-       
Wah, ini terjadi di bawah pemerintahan Jokowi, lho!!!! Terus menerus dikebiri 
hak rakyat untuk mengemukakan pendapatnya...
   
   - HOME 
   -  HUKUM


Dengan RKUHP, Wartawan Bisa Dipenjara
Gabungan berbagai elemen masyarakat sipil serta LSM yang menamakan dirinya 
Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP melakukan aksi di depan gedung DPR, senin 
(12/2/18). Aksi tersebut menuntut agar DPR menunda pengesahan dan melakukan 
kajian lebih mendalam 
Reporter: M. Ahsan Ridhoi & Abdul Aziz13 Februari, 2018dibaca normal 2:30 menit 
  
   - Sudah ada UU Pers yang mengatur cara kerja pers, tidak perlu lagi diatur 
dalam KUHP
Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada 
pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.tirto.id - Jurnalis adalah salah 
satu pekerjaan yang rentan ancaman, dan potensi itu semakin tinggi jika 
Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) disahkan DPR. Ada potensi pemidanaan bagi 
penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong, contempt of court, 
dan pembukaan rahasia. 

Dalam pasal 285 (draf RKUHP 5 Februari 2018) tertulis: "setiap orang yang 
menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan 
melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan 
dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau 
pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II."

Sementara pasal 306 huruf (d)—terkait contempt of court atau penghinaan 
terhadap lembaga peradilan—tertulis: "mempublikasikan atau membolehkan untuk 
dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi 
sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan."

Terakhir adalah pasal terkait "pembukaan rahasia", yang dimuat di dua pasal.. 
Pertama pasal 494 ayat 1: "setiap orang yang membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun 
yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Kategori III". 

Pasal 495 ayat 1: "setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang 
suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus 
dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Kategori III."

Karet dan Selalu karet
Sama seperti pasal-pasal lain yang ditolak oleh banyak kelompok masyarakat 
sipil, tiga pasal di atas dinilai bermasalah karena tafsirnya yang tidak baku 
alias "karet". 

   
   - 

Misalnya dalam pasal 285. Frasa "mengakibatkan keonaran", kata anggota LBH 
Pers, Ade Wahyudin, "tidak ada indikatornya." 

"Bagaimana dengan berita yang heboh di publik karena banyak pembacanya? Bisa 
dipidana dong pembuatnya?" kata Ade kepada Tirto, Senin (12/2/2018).

Ada pula frasa "patut diduga" dalam pasal yang sama. Implikasi dari frasa 
tersebut adalah pengesampingan terhadap proses penyelidikan. "Kalau tiba-tiba 
setelah proses pengadilan berita itu ternyata benar, kan wartawan tetap harus 
dicap sebagai tersangka," kata Ade.

Pasal bermasalah berikutnya adalah pasal 306 huruf (d). Menurut Ade, yang karet 
dari pasal ini adalah tidak adanya penjelasan apa yang dimaksud publikasi yang 
"tidak memihak kepada hakim". Jika yang dimaksud dalam pasal itu adalah 
menyimpulkan status hukum sebelum putusan pengadilan, frasanya tidak tepat. 
Jika maksudnya adalah tidak mempublikasikan pembahasan dalam persidangan, 
menurut Ade, seharusnya hal itu tidak diatur dalam KUHP. 

"Mungkin Mahkamah Agung dan Dewan Pers bisa membuat peraturan tersendiri 
persidangan yang boleh diliput dan tidak boleh diliput," kata Ade. 

Pasal terkait "pembukaan rahasia" malah lebih jauh dari itu. Pasal itu mungkin 
membuat mutu jurnalistik Indonesia statis karena sangat mungkin menjerat 
wartawan investigasi—yang kerap bersinggungan dengan informasi rahasia/tidak 
atau belum diketahui publik.

"Kalau ada wartawan mengungkap korupsi suatu lembaga kan bisa dipidanakan semua 
itu," kata Ade. 

Pasal ini, kata Ade, berkebalikan dengan prinsip keterbukaan informasi publik 
yang sudah dibakukan dalam Undang-undang karena tidak menjelaskan informasi apa 
yang dapat dikonsumsi publik dan apa yang tidak. "Jadi, pasal itu hapus saja 
karena sudah ada UU KIP," jelasnya.

Alasan Penolakan
Anggota tim perumus KUHP, Arsul Sani, tidak menangkap substansi kritik, meski 
pembahasan soal RKUHP cukup banyak dilansir di pelbagai media massa.. Ia 
misalnya mengatakan bahwa mereka yang menolak sebaiknya juga memberikan 
argumen, bukan sekadar berkoar-koar. 

"Kan saya bilang, boleh enggak mau [menolak rumusan KUHP]. Tapi kasih dong 
below the line [alasan] mereka itu apa. Harus disampaikan dong below the line 
mereka itu apa," kata Arsul. Jawaban ini disampaikan Arsul ketika ditanya apa 
tanggapannya terhadap kritik masyarakat, khususnya yang menyangkut pers. 


Padahal, para penolak pasal seperti Ade Wahyudin jelas punya argumen. Hal 
serupa dikatakan praktisi pers seperti Yusro M. Santoso, kini menjadi Pemimpin 
Redaksi Beritagar. Katanya, pasal-pasal terkait kerja-kerja jurnalistik dalam 
KUHP tidak relevan karena sudah ada aturan spesifik (lex specialis) soal itu: 
UU Pers.

"Kalau segala sesuatu terjadi, kesalahan, apa pun namanyalah terkait 
tugas-tugas jurnalistik, penyelesaiannya kan sudah ada mekanismenya: mengadu ke 
Dewan Pers," kata Yusro.

Hal yang sama dikatakan Budiman Tanuredjo, Pemred Harian Kompas. Ia mengatakan 
bahwa pasal-pasal di RKUHP ini bertentangan dengan UU Pers. Dewan Pers yang 
menentukan apakah satu berita bernilai bohong atau tidak. Ada mekanisme hak 
jawab atau ralat di sana. 

"Yang namanya tulisan itu dijawab dengan tulisan, bukan dengan hukuman. Tidak 
bisa serta-merta konsekuensinya pidana," kata Budiman.

Gambaran besar dari pasal-pasal ini, menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Indonesia, Abdul Manan, adalah bentuk konkret dari kemunduran demokrasi 
dan dukungan terhadap pers sebagai salah satu elemen kontrol sosial. 

"Pasal-pasal itu justru menjadi ancaman baru dan membuat wartawan tidak bisa 
menjalankan fungsi kontrol sosialnya," kata Manan kepada Tirto. 

Kirim email ke