Yang terjadi adalah desentralisasi korupsi.

---In GELORA45@yahoogroups.com, <ilmesengero@...> wrote :


Sejak kapan ada desentralisasi pembangunan? Kalau pun diadakan desenstralisasi 
akan sulit mengejar apa yang telah dicapai di pulau Jawa selama. Jadi status 
daerah-daerah di luar pulau jawa selama zaman merdeka hanya menjadi sumber 
bahan mentah dan pasar konsumsi produk dari pulau Jawa. Hubungan demikian 
diterapkan pada masa kolonial, contohnya biji coklat dikirim ke negeri Belanda 
dan kembali ke Hindia Belanda sebagai Chocolade van Houten. Begitulah hubungan 
ekonomi antara penjajah dan yang dijajah. Apakah ada kemungkin perubahan dan 
bagaimana perubahan dilakukan?





http://mediaindonesia.com/news/read/146199/kebijakan-desentralisasi-salah-kaprah/2018-02-21

Kebijakan Desentralisasi SalahA Kaprah

Rabu, 21 February 2018 16:15 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra



ANTARA

MIMPI untuk memeratakan perekonomian Indonesia agar tidak hanya terpusat di 
Pulau Jawa dengan desentralisasi, makin jauh dari kenyataan.

Kebijakan desentralisasi yang mulai diterapkan sejak 2001 hingga kini berjalan 
di luar harapan dan justru semakin memprihatinkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang 
Brodjonegoro mengungkapkan, meski desentralisasi telah dilakukan sejak 2001, 
namun mirisnya kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional justru 
meningkat 2%.

"Statistik yang menganggu saya adalah kita desentralisasi 2001. Idenya secara 
konsep kita ingin diversifikasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh di luar Jawa. 
Tapi yang terjadi waktu 2001 kontribusi Jawa itu 56%, dan tahun ini justru 
58%," ujar Bambang dalam acara bertajuk 'Menatap Masa Depan Jakarta' di Hotel 
Borobudur Jakarta, Rabu (21/2).

Diketahui berdasarkan data BPS, pada 2017 lalu kontribusi Pulau Jawa terhadap 
perekonomian Indonesia mencapai 58,49%. Kemudian diikuti Sumatera (21,66%), 
Kalimantan (8,20%), dan Sulawesi (6,11%).

Selain itu kontribusi Bali dan Nusa Tenggara terhadap ekonomi nasional sebesar 
3,11% dan Papua 2,43%. Adapun sisanya sebesar 5,54% berada di pulau-pulau 
lainnya.

Dari fakta tersebut, lanjut Bambang, membuktikan bahwa harapan desentralisasi 
agar perekonomian merata ke luar Jawa belum terealisasi, dan bahkan 
perekonomian di Pulau Jawa semakin meningkat.

Untuk itu, Bambang berharap agar pemerintah daerah fokus dalam meningkatkan 
perekonomian daerahnya sesuai tujuan awal desentralisasi. Sayangnya kebijakan 
desentralisasi sejauh ini hanya dipandang sebagai pembagian kekuasaan melalui 
pemekaran wilayah.

"Harusnya bagaimana bisa membuat ekonomi merata. Bukan hanya bagi-bagi 
kekuasaan, bukan sekadar pemekaran wilayah, dan di Indonesia salah satu yang 
menyebabkan ketimpangan itu adalah adanya ketimpangan antar daerah," tukasnya.. 
(OL-4)




Kirim email ke