. Tidak heran kemudian Baperki Sumatera Utara dianggap sebagian orang 
Tionghoa sebagai “biro layanan”.[26]



Komunitas Tionghoa Setelah Prahara 1965

Hingga 28 Oktober belum terjadi pembunuhan terhadap orang PKI dan simpatisannya 
di Sumatera Utara. Beberapa demonstrasi dilakukan oleh pemuda anti-komunis ke 
kantor konsulat RRC. Mereka marah karena konsulat menolak mengibarkan bendera 
setengah tiang. Para pemuda juga menyerang kantor Baperki. Mereka memprotes 
siaran-siaran Radio Peking yang mereka anggap sangat provokatif dan dianggap 
mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pada 25 Oktober dilaporkan dua orang 
pemuda anti-komunis meninggal karena bentrok dengan Pemuda Rakyat. Situasi 
drastis berubah ketika pada 29 Oktober Komandan Bukit Barisan Brigjen Darjatmo 
yang dikenal kiri diganti dengan Brigjen Sobiran yang oleh Amerika disebut 
seorang yang “violently anti-Communist” Tiga hari setelah menjabat, pada 2 
November, sekitar 10.000 orang berpawai di pusat kota Medan. Mereka menuntut 
PKI dibubarkan, gubernur Ulung Sitepu dicopot, pemutusan hubungan diplomatik 
dengan Tiongkok, dan juga menuntuk Baperki ditutup serta semua aset mereka 
disita. Seorang pejabat Amerika mengatakan pada akhir November pejabat militer 
di Sumatera melaporkan bahwa tentara mendorong orang Muslim membunuh kader PKI. 
Laporan itu juga mengatakan dalam sehari ratusan orang terbunuh setiap harinya 
di Sumatera Utara.[27]

Pada tanggal 10 Desember 1965, konsulat Tiongkok di Medan dihujani batu dan 
bata, jendela-jendelanya hancur dan tiga orang di antara staf konsulat 
mengalami luka-luka. Selama demonstrasi ini dilepaskan tembakan, tampaknya oleh 
polisi, ke arah rombongan demonstran. Karena menyangka tembakan itu berasal 
dari konsulat, para demonstran “mengamuk ke seluruh kota, menyeret orang 
Tionghoa dari becak dan sepeda motor, menikam mereka dengan pisau panjang, 
menjarah kios-kios mereka di Pusat Pasar, membunuh atau melukai semua saja yang 
melawan.[28]

Namun, Coppel mengatakan, pendapat yang menyebut orang Tionghoa sebagai target 
utama pembunuhan massal tidaklah tepat. Pembunuhan orang Tionghoa, menurut 
Coppel, berlangsung sporadis dan tidak dilakukan secara sistematis. Coppel 
lebih lanjut menulis, dari massalnya pembunuhan yang terjadi pada bulan-bulan 
pasca-G30S, golongan Tionghoa terkena relatif kecil. Orang Tionghoa yang 
terbunuh bukanlah karena yang bersangkutan orang Tionghoa, tapi lebih karena 
dia menjadi anggota PKI atau organisasi yang dianggap simpatisan PKI..[29] 
Sjahriar Sandan mengingat seorang teman Tionghoanya, Tan Foe Kiong, wartawan 
Harian Harapan, diculik di satu malam dan tidak pernah muncul kembali. Sjahriar 
mengatakan Tan diculik bukan karena dia Tionghoa, tapi karena dia anggota 
PKI.[30] Hasil penelitian Yen-ling Tsai mengatakan kekerasan terhadap orang 
Tionghoa hanya sebatas pada penghancuran, penyitaan, pembekuan rekening, dan 
pengambilalihan kepemilikan properti. Tidak ada usaha sistematis untuk menahan 
atau membunuh etnis Tionghoa.[31] Coppel memperkirakan jumlah orang Tionghoa 
dibunuh tak lebih dari 2000 orang.[32]

Lalu, tanya Coppel, mengapa pembunuhan besar-besaran terhadap orang Tionghoa 
tidak terjadi? Coppel memberikan beberapa alasan. Pertama, pembunuhan 
besar-besaran terjadi untuk sebagian besar di daerah pedesaan Jawa dan Bali, di 
mana golongan Tionghoa kurang terwakili dalam jumlah penduduk secara 
keseluruhan, dan bukan di pusat-pusat pertokoan utama, di mana mereka diwakili 
dalam jumlah yang lebih besar. Kedua, orang Tionghoa yang terdapat di 
daerah-daerah, di mana pembunuhan biasa terjadi, cenderung merupakan kelas 
pemilik toko yang relatif kaya. Dengan kekayaan itu mungkin sekali beberapa di 
antara mereka mengadakan pengaturan perlindungan dengan pejabat militer dan 
sipil setempat. Alasan lainnya adalah kebanyakan di antara mereka mungkin 
sekali mempunyai sanak keluarga di pusat-pusat perkotaan yang lebih besar, ke 
mana mereka dapat melarikan diri untuk mencari keselamatan, dan mempunyai cara 
untuk berbuat demikian.[33] Alasan berikutnya menurut Robert Cribb dan Charles 
Coppel adalah kurangnya kesempatan melakukan pembunuhan. Hal ini disebabkan 
oleh PP 10 yang menyebabkan sekitar 85.000 pedagang keturunan Tionghoa 
meninggalkan desa-desa menuju ke kota propinsi atau kabupaten. Sementara 
pembunuhan besar-besaran tahun 1965 terjadi di pedesaan.[34]





Siauw Giok Tjhan, Ketua Baperki Pusat. Kredit ilustrasi: PinterPolitik.com



Dengan demikian, orang Tionghoa sebagai orang Tionghoa yang tidak terlibat 
dalam organisasi apa pun dan juga orang Tionghoa yang terlibat dalam organisasi 
seperti Baperki, Lekra, dan PKI di Medan harus dipisahkan satu sama lain. Untuk 
pembahasan berikut, akan dijelaskan tentang tindakan yang dilakukan terhadap 
orang-orang Tionghoa yang terlibat dalam organisasi politik, terlebih Baperki 
dan bagaimana mereka menyikapi situasi tersebut.

Sjahriar Sandan saat itu menjabat sebagai sekretaris fakultas ekonomi 
Universitas Res Publica cabang Medan. Dekan fakultas ekonomi sendiri dijabat 
oleh keturunan Tionghoa. Sandan juga tercatat sebagai anggota Baperki Medan dan 
ditempatkan di biro hukum. Baperki Medan menjadi bagian dari organisasi yang 
dituduh membiayai G30S. Bersama beberapa pengurus Baperki, mereka diharuskan 
melapor ke Tim Pemeriksa Daerah di Jalan Sena. Orang-orang Baperki tidak ada 
yang diculik. Setelah diperiksa beberapa kali, mereka kemudian disuruh membawa 
perlengkapan pakaian dan perlengkapan tidur. Sandan dan ratusan orang Tionghoa 
anggota Baperki ditahan di TPUD (tempat perlindungan utama daerah) di Jalan 
Merbabu. Tempat itu dijadikan pusat penahanan tahanan-tahanan anggota 
Baperki.[35]

Tahanan orang Tionghoa anggota Baperki mendapat perlakuan berbeda dari tahanan 
PKI. Bahkan terdapat seorang pengusaha Tionghoa yang memiliki hubungan bisnis 
dengan pejabat militer. Bisnisnya berjalan seperti biasa dengan mendapat 
jaminan dari pejabat militer tersebut.[36] Dari sekitar 200 orang penghuni TPUD 
tersebut, Sandan memperkirakan tahanan non-Tionghoa sekitar 20 orang. Sandan 
mengaku semua tahanan di sana tidak pernah mendapatkan siksaan. Mereka bahkan 
diijinkan membuka dapur umum sehingga mereka bisa memasak untuk mereka sendiri. 
Mereka juga diperkenankan menerima bantuan dari keluarga mereka di luar. Di 
malam hari mereka bisa “makan angin” di lantai atas gedung itu sambil bermain 
harmonika. Bahkan, per dua minggu, komandan TPUD memberlakukan ijin keluar 
bergilir. Artinya mereka bisa keluar dari rumah tahanan dan pulang ke rumah 
mereka dan sore harinya kembali ke rumah tahanan. Mereka disebut “tahanan 
berdikari”.[37] Oei Tjoe Tat dalam tugasnya sebagai anggota Fact-finding 
Commission yang dibentuk Sukarno membenarkan “keistimewaan” yang diterima para 
tahanan Baperki. Oei merasa heran dengan sambutan hangat tentara dan juga para 
tahanan di Medan. Di tempat penampungan tahanan itu, Oei dibebaskan 
mewawancarai para tahanan yang kebanyakan adalah anggota Baperki dan Partindo. 
Bahkan, Oei terharu dan tak bisa menahan air mata ketika hendak meninggalkan 
tempat itu para tahanan dengan khidmat tanpa terlalu tertekan mengumandangkan 
“Indonesia Raya”.[38]

Sementara itu, perlakuan yang sangat berbeda dialami tahanan orang-orang kiri 
yang dipusatkan di Jalan Gandhi. Rumah tahanan berlantai dua ini dikenal 
sebagai neraka bagi para tahanan. Di sana berkumpul sekitar 1.800 tahanan. 
Selama interogasi mereka disiksa. Lalu mereka dimasukkan ke toilet penuh tinja 
dan tidur di sana. Seorang mantan tahanan di sana mengatakan seorang perwira 
militer yang dituduh PKI bahkan ditahan di dalam toilet bertinja itu selama 
tiga tahun. Bagi warga Medan kini, tempat ini dikenang melalui sebuah lagu yang 
cukup terkenal, Abang Pareman. Liriknya:

  Kalau abang masuk Jalan Gandhi
  Badan abang habis dipukuli
  Pulang-pulang tinggal holi-holi (tengkorak)[39]

Kekerasan berlanjut setelah Suharto menerima Surat Perintah 11 Maret di 
Jakarta. Surat itu menjadi pemantik demonstrasi dan kekerasan di Medan dan di 
daerah lainnya di Sumatera Utara. Antara 26 hingga 31 Maret 1966, pemuda 
mengambil alih gedung dan sekolah milik 13 organisasi Tionghoa di Medan. Paling 
tidak sebanyak 31 gedung sekolah berhasil direbut. Kekerasan lainnya ditujukan 
kepada ribuan pengungsi Tionghoa dari Aceh. Pengusiran besar-besaran orang 
Tionghoa pada April 1966 dari Aceh menyebabkan mereka mengungsi ke Medan. 
Mereka dikumpulkan di barak-barak di pinggiran kota Medan. Mereka dilempari 
batu oleh ratusan pemuda. Mereka hidup dalam ketakutan. Pada bulan Mei 1966, 
pemerintah RRC berjanji akan mengirim kapal untuk mengangkut mereka ke 
Tiongkok. Tidak semua bisa diangkut karena hanya empat kapal yang dikirim. Para 
pengungsi yang naik ke kapal dilempari oleh ratusan pemuda yang anti-Cina.[40]

Hal lain yang harus disebutkan adalah dinamika pers di kota Medan menjelang dan 
sesudah G30S. Kota Medan menjelang tahun 1965 ditandai dengan sengitnya 
“pertengkaran” antara media yang dikatakan media PKI atau media yang dekat 
dengan PKI dengan media yang berseberangan dengan PKI. Media yang dekat dengan 
PKI seperti Bendera Revolusi, Harian Harapan, Gotong Royong, dan Obor 
Revolusi[41]. Sementara media yang berseberangan seperti Waspada, Mimbar Umum, 
Bintang Indonesia, Pembangunan, Indonesia Baru, Sinar Masyarakat, Tjerdas Baru, 
Waspada Taruna, Mimbar Teruna, Suluh Massa, Duta Minggu, Genta Revolusi, 
Resopin, Siaran Minggu, dan Mingguan Film.[42] Kedua belah pihak saling 
memberitakan di harian masing-masing kritik keras ke pihak yang lainnya. 
Bahkan, Arif Lubis dari Mimbar Umum harus berhadapan dengan pengadilan karena 
memplesetkan nama Yusuf Ajitorop, kader PKI, menjadi Yusuf Ajikurap.[43]

Para wartawan dari berbagai surat kabar tersebut kemudian menggabungkan diri ke 
BPS (Badan Pendukung Sukarno) daerah. BPS dibentuk 28 September 1964. BPS 
Sumatera Utara dipimpin oleh Arif Lubis (Mimbar Umum). Tidak ada tujuan yang 
lebih besar yang ditetapkan oleh BPS Sumatera Utara selain melawan PKI, yang 
menurut mereka, sedang giat-giatnya mengkomuniskan Indonesia. Karena itu, BPS 
dijadikan sebagai “tali pengikat” antar-surat kabar untuk menegakkan Pancasila 
dan Sukarnoisme untuk menghadang penyebaran Marxisme.[44] Pada 17 Desember 
1964, BPS dibubarkan oleh Sukarno. Tidak bersurut langkah, BPS Sumatera Utara 
mengatakan keteguhan sikap.

Pada 21 Desember 1964, mereka mengeluarkan seruan yang dimuat di Mimbar Umum 
berjudul “Madju Terus!”. Seruan itu mereka mengatakan tetap menjadi 
murid/prajurit Sukarno yang militan dalam menyebarluarkan Sukarnoisme. 
Pembubaran BPS dijadikan bahan olok-olokan oleh media lawan BPS. Di satu pojok 
di Harian Harapan ditulis[45]:

  Sebaik BPS dibubarkan Presiden Sukarno, spanduk-spanduk yang menganggarkan 
dia anggota BPS mulai kemarin turun panggung dari muka badak harian-harian BPS 
Medan.

  Selamat berpisah, sampai tidak akan pernah berjumpa lagi.

Pasca peristiwa G30S juga ditandai dengan pemberangusan pers oleh Suharto. 
Seperti ditulis David T. Hill, “Begitu naik ke tampuk kekuasaan di awal 
pemberontakan 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto dan Orde Baru yang ia 
proklamirkan sendiri langsung membelenggu surat kabar-surat kabar yang ada di 
negeri ini. Dalam upaya pemberantasan yang tak ada tandingannya di Negara ini, 
nyaris sepertiga dari seluruh surat kabar ditutup. …”[46] David Hill mencatat, 
46 dari 163 surat kabar ditutup karena surat kabar tersebut diduga terkait atau 
jadi simpatisan PKI dan onderbouw-nya. Ratusan staf redaksi di tahan dan 
wartawan-wartawan “kiri” di dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipecat. 
Tidak sedikit kemudian wartawan-wartawan itu yang dibunuh.[47]

Di Medan sendiri, peristiwa G30S berdampak pada wartawan-wartawan yang dicap 
kiri. Juga peristiwa itu menjadi pemicu hilangnya wartawan-wartawan orang 
Tionghoa. Pada 19 Oktober 1965, sebanyak 29 orang wartawan yang diantaranya 
terdapat orang Tionghoa dipecat dari kepengurusan PWI Medan. Mereka dipecat 
karena dikatakan terlibat dalam “G30S PKI”. Mereka adalah: KH. Long, Sampit 
Ginting, Malim Tarigan, Onon Gusri, Sin Thian Siong, Chaidir, Tan Foe Kiong, 
Abdullah Nasution, Sunaryo K., Liem Bwan Tju, Mawardi, Syaifuddin, Zul 
Iskandar, S.R. Syam, Rumandang, Suheimi, Emas Djas, Bambang Budi Ardjo, Bonar 
Simanjuntak, Imran Zouny, Tong Lie Tek, Chang Chi Sek, M. Usman, Miswarbay, 
Nazariah Res, Senen Ahmad, Zuber AA., Cholid Hamid, Sy. Andjarasmara. Setelah 
itu PWI Medan periode 1965-1967 dijabat oleh Ka. Pendam I Bukit Barisan Mayor 
AR Surbakti.[48]

Dampak lain turut juga dirasakan oleh orang-orang Tionghoa yang kuliah di 
Universitas Sumatera Utara, terlebih mahasiswa kedokteran. Beberapa dari mereka 
terlibat dalam organisasi intra dan ektra kampus. Organisasi ekstra kampus 
besar kampus seperti HMI, CGMI, dan GMNI. Untuk yang disebutkan kedua terakhir 
inilah mahasiswa keturunan Tionghoa melibatkan diri. Untuk CGMI sendiri, jumlah 
orang Tionghoa yang menjadi anggota tidak lebih banyak daripada yang di GMNI. 
Seorang mahasiswa kedokteran saat itu mengingat dua orang teman Tionghonya yang 
menjadi anggota CGMI tiba-tiba saja tidak tampak lagi di kampus pada akhir 
bulan Oktober. Dia memperkirakan mereka korban penculikan.[49]

Dari buku peringatan 25 tahun kedokteran Universitas Sumatera Utara, kita 
mendapatkan dampak lain yang ditimbulkan peristiwa 1965. Semenjak fakultas 
kedokteran dibuka tahun 1952, terdapat dua orang mahasiswa Tionghoa.[50] Jumlah 
ini meningkat di penerimaan tahun berikutnya menjadi enam orang. Tahun ajaran 
1954-1955, jumlahnya lima orang. Tahun 1956-1957, jumlahnya menjadi dua kali 
lipat, 12 orang. Jumlah mahasiswa Tionghoa untuk tahun-tahun berikutnya sangat 
fluktuatif. Di tahun ajaran 1960-1961, misalnya, hanya terdapat dua orang 
mahasiswa Tionghoa. Pada tahun ajaran 1965-1966 hanya terdapat dua mahasiswa 
Tionghoa. Dari tahun 1968 1971, tidak ditemukan seorang pun mahasiswa Tionghoa. 
Pada tahun ajaran 1971-1972, terdapat dua mahasiswa Tionghoa. Namun, nama 
Tionghoa mereka dicantumkan di dalam kurung setelah nama Indonesia, atau nama 
Indonesia digabung dengan nama Tionghoa, seperti: Jensen Lautan (Tan Tjun Po), 
Untung Chew (Tjiu Tjeng Un).[51] Dr. Alfred mengatakan, mahasiswa Tionghoa 
pasca-1965 di Universitas Sumatera Utara tidak mengalami penurunan drastis. 
Mereka tetap berkuliah tapi dengan nama yang baru..[52]***



Penulis adalah Alumni Pascasarjana Ilmu Sejarah, UGM



——–

[1] Yen-ling Tsai and Douglas Kammen, “Anti-communist Violence and the Ethnic 
Chinese in Medan, North Sumatra” dalam Douglas Kammen and Katharine McGregor 
(editor), The Countours of Mass Violence in Indonesia, 1965-68. (Singapore: NUS 
Press, 2012), hlm. 138.

[2] Ibid.

[3] Jess Melvin, Why Not Genocide? Anti-Chinese Violence in Aceh, 1965-1966, 
Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, hlm. 74.

[4] Yen-ling Tsai dan Douglas Kammen, Op. cit., hlm. 138.

[5] Ibid., hlm. 138-139.

[6] Ibid., hlm. 141.

[7] Ibid.

[8] Sinar Harapan, 8 November 1965, Demonstrasi Rakjat Medan, Peringatan Bagi 
Semua Negara Asing.

[9] Yen-ling Tsai dan Douglas Kammen, Op.cit., hlm. 141.

[10] Ibid., hlm. 142.

[11] Oei Tjoe Tat, Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno, ed. 
Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo. (Jakarta: Hasta Mitra, 1995), 
hlm. 73-85.

[12] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, mantan anggota Lekra Medan, 27 April 
2015.

[13] Keanggotaan PPI Medan didominasi oleh orang Tionghoa. Satu nama anggota 
PPI yang non-Tionghoa yang sangat melekat di benak Astaman Hasibuan adalah Ten 
Sembiring. Ten bekerja sebagai guru di sekolah Andalas, salah satu sekolah yang 
berada di naungan Yayasan Baperki Medan. Ten yang orang Karo mengajar bahasa 
Mandarin di sekolah tersebut. Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015.

[14] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015.

[15] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015.

[16] Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Bersama LEKRA dan ansambel; Melacak panggung 
musik Indonesia, dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (penyunting), Ahli 
Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965.(Denpasar: Pustaka 
Larasan-KITLV-Jakarta, 2011), hlm. 482.

[17] Wawancara dengan Sjahriar Sandan, pengacara dan mantan anggota Baperki 
Medan, 16 Mei 2015.

[18] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015; Sjahriar Sandan, 16 Mei 
2015.

[19] Wawancara dengan Sjahriar Sandan, 16 Mei 2015.

[20] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015.

[21] Wawancara dengan Sjahriar Sandan, 16 Mei 2015.

[22] Wawancara Sjahriar Sandan, 16 Mei 2015.

[23] Wawancara dengan Astaman Hasibuan, 27 April 2015.

[24] Tjan, Siauw Giok, Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar 
(Jakarta-Amsterdam: Yayasan Teratai, 1981), hlm. 257-258.

[25] Tsai, Yen Ling and Douglas Kammen, Op. cit., hlm. 133-134.

[26] Ibid., hlm. 135-136.

[27] Ibid., hlm. 140-141.

[28] Charles A. Coppel, Op. cit., hlm. 128.

[29] Ibid., hlm. 125.

[30] Wawancara dengan Sjariar Sandan, 16 Mei 2015.

[31] Tsai, Yen Ling and Douglas Kammen, Op. cit., hlm. 142.

[32] Charles A. Coppel, Op. cit., hlm. 125.

[33] Ibid.

[34] Robert Cribb & Charles A. Coppel (2009), A genocide that never was: 
explaining the myth of anti-Chinese massacres in Indonesia, 1965-66, Journal of 
Genocide Research, 11:4, 447-465. http://www.tandfonline.com/loi/cjgr20 , 
diakses 11 Desember 2016), hlm. 450.

[35] Wawancara dengan Sjahriar Sandan, 16 Mei 2015.

[36] Tsai, Yen Ling and Douglas Kammen, Op. cit., hlm. 148-149.

[37] Wawancara dengan Sjahriar Sandan, 16 Mei 2015.

[38] Oei Tjoe Tat, Op. cit., hlm. 183-190.

[39] Kurniawan, et al., Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal 
Pembantaian 1965. (Jakarta: Tempo Publishing, 2013), hlm. 101-103.

[40] Tsai, Yen Ling and Douglas Kammen, Op. cit., hlm. 150-153.

[41] Bendera Revolusi pada awalnya bernama Harian Patriot. Setelah Imran Zounty 
memimpin koran tersebut berganti nama menjadi Bendera Revolusi pada 31 Mei 
1959. Harian Harapan terbit sejak 1 Juni 1959. Chang His Shek adalah 
pimpinannya dan pemimpin redaksinya Tan Fhu Kiong. Gotong Royong terbit pada 4 
Oktober 1961, dipimpin oleh Suhaimi dan Umar Baki. Sementara Obor Revolusi 
dipimpin oleh Rumiati, kader Gerwani Sumatera Utara. Muhammad TWH, Perlawanan 
Pers Sumatera Utara terhadap Gerakan PKI. (Medan: Yayasan Pelestarian Fakta 
Perjuangan Kemerdekaan RI, 1996), hlm. 192-193.

[42] Ibid., hlm. 209.

[43] Ibid., hlm. 193.

[44] Ibid., hlm. 195-196. Pengurus BPS Sumatera Utara ditentukan sebagai 
berikut. Ketua: Tribuana Said (Waspada); Wakil Ketua: Ismail A.U. (Pembangunan, 
kemudian membelot); Sekretaris: Arshad Yahya (Waspada Teruna); Bendahara: Arif 
Lubis (Mimbar Umum); Biro Ideologi/indoktrinasi/pendidikan: Tribuana Said; Biro 
luar negeri: Soffyan (Antara); Biro dalam negeri: Yohannis Isya (Mingguan 
Film); Biro Research, bimbingan, pendidikan: Amir Hasan Lubis (Mimbar Teruna); 
Biro keuangan: Arif Lubis; dan Biro penyiaran/humas/rekreasi/olahraga: Haris 
Muda Nasution (Suluh Massa). Ibid., hlm. 201.

[45] Ibid., hlm. 209-210.

[46] David T. Hill, Pers di Masa Orde Baru. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2011), hlm. 1.

[47] David T. Hill, Pers di Masa Orde Baru (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2011), hlm. 33-34.

[48] Muhammad TWH, Op. cit., hlm. 141-142.

[49] Wawancara dengan dr. Alfred, mahasiswa kedokteran Universitas Sumatera 
Utara saat peristiwa 1965 terjadi, 6 Mei 2017.

[50] Jumlah ini di dapat dari menghitung nama-nama yang menggunakan nama 
Tionghoa, misalnya Vincent Gan Ho San. Tidak menutup kemungkinan jumlah yang 
disebutkan di sini bertambah karena orang Tionghoa yang tidak lagi menggunakan 
nama Tionghoa.

[51] Buku Peringatan 25 Tahun Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 
(t.t), hlm. 295-328.

[52] Wawancara dengan dr. Alfred, 6 Mei 2017.
  • [GELORA45] Baperki, Komun... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]

Kirim email ke