*NKRI penyebab bencana? Kalau Monaco, Andora, Lichtenstein, Tuwalu etc bisa
teratur bagus, maka tentu saja Jogja pun bisa demikian! hehehehe*

http://setara-institute.org/pemerintah-harus-melindungi-minoritas-keagamaan-di-jogja/




[image: Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!]

Sultan Hamengkubuwono X. (net/rmol.co)
Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!

Sebagaimana jamak diketahui publik, telah terjadi pembubaran acara bakti
sosial yang diselenggarakan Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (29/1)
oleh 50-an orang laskar Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI),
dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka menuding acara bakti sosial
tersebut sebagai agenda kristenisasi. Sejatinya acara tersebut merupakan
bagian dari rangkaian acara dalam rangka memperingati catur windu (32
tahun) Gereja Katolik St Paulus dan peresmian paroki dari paroki
administratif menjadi paroki mandiri. Panitia akhirnya membatalkan kegiatan
dimaksud.

Kita harus terus menyatakan keprihatinan atas terus berulangnya
diskriminasi dan intoleransi serta tindakan vigilante menggunakan sentimen
keagamaan terhadap yang lain (liyan) dengan identitas keagamaan yang
berbeda. Tindakan main hukum sendiri semacam itu mesti kita baca sebagai
ancaman terhadap harmoni dan kedamaian sosial di tengah kebinekaan
Indonesia.

Di samping itu, SETARA Institute sangat menyayangkan pernyataan otoritas
pemerintahan negara di tingkat lokal. Pertama, statemen Sultan
Hamengkubuwono X mengenai pembatalan acara karena disatroni ormas tersebut.
Sultan menyatakan ketidaksetujuan terhadap bakti sosial yang
mengatasnamakan gereja di tengah lingkungan warga muslim, sebab hal itu
berpotensi memicu gesekan. Kedua, pernyataan Kepala Polisi Resor Bantul DI
Yogyakarta, AKBP Sahat M Hasibuan. Kepada media, Kapolres mengatakan bahwa
penolakan bakti sosial itu terjadi karena kurangnya komunikasi pihak Gereja
dengan masyarakat.

Pernyataan Gubernur dan Kapolres tersebut jelas-jelas problematik. Pertama,
sikap dalam ekspresi verbal tersebut jelas menyalahkan pihak korban
(blaming the victim). Ini sesungguhnya pola lama respons pemerintah dan
aparat atas berbagai kasus intoleransi, diskriminasi, pelanggaran atas
hak-hak minoritas keagamaan dimana pemerintah cenderung menjadikan korban
sebagai objek blaming, scapegoating (pengkambinghitaman), bahkan
kriminalisasi. Kedua, pernyataan kedua otoritas negara di tingkat lokal
tersebut menunjukkan kuatnya favoritisme negara atas kelompok warga
tertentu sekaligus penyingkiran (exclusion) kelompok lainnya. Aparat negara
seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas sebagai
prasyarat tegaknya demokrasi (democracy requires minority rights).

Terakhir, SETARA mengapresiasi kuatnya perspektif dan standing position
toleransi dan kebinekaan yang ditunjukkan Bupati Bantul, Suharsono. Beliau
memberikan pernyataan kuat bahwa “Semua agama yang diakui di Indonesia
harus dihormati. Tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang
diakui sepanjang tidak melanggar aturan berlaku.”

SETARA Institute, 1 Februari ـ2018

Narahubung:
*Halili* (Peneliti SETARA Institute): 0852 3000 8880
  • [GELORA45] Pemerintah Har... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]

Kirim email ke