Kamis, 22 Februari 2018 18:36 WIB
Kasus 'Ahok' Dapat Kembali Muncul di Pilkada 2018
Bagikan:TweetinShareWarta Ekonomi.co.id, Jakarta -
Amnesty International Indonesia mengingatkan politik kebencian dapat kembali 
muncul pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa 
politik kebencian telah dipakai oleh aktor negara maupun nonnegara untuk 
memecah belah masyarakat demi mencapai tujuan tertentu seperti yang terjadi 
saat Pilkada DKI 2017.

"Dan bukan mustahil politik kebencian yang sama dengan berbagai penyesuaiannya, 
akan terulang saat pilkada 2018 atau pemilihan legislatif dan pilpres yang 
tahun depan berlangsung," ujar Usman dalam konferensi pers Laporan HAM Tahunan 
Amnesty International di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Berdasarkan analisis Amnesty International tentang situasi HAM di 159 negara 
yang terangkum dalam laporan berjudul "The State of the World's Human Rights", 
politik kebencian di Indonesia merupakan rangkaian fenomena global berupa 
lahirnya pemimpin populis kanan yang mengeksploitasi retorika kebencian seperti 
Donald Trump di Amerika Serikat, Rodrigo Duterte di Filipina, Narendra Modi di 
Indonesia, Recep Tayyip Erdogan di Turki, serta Vladimir Putin di Rusia---untuk 
melegitimasi kebijakan-kebijakan diskriminatif dan anti-HAM yang mereka 
keluarkan.

"Tampak sekali bahwa politik kebencian yang diretorikakan para pemimpin cukup 
efektif dalam kontestasi elektoral," ujar Usman.

Di Indonesia sendiri, ia mengatakan politik kebencian tersebut mengeksploitasi 
sentimen moralitas agama dan nasionalisme sempit oleh aktor negara dan 
nonnegara yang mengajak pengikut mereka dan masyarakat luas untuk membenci 
mereka yang dianggap "berbeda" antara lain kelompok atau individu yang dituduh 
anti-Islam, anti-nasionalis, anti-NKRI dan separatis, hingga anti-pembangunan 
atau komunis.

Vonis pidana penjara dua tahun bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama, seorang Kristen Tionghoa, karena dianggap menista Islam adalah salah 
satu produk politik kebencian yang akan tercatat dalam sejarah HAM Indonesia.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa lawan politik Ahok menggunakan 
sentimen anti-Islam untuk mengumpulkan ratusan ribu massa di Jakarta dan 
menekan penegak hukum untuk memenjarakan Ahok.

"Kalau yang disalahkan tahun lalu adalah minoritas China, tahun ini kelihatan 
sekali minoritas seksual seperti transgender," kata Usman.

Politik kebencian seringkali dimanfaatkan oleh para politikus untuk mengecam 
kelompok minoritas dan mendapatkan legitimasi berbasis identitas keagamaan 
misalnya, atas sesuatu yang dianggap berdosa, menyimpang, atau secara hukum 
dianggap sebagai kejahatan.

Baru-baru ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ikut berorasi bersama sejumlah ormas 
Islam dalam aksi dukungan terhadap Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji yang 
telah menangkap 12 waria.

Belasan waria itu ditangkap dalam razia sejumlah salon di Kecamatan Lhoksukon 
dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, pada Januari lalu.

"Padahal tidak jelas apa kejahatannya. Belasan waria itu ditangkap hanya karena 
mereka berperilaku seperti perempuan," tutur Usman.

Kirim email ke