Kisruh UU MD3: Yasonna Dituding Pasang Badan Bentengi JokowiReporter:  
Tempo.coEditor:  Jobpie SugihartoJumat, 23 Februari 2018 11:54 WIB 
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Komnas HAM Nur Cholis (kanan) dan 
Menkumham Yasona Laoly saat menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 
se-Dunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 11 Desember 2015. Jokowi 
menyatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan sengketa agraria, dan 
meningkatkan kebebasan mengeluarkan pendapat. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sedang pasang badan untuk 
menyelamatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari badai kritik pengesahan UU 
MD3 atau Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebelumnya, Yasonna menyatakan tidak melaporkan materi revisi UU MD3 kepada 
Jokowi, terutama ihwal masuknya pasal-pasal kontroversial, sebelum aturan ini 
disahkan dalam rapat paripurna pada 12 Februari 2018.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, menuturkan sangat tidak masuk 
akal Yasonna, yang merupakan pembantu presiden, baru melaporkan perkembangan UU 
MD3 setelah aturan itu disahkan. “Presiden pasti sudah tahu. Menteri yang hadir 
di DPR itu berbekal amanah Presiden. Mereka melaporkan hasil pembicaraan, 
terutama hal-hal krusial,” ujarnya pada Kamis, 22 Februari 2018.

Baca: Batalkan Revisi Undang-Undang MD3 

Selain itu, menurut Sohibul, UU MD3 tidak bakal bisa disahkan kalau pemerintah 
tak menyetujui setiap pasal. Musababnya, dalam setiap pembahasan, pasal-pasal 
itu bakal dibahas rinci oleh DPR dan pemerintah. “Kalau seperti ini, Presiden 
setuju. Kalau tidak, Presiden sudah memberi sinyal akan mengeluarkan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang.”

Kisruh berawal dari laporan Yasonna kepada Presiden Jokowi pada Selasa lalu, 20 
Februari 2018. Ketika itu, menurut Yasonna, dia baru melaporkan materi hasil 
revisi UU MD3 kepada Jokowi. Mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu 
mengatakan, Presiden Jokowi pun kaget dan ada kemungkinan tak akan meneken 
aturan tersebut.

Memang, hasil revisi UU MD3 mendapat kritik keras dari masyarakat. Sebab, 
pengesahan aturan untuk lingkup internal lembaga legislatif itu dinilai 
sejumlah kalangan menerabas konstitusi dan ketatanegaraan serta bakal membuat 
DPR menjadi lembaga yang punya kewenangan besar.

Ada sejumlah pasal kontroversial. Misalnya Pasal 73, yang menyebutkan DPR bisa 
meminta Polri memanggil paksa--bahkan dengan penyanderaan--setiap orang yang 
menolak hadir memenuhi panggilan Dewan. Polisi pun wajib memenuhi permintaan 
DPR.

Selanjutnya adalah Pasal 122 huruf (k) yang berisi tambahan tugas kepada 
Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang 
merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Serta Pasal 245, tentang perlunya 
pertimbangan MKD untuk rencana pemeriksaan anggota DPR yang diduga terlibat 
dalam tindak pidana.

Ketua Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menambahkan bahwa dalam setiap 
pembahasan di tingkat panitia kerja di Badan Legislatif ataupun rapat paripurna 
tidak ada penolakan sama sekali dari pemerintah. Contohnya, ucap dia, dalam 
pengesahan pada 12 Februari lalu pun Yasonna hadir mewakili Presiden dalam 
pengesahan Undang-Undang MD3.

Meskipun sekarang Presiden Jokowi tak mau meneken Undang-Undang MD3 agar bisa 
segera disahkan, ujar Didik, setelah 30 hari atau pada 15 Maret mendatang 
aturan itu otomatis bisa diundangkan.

“Itulah manajerial pemerintah saat ini (tak teliti). Mengelola negara bukan 
seperti mengelola bisnis kayu atau bisnis katering,” kata dia.

Yasonna belum bisa dimintai tanggapan ihwal tudingan pasang badan ini. Pesan 
dan telepon dari Tempo hingga berita ini diterbitkan tak dibalas.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU MD3, Yasonna 
menuturkan pemerintah tak mempermasalahkan adanya sejumlah pasal krusial. 
“Silakan saja kalau ada masyarakat yang mau mengujinya (ke Mahkamah 
Konstitusi),” katanya.

Berbeda dengan pendapat Jokowi kemudian. Kepala Negara mengatakan bakal 
mengkaji UU MD3 hasil revisi. Menurut dia, hasil revisi menunjukkan 
kecenderungan Dewan untuk mencampuradukkan urusan hukum dan politik.

KORAN TEMPO

Kirim email ke