From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Saturday, February 24, 2018 2:31 AM
  



https://news.detik.com/kolom/d-3882186/paradigma-pemimpin-anti-kekerasan?_ga=

2.222222364.585233847.1519409556-1152474324.1519409556


Jumat 23 Februari 2018, 15:00 WIB
Kolom Kalis
Paradigma Pemimpin Anti Kekerasan
Kalis Mardiasih - detikNews
Kalis Mardiasih 

 Kalis Mardiasih (Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom) 

Jakarta - Jika cerita tragedi besar akibat peperangan tak cukup membuat manusia 
berhenti coba-coba bermain-main dengan kekerasan, maka mari mencoba mengajukan 
cerita kecil berkaitan dengan pengalaman paling personal yang lirih. Nun di 
Jambi, pada tahun 2000, ada seorang anak perempuan usia delapan tahun yang 
akhirnya bisa melewati hari dengan menonton televisi bersama bapaknya, lalu 
bermain sepakbola bersama pada sore hari. Hal sesederhana itu tidak biasa untuk 
anak dari salah seorang panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).. 

Bapaknya akhirnya bisa pulang sebab Gus Dur, yang kala itu menjabat sebagai 
Presiden Republik Indonesia, menerbitkan kebijakan gencatan sementara. Anak itu 
mengenang, kira-kira dua bulan lamanya ia bisa merasakan kehangatan keluarga, 
sebelum akhirnya Gus Dur diberhentikan dari jabatan Presiden dan ketegangan 
meletus kembali. Sang bapak harus kembali lagi ke Aceh, lalu menjadi tahanan 
politik pada 2003 dengan vonis hukuman penjara terlama. Beruntung, pada 2005 
terselenggara penandatanganan MoU Helsinki, sang bapak pun bebas dan pulang.

"Siapa saja tak akan bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak yang 
membayangkan baru bisa bertemu bapak setelah beranjak dewasa, tapi tiba-tiba 
bapaknya dibebaskan dari tahanan karena ada nota kesepakatan damai dari daerah 
yang telah berkonflik sepanjang 30 tahun," begitu ia mengenang.

Awal 2018 yang disebut-sebut sebagai tahun politik jelang pesta demokrasi lima 
tahunan pada 2019 disambut dengan rangkaian teror di berbagai daerah. Modus 
penyerangan pada sejumlah rumah ibadah dan tokoh agama mengingatkan korban 
penyerangan Operasi Naga Hijau jelang Reformasi 1998 ketika isu pembantaian 
dukun santet diembuskan dan sejumlah ulama diserang dengan tujuan memobilisasi 
massa dan membuat chaos.

Selain narasi orang gila, isu kebangkitan PKI selalu berhasil untuk memicu 
keributan. Bisnis ketakutan ini efektif, sebab sepanjang 32 tahun rezim Orde 
Baru mengindoktrinasi masyarakat dengan imajinasi PKI sebagai pembunuh yang 
kejam dan anti agama. Hingga hari ini, kata komunis menjadi momok, padahal 
komunisme sesungguhnya adalah paham antikapitalisme yang dalam posisinya 
sebagai filsafat pengetahuan memiliki hasrat untuk memperjuangkan kesejahteraan 
ekonomi. PKI serupa pemburu yang cocok diperlawankan dengan jiwa nasionalisme 
sekaligus mengincar orang-orang beragama, meskipun sesungguhnya ia adalah hantu 
tanpa tubuh dan jiwa sebab telah dimatikan sejak setengah abad lebih lalu. 

Lagi-lagi Gus Dur, sebagai Presiden, pernah mengusulkan pencabutan Tap MPRS 
XXV/1966 namun ditolak oleh MPR/DPR. Meskipun begitu, Gus Dur menunjukkan 
langkah konkret dengan mencabut label tahanan politik, memperbolehkan mereka 
memilih dalam pemilu sebagai simbol kembalinya hak-hak sebagai warga negara, 
dan yang paling paripurna adalah meminta maaf kepada korban, meskipun ketika 
itu ia harus berpolemik dengan kaum santri, asal identitas kulturalnya sendiri. 
Teladan semacam itu menunjukkan paradigma Gus Dur sebagai pemimpin anti 
kekerasan.

Selain PKI, satu ideologi yang jiwanya hidup bersama negara ini adalah Islam. 
Cherian George dalam buku Pelintiran Kebencian (2017) menjelaskan bahwa di masa 
pasca-Soeharto, berbagai kelompok berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan 
pengaruh melalui sesuatu yang dapat disebut ruang publik Islam. Demokratisasi 
membawa konsekuensi yang sangat penting bagi kelompok beragama garis-keras, 
yakni barisan kekuatan politik yang memimpikan berdirinya negara Islam, sesuatu 
yang bertentangan dengan civil Islam. Pada praktiknya, basis massa yang 
menonjolkan eksklusivitasnya ini juga sering menimbulkan gelombang, dan sering 
juga disikapi secara kurang tepat oleh negara. George menggambarkan, beberapa 
kepentingan memanfaatkan dengan menghidupinya, beberapa yang lain juga 
menstigma mereka dengan sebutan kaum radikal, kaum makar, dan lain-lain.

Generasi yang lahir dekade 90-an, sesungguhnya adalah generasi milenial 
sekaligus generasi ketiga yang tidak berpretensi menjadi pendendam. Tragedi 
besar dekade 60-an, lalu berbagai peristiwa kekerasan HAM dalam kurun rezim 
Orde Baru, dialami nyata oleh kakek atau nenek dalam struktur sebuah keluarga 
yang kemudian mewariskan cerita menakutkan kepada bapak atau ibu. Tetapi, pada 
generasi milenial, tensi ketakutan itu sudah berkurang bahkan hilang sama 
sekali sebab mereka tidak hidup bersama pengalaman berdarah tersebut.

Merujuk beberapa peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi beberapa waktu ini, 
sepertinya Presiden Jokowi perlu lebih berhati-hati dan mengevaluasi beberapa 
sikap. Ada beberapa catatan terkait, seperti seruan "gebuk PKI" yang telah 
dilontarkan Presiden Jokowi sebanyak dua kali antara lain ketika menjamu 
redaksi media massa di Istana pada 17/5/2017 dan Simposium Nasional Kebudayaan 
pada 20/11/2017. Ujaran Jokowi sebetulnya memberikan penegasan pada PKI yang 
telah dilarang sehingga tidak mungkin bangkit lagi, tetapi pemilihan kata 
"gebuk" ternyata memiliki muatan psikologis kekerasan dan justru 
mendelegitimasi sejumlah massa untuk bertindak brutal.

Contoh, pada pertengahan September, kantor LBH Jakarta yang mengadakan 
serangkaian diskusi dan kegiatan berkesenian didatangi massa "tak dikenal". 
Ratusan orang melempari bangunan dengan batu, berteriak sangat provokatif dan 
menuding acara digerakkan oleh PKI.

Kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI 
yang kebenaran sejarahnya diragukan pada September 2017 lalu sesungguhnya 
adalah langkah mundur. Generasi ketiga yang lebih apresiatif kepada semua 
pemikiran, juga mudah mengakses segala informasi di internet memiliki kemampuan 
mencari kebenaran secara mandiri. Tetapi, tentu saja dampak buruk tidak bisa 
dihindari. Banyak berita beredar mengenai massa yang menangkap, mempersekusi 
dan menganiaya orang hanya karena mengenakan kaos atau atribut yang sebetulnya 
tidak berpreferensi PKI. Massa yang melakukan aksi kekerasan itu digerakkan 
oleh ketakutan buta sebab percaya pada berita bohong (hoax) yang menyebar lewat 
media sosial. 

Pada situasi genting tahun politik ini, pemimpin dengan paradigma anti 
kekerasan harus menunjukkan komitmen dengan cara menekan ketakutan dan 
meredakan ketegangan antarkelompok. Paradigma anti kekerasan pada masa kini 
harus berangkat dari pola pikir adil dalam melihat sejarah masa lalu dan 
menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung kemerdekaan tiap-tiap warga 
negara untuk menyatakan pendapat dan pilihan politiknya.

Generasi masa kini adalah generasi jernih yang ingin bergerak ke depan dalam 
skema demokrasi yang sehat. Alat negara yang menindak tegas pihak-pihak mana 
yang menjadi pemicu ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan, sebaiknya tidak 
hanya memberikan tontonan kekerasan versus kekerasan, melainkan memberikan 
pendidikan lanjut kepada publik dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya 
perihal identitas kelompok pelaku kekerasan dan motif apa yang mendorong 
pergerakannya. Generasi ketiga anti kekerasan adalah generasi yang tidak 
percaya lagi pada rumor ninja, narasi orang gila, atau orang-orang tak dikenal 
yang menghilang begitu saja setelah teror berhasil dijalankan.

Kalis Mardiasih menulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim 
media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan 
toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih


(mmu/mmu)








Kirim email ke