----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Rabu, 14 Februari 2018 01.18.24 
GMT+1Judul: [GELORA45] Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!
     

  
NKRI penyebab bencana? Kalau Monaco, Andora, Lichtenstein, Tuwalu etc bisa 
teratur bagus, maka tentu saja Jogja pun bisa demikian! hehehehe


http://setara-institute.org/pemerintah-harus-melindungi-minoritas-keagamaan-di-jogja/



   

 
 
 
 
Sultan Hamengkubuwono X. (net/rmol.co)
 
Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!
 
Sebagaimana jamak diketahui publik, telah terjadi pembubaran acara bakti sosial 
yang diselenggarakan Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan, Banguntapan, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (29/1) oleh 50-an orang 
laskar Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI). Mereka menuding acara bakti sosial tersebut sebagai agenda 
kristenisasi. Sejatinya acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara 
dalam rangka memperingati catur windu (32 tahun) Gereja Katolik St Paulus dan 
peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri. Panitia 
akhirnya membatalkan kegiatan dimaksud.
 
Kita harus terus menyatakan keprihatinan atas terus berulangnya diskriminasi 
dan intoleransi serta tindakan vigilante menggunakan sentimen keagamaan 
terhadap yang lain (liyan) dengan identitas keagamaan yang berbeda. Tindakan 
main hukum sendiri semacam itu mesti kita baca sebagai ancaman terhadap harmoni 
dan kedamaian sosial di tengah kebinekaan Indonesia.
 
Di samping itu, SETARA Institute sangat menyayangkan pernyataan otoritas 
pemerintahan negara di tingkat lokal. Pertama, statemen Sultan Hamengkubuwono X 
mengenai pembatalan acara karena disatroni ormas tersebut. Sultan menyatakan 
ketidaksetujuan terhadap bakti sosial yang mengatasnamakan gereja di tengah 
lingkungan warga muslim, sebab hal itu berpotensi memicu gesekan. Kedua, 
pernyataan Kepala Polisi Resor Bantul DI Yogyakarta, AKBP Sahat M Hasibuan. 
Kepada media, Kapolres mengatakan bahwa penolakan bakti sosial itu terjadi 
karena kurangnya komunikasi pihak Gereja dengan masyarakat.
 
Pernyataan Gubernur dan Kapolres tersebut jelas-jelas problematik. Pertama, 
sikap dalam ekspresi verbal tersebut jelas menyalahkan pihak korban (blaming 
the victim). Ini sesungguhnya pola lama respons pemerintah dan aparat atas 
berbagai kasus intoleransi, diskriminasi, pelanggaran atas hak-hak minoritas 
keagamaan dimana pemerintah cenderung menjadikan korban sebagai objek blaming, 
scapegoating (pengkambinghitaman), bahkan kriminalisasi. Kedua, pernyataan 
kedua otoritas negara di tingkat lokal tersebut menunjukkan kuatnya favoritisme 
negara atas kelompok warga tertentu sekaligus penyingkiran (exclusion) kelompok 
lainnya. Aparat negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
minoritas sebagai prasyarat tegaknya demokrasi (democracy requires minority 
rights).
 
Terakhir, SETARA mengapresiasi kuatnya perspektif dan standing position 
toleransi dan kebinekaan yang ditunjukkan Bupati Bantul, Suharsono. Beliau 
memberikan pernyataan kuat bahwa “Semua agama yang diakui di Indonesia harus 
dihormati. Tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang diakui 
sepanjang tidak melanggar aturan berlaku.”
 
SETARA Institute, 1 Februari ـ2018
 
Narahubung:
Halili (Peneliti SETARA Institute): 0852 3000 8880




    
  • [GELORA45] Pemerintah Har... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
    • Fw: [GELORA45] Pemer... Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]

Kirim email ke