*Bagi-bagi jatah kursi sama dengan bagi-bagi jatah rejeki atas nama wakil
rakyat. Rakyat dibodohi dan oleh sebab itu mudah ditipu dengan adanya Pesta
Demokrasi.*


http://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/08055561/revisi-uu-md3-diketok-bukti-dpr-sibuk-bagi-bagi-jatah-kursi


Revisi UU MD3 Diketok, Bukti DPR Sibuk Bagi-Bagi Jatah Kursi

Yoga Sukmana <http://indeks.kompas.com/profile/yoga.sukmana>

Kompas.com - 13/02/2018, 08:05 WIB

[image: Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi melakukan di sela rapat paripurna
yang tengah di skors, Kamis (15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3
untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.]Pimpinan DPR dan Pimpinan
Fraksi melakukan di sela rapat paripurna yang tengah di skors, Kamis
(15/12/2016). Lobi terkait dengan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi
pimpinan DPR dan MPR.(Ihsanuddin)



*JAKARTA, KOMPAS.com* - Pengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR <http://indeks.kompas.com/tag/DPR>, DPRD, dan DPD
(MD3) dinilai sarat dengan kompromi politik.

Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan bagi-bagi jatah kursi di
parlemen.

Apalagi di dalam UU MD3 <http://indeks.kompas.com/tag/UU-MD3> yang disahkan
kemarin memberikan satu kursi pimpinan
<http://indeks.kompas.com/tag/kursi-pimpinan> di DPR dan 3 pimpinan di MPR.
Artinya, jumlah pimpinan DPR menjadi 6 sementara MPR menjadi 8.

"Ini sekaligus menjadi ajang kompromi paripurna antar fraksi-fraksi di
DPR," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Lucius Karus kepada *Kompas.com*, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dikatakan kompromi paripurna lantaran Lucius menilai DPR sejak awal nyaris
selalu disibukkan dengan kompromi-kompromi terkait kepentingan bagi-bagi
jatah kekuasaan.

Mulai dari diborong habis kursi pimpinan oleh Koalisi Merah Putih (KMP),
hingga perjuangan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapatkan jatah kursi
pimpinan.

(Baca juga: DPR Secara Berjemaah Membunuh Demokrasi Lewat UU MD3
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/07293811/dpr-secara-berjemaah-membunuh-demokrasi-lewat-uu-md3>
)

Hal ini terwujud lantaran berbekal cairnya koalisi Pilpres dengan
menyeberangnya Golkar dan PAN ke partai pendukung pemerintah.

Lucius menduga, kenapa partai-partai ngotot mengejar kursi pimpinan, karena
dalam banyak kasus, peran pimpinan ini krusial. Khususnya dalam menentukan
agenda DPR dan juga dalam berhubungan dengan lembaga lain.

"Tentu yang paling jelas adalah tambahan anggaran bagi figur yang didapuk
mengisi kursi, yang mungkin bisa disumbangkan sebagiannya untuk Parpol,"
kata dia.

Lucius tidak yakin penambahan kursi pimpinan di dalam UU MD3 akan berjalan
lurus dengan bertambah baiknya kinerja DPR.

Justru, kebijakan yang hanya dibuat untuk menampung kompromi politik hanya
akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang juga kompromistis.

Apalagi, tutur dia, kompromi dalam dunia politik sangat dekat dengan
transaksi. Jika kepentingan tak terpenuhi, maka uang atau jabatan jadi
solusi demi ratanya jatah kekuasaan tersebut.
  • [GELORA45] Revisi UU MD3 ... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]

Kirim email ke