*Di Europa sudah tidak lagi seperti dulu kala banyak anti LGBT. Sekarang di
Europa ada negeri yang menterinya Homo. Bukan itu saja di berbagai lapangan
kerja ada LBGT. Di Europa tiap tahun ada parade LGBT (Pride Festival. Pada
zaman Hitler berkuasa di Europa kaum LGBT ditangkap dan ada yang dimasukan
ke kamar gas untuk dimatikan. Apakah NKRI ingin meniru kaum Nazi yang dulu
dikepalai oleh Hitler?*


http://www.suara-islam.com/read/kabar/nasional/25100/Suara-Para-Duta-Besar-Negara-Eropa-Sama-seperti-Suara-LSM-Pembela-LGBT



Suara Para Duta Besar Negara Eropa Sama seperti Suara LSM Pembela LGBT

14 Februari 09:20 | Dilihat : 318

[image: Suara Para Duta Besar Negara Eropa Sama seperti Suara LSM Pembela
LGBT] Anggota Panja Revisi UU KUHP, Nasir Djamil.

*Jakarta (SI Online) *- Anggota Panja Revisi UU KUHP, Nasir Djamil
menyebutkan, ada juga sejumlah lembaga HAM dan Perempuan yang juga
menentang perluasan pasal zina dan LGBT.

"Para duta besar ini menyuarakan apa yang sudah disuarakan pegiat LSM yang
sudah bicara sama,” kata Nasir Djamil, Rabu (13/2/2018) seperti
dikutip *Republika
Online.*

Nasir menyebut bahwa LSM yang menentang perluasan pasal pidana LGBT maupun
pasal zina, memang punya ‘tugas’ seperti itu. Dijelaskannya, ada pertemuan
orang-orang maupun lembaga yang menyebut dirinya pegiat HAM di Yogyakarta.
Pertemuan ini yang menghasilkan 'The Jogjakarta Principal' yang menjadi
pedoman bagi mereka.

Sehingga saat memberi masukan soal perluasan pidana LGBT maupun zina,
mereka menentangnya. "Sikap mereka adalah bahwa pidana LGBT itu hanya
dikenakan pada mereka yang melakukannya terhadap anak di bawah umur. Jika
dilakukan orang dewasa maka bukan tindak pidana,” papar Nasir.

Politisi PKS ini menjelaskan mayoritas fraksi sudah menyepakati perluasan
pasal pidana LGBT dan zina. "Kami ingin sampaikan ke teman-teman pegiat HAM
bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Kedua, hak asaasi orang
lain juga harus dibatasi dengan UU. Ini juga dalam rangka menghormati hak
orang lain. Gak bisa semau gue juga,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pada saat pembahasan revisi UU KUHP, sejumlah duta
besar negara Uni Eropa di Indonesia ternyata telah menemui Komisi III DPR.
Mereka mencoba untuk ‘menghalangi’ dimasukannya sejumlah persoalan
moralitas, seperti zina, LGBT.

“Mereka mempertanyakan sejumlah hal terkait Revisi UU KUHP. Mereka khawatir
persoalan susila ini masuk dalam ketentuan formal (diatur lebih luas dalam
revisi UU KUHP, Red),” kata Nasir kepada Republika.co.id, Selasa (13/2).

Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam
persoalan LGBT dan Zina. Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina
tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja. Tetapi juga
dikenai kepada pelaku yang masih bujangan/gadis.

Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah
dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana.
Seperti: melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, mempublikasikan,
melakukan dengan ancaman.

Para duta besar itu, menurut Nasir, memberi masukan agar tidak mempidanakan
masalah-masalah tersebut. "Mereka (para duta besar, Red) bilang kalau
Indonesia itu negara toleransi dan demokrasi, supaya jangan mengatur
hal-hal privat,” kata Nasir.
  • [GELORA45] Suara Para Duta Be... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]

Kirim email ke