----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Roeslan roesla...@googlemail.com 
[GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: "nasional-l...@yahoogroups.com" 
<nasional-l...@yahoogroups.com>; 'Tatiana Lukman' <jetaimemuc...@yahoo.com>; 
"GELORA45@yahoogroups.com" <GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Jumat, 23 
Februari 2018 18.05.01 GMT+1Judul: [GELORA45] "Soal UU MD3, Jokowi Diminta 
Mengaku Kecolongan
     


Refleksi : UU MP3 adalah program DPR dan Pemerintah (yang diwakili oleh 
Menkumham Yasonna Laoly), dalam konteks ini Yasona Laoly telah membuat suatu 
kesalahan fatal dalam memahami demokrasi, dan lengah untuk melapor pada 
Presiden, Jadi seharusnya Yasona Laoly harus dpecat.

Dalam konteks menolak UU MD 3 menurut hemat saya seharusnya Presiden Jokowi 
melakukan langkah kongkrit untuk membatalkan UU MD3, baru kemudian setelah itu 
Rakyat harus bergerak berbondong-bondong ke MK medukung langkah Presiden Jokowi 
yang menolak  UU MD 3; jadi jangan dibalik. Rakyatlah yang disuruh bergerak 
duluan, kemudian Presiden Jokowi mendukungnya, jika ini yang terjadi maka bisa 
terkesan bahwa pak Jokowi adalah seorang oportunis, karena sikap pak Jokowi 
yang hanya  menunggu gerakkan rakyat bergerak berbondong-bondong menolak  UU MD 
3,  ini berarati bahwa pak Jokowi bersikap menuggu datangnya kesempatan yang 
sebaik-baiknya, demi keuntungan diri sendiri, atau suatu tujuan tertentu. 
Secara singkat UU MD 3 adalah UU anti kritik, dan mengancam kebebasan rakyat 
bersuara, yang adalah merupakan prinsip umum demokrasi. Prinsip inilah yang di 
tabrak oleh DPR RI, maka seharusmya Presiden mengambil silap tegas, bukan  
menunggu gerakan rakyatnya.

  

Roeslan

  

---------------------------------

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah konkret 
menyikapi penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
atau UU MD3. " Jokowi harus akui pemerintah kecolongan dan beri teguran ke 
Menkumham ( Yasonna Laoly)," kata peneliti hukum PARA Syndicate, Agung 
Sulistyo, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/2/2018). Agung menilai, Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah melakukan kesalahan fatal karena tidak 
melaporkan dinamika pembahasan revisi UU MD3 ke Jokowi. Yasonna baru melapor ke 
Jokowi setelah UU MD3 disahkan dan mendapatkan penolakan publik. Sebab, UU itu 
dianggap memberikan wewenang berlebihan kepada DPR, serta pasal-pasal 
antikritik. (Baca juga: PDI-P Nilai Yasonna Jalankan Tugas dengan Baik Saat 
Kawal UU MD3) Jokowi pun kini mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU 
MD3 karena mencermati suara masyarakat. Meski demikian, Agung meminta Jokowi 
melakukan langkah yang lebih konkret. Apalagi, tanpa tanda tangan Jokowi pun UU 
MD3 tetap otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan. Agung menyarankan Jokowi 
menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk 
mengoreksi pasal kontroversial dalam UU MD3. "Presiden harus mengeluarkan 
perppu," kata Agung. (Baca juga: Yasonna Akui Tak Sempat Lapor Pasal 
Kontroversial UU MD3 ke Jokowi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal UU MD3, Jokowi 
Diminta Mengaku Kecolongan, Tegur Menkumham, dan Rilis Perppu", 
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17234841/soal-uu-md3-jokowi-diminta-mengaku-kecolongan-tegur-menkumham-dan-rilis.
 
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih

  

(Baca juga: Yasonna Akui Tak Sempat Lapor Pasal Kontroversial UU MD3 ke Jokowi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal UU MD3, Jokowi 
Diminta Mengaku Kecolongan, Tegur Menkumham, dan Rilis Perppu", 
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17234841/soal-uu-md3-jokowi-diminta-mengaku-kecolongan-tegur-menkumham-dan-rilis.
 
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih
    
  • [GELORA45] "Soal UU ... Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]
    • Fw: [GELORA45] "... Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]

Kirim email ke