From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Tuesday, February 13, 2018 4:22 AM
  



http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/12/110806426/jangan-mengkhianati-petani


Jangan Mengkhianati Petani!
Edhy Prabowo
Kompas.com - 12/02/2018, 11:08 WIB

Ilustrasi petani(KOMPAS / AGUS SUSANTO)

"Kalau Bulog bisa menampung hasil pertanian dengan harga fantastis, tentunya 
petani bisa merasakan hasilnya," ujar Bupati Pati, Haryanto dalam panen raya 
bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo hari 
ini (7/2). Bupati Haryanto berkesempatan 'wadul' atau curhat pada Menteri, 
salah satunya tentang impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat.”

(Kutipan dari PatiNews.Com – Sukolilo, Jawa Tengah, 7 Februari 2018..)

Saya cukup kaget membaca berita ini. Di tengah sedang gencarnya wacana 
pemerintah yang tak memihak petani: impor beras, dalam sebuah panen raya 
seorang bupati berani menyentil menterinya. Rakyat petani yang memohon pada 
pemerintah pusat, yang nota bene adalah pelindungnya, untuk tidak melakukan 
impor beras karena mereka yakin panennya melimpah-ruah. Ironis. 

Berita itu memang berisi ungkapan hati seorang bupati di daerah lumbung beras 
di Jawa Tengah. Ia mewakili petani menyampaikan keberatannya atas rencana impor 
beras yang dilakukan pemerintah pusat. Ia pun mengungkapkan kebijakan impor 
beras ini akan melukai para petani di Kabupaten Pati, sebab hasil panen di 
Kabupaten Pati setiap tahunnya saja justru surplus beras.

Di desanya, Desa Wotan, 1.700 hektar lahan pertanian semuanya mampu panen raya, 
bahkan tahun ini termasuk surplus. Belum lagi di seluruh Kabupaten Pati ada 
lahan pertanian sekitar 59.000 hektar yang siap panen. 

Impor beras ketika kondisi pangan stabil? 

Desa Wotan hanya satu contoh riil. Contoh yang membuat kita semua kaget ketika 
akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 
500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan 
kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras 
di pasaran.

Namun, banyak kejanggalan dan tanda tanya bagi saya. Yang paling utama, mengapa 
tak ada angin tak ada hujan pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat 
kondisi pangan kita terbilang stabil. Menteri Pertanian pernah bilang tidak 
akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena 
produksinya mencukupi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8.000-9.000 ton per hari.. 
Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras, seperti di Desa Wotan tadi. 
Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri.

Saya mencatat, pada 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Anggaran 
kurang, hingga hasilnya pun kurang. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah 
untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan 
meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan 
tanpa melakukan impor. Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil 
pencapaian karena masih melakukan impor beras.

Peran Bulog, ke mana perginya?

Selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum 
Bulog), tetapi saya heran kenapa Bulog tidak dapat mengendalikan pasar dan 
kalah bersaing dengan pedagang? 

Walaupun pada Harian Kompas, 30 Januari 2018, disebutkan bahwa Bulog tetap 
mengatur tinggi-rendah pasokan bahan pangan utama ini. Direktur Pengadaan Perum 
Bulog Andrianto Wahyu Adi menyatakan, beras impor pertama sebanyak 26.000 ton, 
akan datang pada 11 Februari 2018 nanti.

Namun, pertanyaan besarnya tetap. Kenapa Indonesia, negara lumbung padi, harus 
mengimpor beras? Pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji akan 
kembali mewujudkan swasembada pangan. Pak Jokowi bilang, "Lahan sawah begitu 
luas kok beras masih impor?" 

Namun, sudah tiga tahun lebih menjabat wacana itu tidak kunjung terbukti. 
Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari 
pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji pemerintah untuk mewujudkan 
swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan 
pangan. 

Lalu, sebuah gugatan lagi. Kenapa syarat rekomendasi tidak digunakan 
pemerintah? Padahal, impor pangan bisa dilakukan sekarang tanpa rekomendasi 
Kementerian Pertanian atau Bulog. 

Sekadar informasi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
Pasal 126, diamanatkan pembentukan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden, yaitu Badan Pangan Nasional dan Lembaga Monitoring 
Pangan. Keduanya bertugas untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian 
pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Tak jelas benar, kenapa pemerintah belum melaksanakan amanat UU Pangan ini. 
Pembentukan  Badan Pangan Nasional untuk menangani masalah pangan secara 
nasional. Badan ini seharusnya sudah terbentuk pada Oktober 2015, namun hingga 
kini belum juga terbentuk.

Badan ini akan melakukan fungsi koordinasi, integrasi dan sinergi antarsektoral 
agar tercipta sinkronisasi antarlembaga. Badan ini sedianya juga akan menjadi 
komando, mengatur tata kelola, tata niaga dan mekanisme aturan soal pangan.

Dengan kewenangan tersebut, lembaga ini dapat menugaskan Kementerian BUMN dalam 
pengadaan, distribusi dan mencegah penyimpangan dalam rangka mewujudkan 
kemandirian pangan.

Situasi pertanian Indonesia kini dan nanti

Masih dalam suasana merayakan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-10, saya 
ingin kembali mengingatkan apa yang menjadi visi dan misi partai ini seperti 
tertulis dalam buku Pandangan Strategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia, 
Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin (2016).

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menuliskan (h.81), kita sebetulnya negara 
pertanian sejak dulu. Satu dari tiga orang Indonesia bekerja di sektor 
agrikultur. Ironisnya, empat puluh persen dari orang Indonesia yang miskin yang 
bekerja di sektor ini. (Badan Pusat Statistik, 2016).  

Kemudian, kenyataan yang menyedihkan ditemukan dari data yang diperoleh dari 
Kementerian Pertanian RI: 11 juta hektar lahan pertanian dibiarkan menganggur. 
Lalu, 53 persen irigasi lahan pertanian kita dalam kondisi rusak. Ini 
menyebabkan rendahnya produktivitas lahan pertanian. 

Kerangka pikir yang disodorkan Gerindra, ditawarkan untuk menjadi solusinya.. 
Seharusnya, pada tahapan pertanian awal, pengerjaan lahan, harus dikerjakan 
oleh petani. Lalu, pada tahap kedua, pengepakan, dikerjakan oleh Koperasi, 
BUMDES dan BUMN. Kemudian, tahap ketiga, penjualan, dikerjakan oleh “Gerai 
Tani” atau Pasar Tradisional.   

Semoga ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan dan tidak 
mengatasi persoalan hajat hidup rakyat dalam persoalan pangan, hanya melulu 
dengan impor. Salam Indonesia Raya!








Kirim email ke