Maladewa dalam Cengkeraman Cina Saat Utang Mencekik
Presiden Maladewa Abdulla Yameen bersama Presiden Cina Xi Jinping di Balai 
Agung Rakyat, Beijing, Cina (7/12/2017). REUTERS/Fred Dufour1.1k Shares   
Reporter: Tony Firman22 Februari, 2018dibaca normal 3:30 menit   
   - Surat utang yang dipegang oleh Cina mendekati 80 persen utang luar negeri 
Maladewa
Meski dikenal sebagai tujuan pariwisata kelas wahid, Maladewa punya utang besar 
yang bisa mengakibatkan pencaplokan lahan oleh negara lain.
tirto.id - Maladewa tersohor karena keindahan bentang alamnya. Birunya laut dan 
putihnya pasir jadi daya tarik andalan. Tak heran bila wilayah ini menjadi 
salah satu tujuan wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Terlebih 
saat Maladewa berhasil menyabet gelar World's Leading Beach Destination 2015 & 
2016 dalam ajang World Travel Award. 

Bagi Maladewa, pariwisata juga menjadi tulang punggung. Dalam laporan Travel & 
Tourism: Economic Impact in Maldives 2017, pariwisata menyumbang 40,9 persen 
kontribusi langsung pada Produk Domestik Bruto (PDB) Maladewa, dan diperkirakan 
kontribusinya mencapai 44 persen pada 2027 nanti.

Bernama resmi Republik Maladewa, letak negara ini berada di sebelah barat daya 
Sri Lanka dan India. Deretan kepulauan terdiri dari 26 atol (pulau koral) 
inilah yang bila ditotal, punya luas daratan 298 kilometer persegi setara 
kurang dari setengah luas DKI Jakarta. Membuatnya menjadi negara termungil di 
Asia.

Di tengah citra Maladewa sebagai negara pariwisata kelas dunia, mantan Presiden 
Mohamed Nasheed membuat pernyataan mengejutkan: mereka berutang besar pada 
Cina, dan utang itu bisa membawa petaka. Maladewa terancam diambil alih 
pemerintahan Beijing pada awal 2019 nanti.

“Kami tidak dapat membayar utang sebesar 1,5 miliar sampai 2 miliar dolar 
kepada Cina,” kata Nasheed kepada media Jepang, Nikkei Asian Review. Hingga 
Januari kemarin, surat utang Maladewa yang dipegang Cina sudah menyumbang 
hampir 80 persen dari total utang luar negeri Maladewa.

Nasheed mengkritik pola pembangunan infrastruktur gila-gilaan yang digenjot 
oleh Presiden Maladewa saat ini, Abdulla Yameen. Menurutnya itu hanya sebuah 
“proyek kebohongan” yang tak banyak berdampak pada peningkatan ekonomi 
kerakyatan. 

Baca juga: Sisi Gelap Keindahan Maladewa
Cina disebut telah mengambil alih 16 pulau, meski Nasheed tak membeberkan 
nama-nama pulau tersebut. “Tanpa menembakkan sebutir peluru pun, Cina telah 
mengambil lebih banyak lahan dibanding East India Company (perusahaan kolonial 
Inggris) pada puncak abad ke-19,” kata Nasheed lagi.

Tudingan Nasheed kepada Cina yang juga dimuat di media lokal India ini mendapat 
sanggahan dari juru bicara Kedutaan Besar Cina untuk India, Ji Rong. Dalam 
sebuah pernyataan resmi kedutaan, ia mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak 
berlandaskan pada bukti.

Ji Rong menuliskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Cina dan 
Maladewa didasari pada rasa saling menghormati, kesetaraan, dan sebuah 
keuntungan bersama. Menurutnya, ketika Nasheed masih menjabat presiden, Cina 
dan Maladewa sudah meluncurkan proyek kerja sama yang relevan. Ji Rong menilai 
bahwa tuduhan perebutan tanah yang dilontarkan oleh Nasheed lebih bermuatan 
politik terutama bagi posisinya sebagai eksil.

Jika merujuk pada data Statistical Yearbook of Maldives 2017 tentang daftar 
pinjaman asing untuk biaya proyek infrastruktur Maladewa, nama Exim Bank Cina 
memang mencuat sebagai pengucur dana tertinggi dibandingkan lembaga keuangan 
asing lainnya.

Pada 2017, pinjaman dari Exim Bank Cina untuk Maladewa diperkirakan mencapai 
angka 726,6 juta Maldives Rufiyaa atau 46,9 juta dolar. Jumlahnya diperkirakan 
akan meningkat menjadi 110 juta dolar pada 2019 nanti. Dana pinjaman itu 
rencananya dipakai untuk pengadaan ribuan rumah, bandara, juga jembatan.

Exim Bank Cina memang bukan satu-satunya pemberi dana pinjaman bagi Maladewa. 
Ada pula dana dari Saudi Arabia, Abu Dhabi, Kuwait, Islamic Development Bank, 
OPEC Fund For International Development (OFID), Asian Development Bank (ADB) 
tapi jumlahnya tak sebesar pinjaman Exim Bank Cina.

share infografik

Mohamed Nasheed adalah pemimpin kelompok oposisi dari Abdulla Yameen. Negara 
bekas jajahan Inggris ini terakhir mengalami krisis politik selama kurun waktu 
2011 sampai 2012. Demonstrasi damai menanggapi krisis ekonomi pada akhirnya 
berujung tuntutan penggulingan Presiden Mohamed Nasheed.

Gerakan oposisi kala itu dipimpin oleh mantan diktator Maladewa, Maumoon Abdul 
Gayoom yang memerintah Maladewa dengan tangan besi selama 30 tahun (1978–2008) 
sebelum akhirnya kalah dalam Pemilu 2008 yang dimenangkan oleh Nasheed. 
Presiden baru ini dikenal sebagai aktivis lingkungan dan HAM yang terpilih 
sebagai presiden secara demokratis pertama sejak 30 tahun terakhir.

Setelah gelombang demonstrasi besar selama tiga minggu berturut-turut dan 
puncaknya melibatkan aparat polisi, Nasheed dipaksa mengundurkan diri pada 7 
Februari 2012 di bawah todongan pistol. Statusnya kemudian menjadi tahanan 
politik.

Nasheed menjadi bulan-bulanan rezim baru. Ia terpaksa kabur dari negaranya 
setelah dijerat oleh Undang-Undang Anti Terorisme dan dihukum 13 tahun penjara. 
Inggris akhirnya memberi status pengungsi politik pada Nasheed, meski itu 
berbuah kecaman dari pemerintahan Maladewa yang baru.

Sementara kiprah Presiden Abdulla Yameen yang menggantikan Nasheed makin 
berjalan ke arah pemerintahan tangan besi, meneruskan jejak Gayoom. Yang paling 
hangat, Yameen memecat dua hakim Mahkamah Konstitusi lantaran pada 1 Februari 
2018 telah mengeluarkan putusan pembebasan hukum bagi Nasheed dan pengembalian 
posisi 12 anggota parlemen yang dipaksa turun oleh Yameen.

Baca juga: Jelang Pemilu Mesir, al-Sisi Sukses Bungkam Lawan-Lawan Politiknya
Keadaan darurat segera diumumkan oleh pemerintahan Yameen menyusul krisis di 
tubuh konstitusi Maladewa baru-baru ini. Bahkan, seperti dimuat The Wire, 
Yameen yang juga saudara tiri Gayoom ingin memperpanjang masa darurat selama 
satu bulan ke depan.

BBC juga merilis berita bahwa Yameen juga pernah menahan Menteri Pertahanan 
Maladewa dengan tuduhan perencanaan kudeta. Tampaknya Yameen ingin 
mempersiapkan Pemilihan Presiden 2018 dengan memastikan tidak ada lawan 
tangguh. Satu per satu lawan politiknya disingkirkan, dan menciptakan kondisi 
darurat yang menimbulkan kerusuhan.

Dihimpit Raksasa India dan Cina

Dalam kritik Nasheed mengenai utang Maladewa, ia menyinggung bagaimana Yameen 
telah berkoalisi dengan pemerintahan Xi Jinping dalam kebijakan luar negeri dan 
urusan ekonomi bisnis. Yameen kemudian menandatangani program ekonomi Cina 
bernama “Satu Sabuk Satu Jalan”. Memberi keleluasaan bagi Cina mengucurkan 
pinjaman dan mengirim perusahaan negara untuk turut mengembangkan berbagai 
pembangunan infrastruktur di Maladewa.

Baca juga: Menghidupkan Jalur Sutra Lewat Kereta Barang Cina-London
Di sisi lain, Nasheed selama masa kepemimpinannya dikenal dekat dengan 
negara-negara Barat sembari menekan
kelompok konservatif Islam yang tengah mekar di Maladewa. Dalam sebuah 
wawancara dengan Nikkei Asian Review, Nasheed secara eksplisit meminta bantuan 
India untuk mengintervensi Maladewa yang tengah dalam krisis politik. Ia 
melihat kehadiran militer India di Maladewa sudah sepatutnya ada. 

“Tidak semua orang di Male (ibukota Maladewa) akan terhibur melihat tentara 
India berkeliaran di jalanan. Tapi, India bukanlah pasukan pendudukan,” kata 
Nasheed.  “Mereka adalah pasukan pembebasan..”

New Delhi pernah merespons desakan Nasheed pada 6 Februari kemarin dengan 
meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di perairan internasional sekitar satu 
jam dari Male. Tensi kian memanas. Pada Selasa (20/2) kemarin, seperti 
diberitakan oleh Reuters ada 11 kapal perang Cina yang berlayar menuju Maladewa 
untuk merespons krisis politik di sana.

Bagaimanapun, pengaruh India di Maladewa telah menyusut sejak Nasheed tak lagi 
memimpin negara tersebut. Anand Kumar dari Institute for Defense Studies and 
Analyses di New Delhi mengatakan  India harus mempertimbangkan ulang opsi 
menerjunkan militer di Maladewa. Kumar meminta India untuk belajar dari 
pengalaman penerjunan pasukan militer ke Sri Lanka pada 1987 silam. Saat itu, 
bukannya menjaga perdamaian, India akhirnya malah ikut berkubang dalam perang 
sipil.

Baca juga: Uang yang Mengakrabkan Cina dan Arab Saudi
Cina sendiri membantah tuduhan bahwa piutang dan bantuan yang diberikan pada 
Maladewa akan berujung pada pendudukan lahan demi kepentingan politik dan 
militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang meyakinkan bahwa 
tak ada unsur politik, apalagi penguasaan lahan, yang melanggar prinsip 
kemerdekaan negara.

"Bantuan Cina ke Maladewa tidak memiliki ikatan politik dan tidak membahayakan 
kedaulatan dan kemerdekaan Maladewa sama sekali, masih kurang membahayakan 
keamanan di Samudera Hindia," tuturnya. 

Baca juga artikel terkait KRISIS EKONOMI atau tulisan menarik lainnya Nuran 
Wibisono 
(tirto.id - nrn/nrn)

Kirim email ke