PDIP menilai Perppu MD3 tidak perlu

 Jumat, 23 Februari 2018 13:14 WIB

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua Steering Committee 
Rakernas PDIP, Sukur Nababan (kanan) dan Ketua Organizing Committee Rakernas 
PDIP I Wayan Koster (kiri) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers 
menjelang pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). 
(ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat,Bali (ANTARA 
News) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa 
Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) terkait pasal kontroversial dalam Perubahan Kedua UU no 
17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto 
di Bali, Jumat.

Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan menilai bahwa UU MD3 merupakan sebuah 
kesepahaman dari dialektika dan dinamika yang berkembang di DPR dengan baik.

Menurut dia, setiap pembahasan UU di DPR, Presiden menugaskan menterinya 
mewakili atas nama pemerintah dan hanya bisa disepakati melalui kesepakatan 
bersama antara DPR dan pemerintah.

"Undang-Undang hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan 
pemerintah, sehingga itu dalam proses untuk saling melihat aspirasi yang 
berkembang," ujarnya.

Menurut dia, konstitusi mengatur kalau ada pihak yang tidak puas dengan sebuah 
produk UU maka bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme itu menurut dia sangat demokratis dan PDI Perjuangan menilai Hakim MK 
akan mengedapankan sikap kenegarawanannya dalam memutuskan uji materi tersebut.

"Langkah afirmatif ada terus agar kinerja dewan semakin baik, tidak ada 
penyalahgunaan kekuasaan. Kami bertanggung jawab karena kami menyetujui UU 
tersebut," ujarnya.

Terkait sikap Presiden Jokowi yang enggan menanda tangani UU MD3, Hasto tidak 
mau terlalu mencampurinya karena hak Presiden namun dirinya mencontohkan ketika 
Megawati masih menjadi Presiden, ada beberapa UU yang tidak ditanda tangani 
meskipun saat itu PDI Perjuangan menjadi fraksi mayoritas di DPR.

Karena itu menurut dia, sikap Presiden Jokowi itu merupakan hal biasa dalam 
negara demokratis seperti Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo 
tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan 
DPD atau MD3 yang baru disahkan oleh DPR RI.

Yasonna mengatakan langkah tidak menandatangani UU MD3 tersebut, merupakan 
salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang 
menuai polemik di masyarakat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
   
   - TAGS:
   - hasto kristiyanto
   - sekjen pdip
   - perppu md3

BERITA TERKAIT

Hasto: Kriteria pendamping Jokowi harus bumikan Pancasila

 23 Februari 2018 18:45

Resep PDIP dalam pemenangan pemilu

 23 Februari 2018 09:28

Rakernas PDIP berikan konsepsi pola pembangunan berdikari

 22 Februari 2018 22:04

Kata PDIP soal nomor urut peserta pemilu

 19 Februari 2018 15:00

Hasto: soliditas buktikan Jateng jadi "kandang banteng"

 14 Februari 2018 18:53

Hasto : Pembangunan NTT jadi perhatian PDIP

 9 Februari 2018 23:44

Megawati inginkan kader-simpatisan PDIP menangkan pilkada NTT

 9 Februari 2018 20:49

PDIP: pers bangun peradaban Indonesia yang berkebudayaan

 9 Februari 2018 13:57

PDIP tunjuk Puti Soekarnoputri setelah minta masukan kiai

 10 Januari 2018 20:16


Kirim email ke