From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Friday, February 23, 2018 1:59 AM
  



http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/14163721/tionghoa-antara-sasaran-kebencian-dan-ketimpangan-sosial


Tionghoa, Antara Sasaran Kebencian dan 

Ketimpangan Sosial 
Munawir Aziz
Kompas.com - 22/02/2018, 14:16 WIB

Ilustrasi warga Thionghoa(KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)


SAAT ini, orang-orang Tionghoa di Indonesia seolah menjadi sasaran kebencian. 
Narasi kebencian sedemikian dahsyat menjadi gelombang yang mengepung kehidupan 
mereka. 

Gelombang kebencian ini, semakin dahsyat pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017, 
ketika Ahok—nama sapaan dari Basuki Tjahaja Purnama—beradu kekuatan dengan 
Anies Baswedan dalam kontestasi politik. 

Citra diri Ahok—representasi Tionghoa dan non-muslim—beradu melawan Anies 
Baswedan, dengan citra pemimpin muslim dan keturunan Arab. Isu pribumi-non 
pribumi yang berembus pada masa kampanye seolah menjadi isu yang salah sasaran. 
 

Isu tersebut mempengaruhi persepsi publik dengan menggiring kinerja 
kepemimpinan dan kredibilitas personal kepada kontestasi isu etnisitas dan 
agama. 

(Baca juga: Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi)

Isu etnis menjadi perdebatan panjang di media sosial serta menjadi vibrasi isu 
di kedai-kedai kopi, masjid, dan sekolah. Bahkan, vibrasi isunya tidak hanya di 
Ibu Kota tetapi juga melampaui ruang menuju lintas kawasan di negeri ini.

Seusai Pilkada DKI Jakarta, ternyata kebencian terhadap Tionghoa tidak 
menyurut. Dari perbicangan dengan teman-teman di beberapa daerah, betapa 
ketionghoaan dan label non-muslim menjadi penghalang untuk membangun jembatan 
komunikasi. 

Mereka yang Tionghoa sering dicap kafir dan diekslusi dari ruang interaksi 
lintas kelompok. 

Bukan narasi baru

Kebencian terhadap kelompok Tionghoa merentang panjang dalam sejarah negeri 
ini. Narasi kebencian ini berenteng dari masa Vereenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) hingga Orde Baru. 

Pada 1740, misalnya, sekitar sepuluh ribu orang Tionghoa dibantai di Batavia. 
Secara kejam, Jenderal Adriaan Valckenier membantai orang-orang Tionghoa dari 
kulminasi beberapa kasus. 

Salah satunya, pada 9 Oktober 1740 terjadi huru-hara di dalam tembok Batavia. 
Beberapa ratus orang China yang menjadi tahanan di Stadhuis—Balai Kota Batavia 
yang sekarang adalah Museum Sejarah Jakarta—dihabisi di halaman gedung itu. 

Peristiwa tersebut meluas ke beberapa kawasan di Jawa, antara lain di Cirebon, 
Semarang, dan Lasem. Drama gelap ini kemudian dikenal sebagai "Geger Pacinan", 
yang diulas secara mendalam dalam riset Daradjadi (2013). 

Kebencian terhadap Tionghoa berlanjut pada masa Perang Jawa (1825-1830), ketika 
orang Tionghoa difitnah sebagai "pembawa sial" dalam barisan prajurit 
Diponegoro. 



Warga keturunan Tionghoa berdoa di Vihara Hian Thian Siang Tee Bio, Palmerah, 
Jakarta Barat, Kamis (15/2/2018). Warga keturunan Tionghoa melakukan doa untuk 
menyambut Tahun Baru Imlek 2569.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Lalu, di tengah tragedi 1965, orang-orang Tionghoa dikaitkan dengan komunisme 
dan dianggap mendukung PKI. Framing ini menjadi senjata politik untuk 
mendiskriminasi orang Tionghoa di ruang publik. 
Pada masa Orde Baru berkuasa, kebencian terhadap Tionghoa tidak kalah kejamnya. 
Soeharto menjadikan orang Tionghoa sebagai sapi perah ekonomi, untuk menarik 
sebanyak mungkin keuntungan dalam bisnis. 

(Baca juga: Merayakan Imlek, Merenungi Semangat Kebangsaan)

Barulah ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden, kebijakan 
diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa dicabut. Melalui Keputusan Presiden 
Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Instruksi Presiden terbitan Soeharto pada 
1967, yang membatasi ruang gerak dan ekspresi kebudayaan orang Tionghoa. 

Warisan kebencian

Sejarah panjang kebencian terhadap orang Tionghoa ternyata membekas dalam. 
Kebencian ini mudah dibangkitkan, baik dengan narasi-narasi politik yang 
dibungkus isu agama maupun kecemasan terhadap kelompok etnis. 

Dari Survei Wahid Foundation (2017), muncul data betapa etnis Tionghoa menjadi 
kelompok yang dibenci. Survei ini merilis bahwa Tinghoa menjadi kelompok yang 
dibenci bersama non-muslim, komunis, LGBT, dan kelompok Yahudi. Melibatkan 
1.520 responden, 59,9 persen responden survei tersebut memiliki kelompok yang 
dibenci. 

Bahkan, dari 59,9 persen pihak yang menguatkan kebencian, 92,2 persen di 
antaranya tidak setuju bila anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat 
pemerintah di negeri ini. Lalu, 82,4 persen dari responden yang menyimpan 
kebencian itu menyatakan tidak rela jika anggota kelompok yang dibenci menjadi 
tetangga. 

Terlihat, kebencian telah merasuki urat nadi dan pemikiran personal serta 
lingkungan keluarga, sehingga tidak membuka ruang bagi perbedaan di kehidupan 
sosial mereka. Kebencian telah menutup pintu gerbang dialog untuk sama-sama 
saling memahami. 

Kebencian ini tentu saja sangat berbahaya jika terus direproduksi dan 
diwariskan, apalagi sebagai kepentingan politik. Padahal, pada awal kemerdekaan 
Indonesia, para pejuang dan pendiri bangsa, telah sepakat membangun negeri ini 
bagi semua golongan dan etnis. 


 
Persebaran Etnis Tionghoa di Indonesia (LITBANG KOMPAS)

Soekarno menegaskan, Indonesia dibangun bukan hanya milik satu etnis. Pada 
pidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI), 1 Juni 1945, Soekarno mengungkap bahwa negeri ini didirikan bagi 
semua golongan dan lintas etnis. 
“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara 
yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan 
suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu 
golongan—baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya—tetapi semua buat 
semua,” tegas Bung Karno di situ.

Di hadapan sidang tersebut, Bung Karno mengungkap bahwa kebangsaan kita tidak 
hanya untuk satu etnis. 

“Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan 
Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi 
kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar suatu nationale staat”. 

Mewariskan cinta, mengubur kebencian  

Bagaimana cara mengubur kebencian-kebencian terhadap orang Tionghoa, atau 
kelompok etnis lain, bagi masa depan negeri ini? 

Kita perlu mewariskan cinta, bukan kebencian. Dalam sebuah esai, Gus Dur pernah 
mengulas argumentasinya membela Tinghoa. 

(Baca juga: Pelajaran dari PKI, Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur)

Lewat esai berjudul "Beri Jalan Orang Tionghoa" (Majalah Editor, edisi 21 April 
1990) tersebut, Gus Dur mengajak kita untuk memberi ruang bagi orang-orang 
Tionghoa, agar mereka ikut memberi sumbangsih bagi Indonesia, yang itu juga 
tidak hanya di bidang bisnis. 

Gus Dur mengurai, betapa orang-orang Tionghoa dalam sejarah panjangnya dari 
masa VOC hingga Orde Baru hanya diperas kekayaannya untuk kepentingan penguasa. 

Selain itu, Gus Dur juga mengajak kita untuk mengurangi persepsi negatif 
terhadap kelompok etnis ini. 

“... persoalannya bukanlah bagaimana orang Cina itu bisa dibuktikan bersalah, 
melainkan bagaimana mereka ditarik ke dalam alur umum (mainstream) kehidupan 
bangsa. Bagaimana kepada mereka dapat diberikan perlakuan yang benar-benar sama 
di segala bidang kehidupan. Tanpa perlu ditakutkan bahwa sikap mereka seperti 
itu akan memperkokoh ‘posisi kolektif’ mereka dalam kehidupan berbangsa, karena 
hal-hal seperti itu dalam jangka panjang ternyata hanyalah sesuatu yang berupa 
mitos belaka,” tulis Gus Dur. 

Kemudian, ia melanjutkan, “...semua itu harus dilakukan dengan menghormati 
kesucian hak milik mereka, bukan dengan cara paksaan atau keroyokan.. Kalau 
begitu duduk perkaranya, jelas akses orang Cina kepada semua bidang kehidupan 
harus dibuka, tanpa pembatasan apa pun,” jelas Gus Dur.

Melampaui energi kebencian

Namun, harus diakui, muncul keresahan di ruang publik terkait ketimpangan 
sosial yang terjadi. Ketimpangan itu mengarah pada jarak ekonomi yang terlalu 
jauh antara pengusaha Tionghoa dan warga di sekitarnya. Ini terjadi dalam skala 
yang berbeda, mulai dari ranah nasional hingga kabupaten. 

Perlu ada komitmen untuk mendapati cara agar komunitas Tionghoa membuka diri 
bagi komunitas-komunitas yang lain. Membuka ruang interaksi ini tidak hanya 
pada level selebrasi dan ritual keagamaan, tetapi juga dalam komunikasi 
keseharian, terutama bagi generasi-generasi muda lintas etnis dan agama.   

(Baca juga: Savic Ali: Ujaran Kebencian Terindikasi Berasal dari Partisan 
Politik)

Silaturahim antar-komunitas serta interaksi lintas etnis dan agama niscaya akan 
membuka ruang publik yang lebih luas. Kita harus melampaui energi kebencian 
dengan membangun interaksi yang sehat dan saling percaya. Kita perlu 
melampauinya dengan menebar cinta. 

Kita harus melampaui energi kebencian dengan saling mengenal, berinteraksi, 
serta mencipta ruang publik yang bisa mempertemukan pemuda—generasi milenial 
lintas etnis dan agama—untuk saling belajar. Inilah tantangan bagi masa depan 
keindonesiaan kita.




Kirim email ke