----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: "GELORA45@yahoogroups.com"
<GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Sabtu, 24 Februari 2018 04.14.39
GMT+1Judul: [GELORA45] 'Amunisi' yang Harus Dibawa Ahok untuk Menangkan PK
"Hukum kita ini memberikan hak kepada seluruh narapidana untuk mengoreksi
hukumannya melalui PK, namun memang harus ada bukti baru, jika PK itu
dimenangkan, jadi gini, kalau misalnya dua hal hal tadi ada bukti baru, ada
juga penilain bahwa penerapan hakim saat itu salah, maka MA bisa bebaskan Ahok.
dengan catatan syarat-syarat tadi yang dipercayai oleh hakim, maka hakim bisa
bebeaskan dia (Ahok)," tutupnya.
....
'Amunisi' yang Harus Dibawa Ahok untuk Menangkan PK
Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Jum'at 23 Februari 2018 06:14 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: Antara)
JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, terpidana
kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus membawa sejumlah
'amunisi' saat Peninjaun Kembali (PK) atas kasusnya.
"Harus ada dua alat bukti baru dalam kasus tersebut," katanya kepada Okezone,
Sabtu (24/2/2018).
Selain dua alat bukti lain, Ahok yang diwakili tim hukumnya harus mampu
membuktikan adanya kesalahan penerapan hukuman atas kasusnya yang diberikan
oleh hakim saat sidang kasus penistaan agama.
"Kemudian harus dapat memastikan bahwa ada kesalahan penerapan hukum atas
perkaranya yang diputuskan. Kalau ada dua hal itu ya silakan," ucapnya.
(Baca juga: MA Terima Pengajuan PK Ahok, Sidang Perdana Digelar 26 Februari)
Pada prinsipnya, kata Margarito, narapidana memiliki hak hukum yang sama,
termasuk mengajukan PK atas kasus yang dideranya, dan hal ini dibenarkan oleh
hukum. Jika PK yang sudah disidangkan kemudian ditolak maka tidak akan
mengurangi atau menambah masa tahanan, namun jika PK itu dimenangkan, maka Ahok
memiliki peluang dibebaskan dan namanya direhabilitasi.
"Hukum kita ini memberikan hak kepada seluruh narapidana untuk mengoreksi
hukumannya melalui PK, namun memang harus ada bukti baru, jika PK itu
dimenangkan, jadi gini, kalau misalnya dua hal hal tadi ada bukti baru, ada
juga penilain bahwa penerapan hakim saat itu salah, maka MA bisa bebaskan Ahok.
dengan catatan syarat-syarat tadi yang dipercayai oleh hakim, maka hakim bisa
bebeaskan dia (Ahok)," tutupnya.
(Baca juga: Terkait Pengajuan PK, Ahok Disebut Harus Memiliki Bukti Valid)
Permohonan pengajuan upaya PK dilakukan oleh tim penasehat Ahok yakni Josefina
A. Syukur dan Fifi Lety Indra yang juga merupakan adik kandung Ahok terkait
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 1537/Pid..B/2016/PN.Jkt.
Pengadilan Jakarta Utara telah mengeluarkan penetapan penunjukkan hakim yang
memeriksa permohonan atau alat bukti yang dijadikan dasar atau alasan dalam
pengajukan upaya hukum PK ini. Setelah penetapan hakim yang akan memeriksa
permohonan dan alat bukti untuk mengajukan PK, maka sidang perdana akan
berlangsung pada Senin 26 Februari 2018.
(qlh)
