8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal PilkadaReporter:  Agung 
SedayuEditor:  Rina WidiastutiKamis, 15 Februari 2018 08:11 WIB 
Bupati Subang Imas Aryumningsih, seusai menjalani pemeriksaan memakai rompi 
tahanan setelah terjaring operasi tangkap tangan, di gedung Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018. KPK mmenahan Bupati 
Subang Imas Aryumningsih, Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika, 
pihak swasta Darta dan pengusaha bernama Miftahhudin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Penangkapan Bupati Subang Imas Aryumningsih oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan menambah panjang daftar 
kepala daerah yang jabatannya berakhir gara-gara uang suap. Sepanjang 2017 
hingga Februari tahun ini,

KPK menangkap delapan kepala daerah yang hendak maju lagi, atau mencalonkan 
anggota keluarganya, dalam pemilihan kepala daerah serentak. Modus korupsinya 
beragam, dari memperdagangkan jabatan hingga menarik fee dari proyek daerah.

Baca: Kena OTT KPK, Bupati Subang Yakin Ada Keterlibatan Lawan Politik

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan duit korupsi diduga bukan hanya 
digunakan sebagai modal maju lagi dalam pilkada. Kepala daerah juga memburu 
komisi untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan dalam pilkada sebelumnya.

“Kami mengingatkan para kepala daerah agar tidak melakukan praktik semacam 
itu," ujar Basaria, di Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Berikut delapan kepala daerah yang ditangkap KPK karena terjerat kasus suap 
yang diduga untuk modal pilkada.

1. Bupati Subang, Imas Aryumningsih

Imas bakal maju lagi sebagai calon Bupati Subang, Jawa Barat. Dia didukung oleh 
Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Berkarya.

Bupati Subang itu ditangkap KPK pada Selasa, 13 Februari 2018. Dia diduga 
menerima suap Rp 1,4 miliar dalam kaitan perizinan dari dua perusahaan yang 
sedang mengurus izin pembangunan pabrik dan tempat usaha di Subang, Jawa Barat.

“Kesepakatan suap diduga mencapai Rp 4,5 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria 
Panjaitan, di kantornya, Rabu, 14 Februari 2018.

2. Bupati Ngada, Marianus Sae

Marianus Sae yang kini menjabat sebagai Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur bakal 
maju sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dia didukung Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKB.

Baca: KPK Ungkap Modus Suap Bupati Ngada yang Diduga untuk Pilkada

Marianus ditangkap KPK pada Minggu, 11 Februari 2018. Dia diduga menerima suap 
Rp 4,1 miliar dari pemenang proyek jalan.

3. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko

Nyono akan maju lagi sebagai calon Bupati Jombang, Jawa Timur, dengan didukung 
PKB, Golkar, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), dan 
NasDem.



Tersangka Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. TEMPO/Imam Sukamto

Nyono ditangkap pada Sabtu, 3 Februari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 275 
juta dalam kaitan perizinan dan pengurusan jabatan

4. Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan

Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara ini berencana maju sebagai calon Gubernur 
Maluku Utara. Dia diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan NasDem. Dia ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Januari 2018. Dia diduga menerima suap Rp 
6,3 miliar dari sejumlah kontraktor proyek jalan.

5. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman

Istri Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman, Ita Triwibawati berencana 
maju dalam pemilihan Bupati Nganjuk dengan dukungan Partai Golkar.

Taufiqurrahman ditangkap KPK pada 25 Oktober 2017. Dia diduga menerima 
gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari kontraktor.

6. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari

Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini berencana maju sebagai calon 
Gubernur Kalimantan Timur melalui Partai Golkar. Dia ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK pada 26 September 2017. Rita diduga menerima Rp 436 miliar 
dari sejumlah pihak sebagai fee proyek dan perizinan.

Rita ketika itu mengatakan penetapannya sebagai tersangka adalah tindakan 
tergesa-gesa. “Penetapan saya sebagai tersangka terlalu terburu-buru," ujarnya.

7. Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko

Eddy yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Batu, Jawa Timur terjerat 
kasus korupsi saat istrinya, Dewanti Rumpoko, akan maju sebagai calon Wali Kota 
Batu melalui PDIP.

Eddy ditangkap pada 16 September 2017 dalam operasi tangkap tangan. KPK menduga 
Eddy menerima suap Rp 500 juta dalam kaitan proyek belanja modal dan pengadaan 
mebel.

Eddy membantah menerima uang suap. "Duitnya mana aja, saya enggak terima," 
ujarnya.

8. Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno

Wali Kota Tegal, Jawa Tengah itu berencana kembali maju sebagai calon Wali Kota 
Tegal dengan dukungan Partai Golkar. Ia ditangkap pada 29 Agustus 2017.. Dia 
diduga menerima setoran dari kepala dinas serta menerima fee proyek sekitar Rp 
5,1 miliar.

FRANSISCO ROSARIANS | Diolah dari berbagai sumber
  • [GELORA45] 8 Kepala Daera... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]

Kirim email ke