*Masyarakat yang tidak punya ulama tidak punya penyalur suara?*

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/21/p4i5vb428-jokowi-sebut-ulama-sebagai-penyalur-suara-masyarakat
Jokowi Sebut Ulama Sebagai Penyalur Suara Masyarakat

Rabu 21 February 2018 20:37 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Ratna Puspita


[image: Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka Zikir
Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok
Gede, Jakarta, Rabu (21/2).]

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka Zikir Kebangsaan
dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede,
Jakarta, Rabu (21/2).

Foto: Antara/Wahyu Putro A

*Jokowi kerap membutuhkan masukan dari ulama untuk menjalankan
pemerintahan.*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja
nasional (rakernas) I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji, Jakarta
Timur, Rabu (21/2). Dalam kesempatan ini Joko Widodo (Jokowi), menegaskan,
dia kerap membutuhkan masukan dari para alim ulama untuk menjalankan
pemerintahan.

"Selain ilmu agama, tentu saja bisa memandu kami pemerintah. Karena bagi
saya ulama juga penyalur suara dari masyarakat, umat, dan Ponpes (pondok
pesantren) di seluruh Tanah Air," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi meminta para ulama khususnya yang termasuk dalam
majelis ini agar ikut serta menjabarkan setiap program pemerintah yang
telah dan akan dilaksanakan.  Selain permintaan ini, mantan Gubernur DKI
Jakarta ini barharap agar para ulama bisa mengajak masyarakat membangun
kedamaian dan kesejukan, terutama di daerah yang akan menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah (pilkada) baik bupati, wali kota, dan gubernur.

Dia mengatakan, jangan sampai masyarakat mencemooh, saling menebar
kebencian dan berita bohong, atau tindakan lain yang tidak diperbolehkan
oleh agama media melalui sosialnya.  Dalam pesta demokrasi lima tahunan
ini, Jokowi berpesan agar pilkada tidak mengorbankan persatuan dan
persaudaraan yang telah dijalin di Indonesia.

Menurut dia, pilkada seharusnya bisa berperan dalam membangun negara ini.
"Jagalah ukhuwah Islamiah, watoniah kita. Kita harus bersama membangun
negara tercinta ini," ujarnya.

[image: photo]

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin (ketiga kanan) Ketua DPD Oesman Sapta (ketiga kanan belakang),
Ketua Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon KH Ma'ruf Amin (kiri),
Tokoh NU, KH Maimun Zubair dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berdoa ketika
menghadiri Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis DZikir Hubbul Wathon di
Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/2). (ANTARA/Wahyu A Putro)

Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) KH Mustofa
Aqil Siroj menyinggung tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2018
yang akan berlangsung di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Dia
menuturkan, biasanya tahun politik akan membuat kondisi masyarakat gaduh,
ruwet, dan macam-macam.

Untuk itu, dia mengimbau agar menjadikan tahun politik sebagai tahun yang
damai dengan memperkuat dzikir kepada Allah SWT. Menurut Pengasuh Pesantren
KHAS Kempek, Cirebon ini, perbedaan merupakan hal yang biasa, tetapi
persatuan dan kesatuan adalah lebih utama.

"Pakaian boleh beda, pilihan boleh tidak sama, tapi ingat, kita adalah
satu: Indonesia," katanya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan
Rakernas I.

Menurutnya, majelis ini bukan hanya menjadi jembatan kebuntuan antaranak
bangsa, tetapi juga menjadi gerakan yang turut serta menyelesaikan masalah
sosial. Pada forum yang mengusung tema "Komitmen Islam Kebangsaan Menuju
Orde Nasional" majelis Dzikir Hubbul Wathon membahas empat hal, yaitu
zikir, halaqah, sosial, dan ekonomi.

Kirim email ke