https://kalteng.antaranews.com/berita/278257/penambang-liar-kian-marak-
pemprov-kalteng-diminta-segera-tertibkan
Penambang liar kian marak,
pemprov Kalteng diminta segera
tertibkan
Minggu, 25 Februari 2018 0:54 WIB
Ilustrasi - (ANTARA FOTO/M.Risyal Hidayat)
Menurut informasi dari masyarakat Kabupaten Katingan, aktivitas tambang
ilegal tersebut membuat bencana banjir dan tanah longsor semakin sering
terjadi
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Tim reses daerah pemilihan I DPRD
Kalimantan Tengah menerima keluhan dari masyarakat bahwa penambang liar
semakin marak di Kabupaten Katingan, sehingga meminta Pemerintah
Provinsi Kalteng segera bertindak dan menertibkannya.
Menurut informasi dari masyarakat Kabupaten Katingan, aktivitas tambang
ilegal tersebut membuat bencana banjir dan tanah longsor semakin sering
terjadi, kata Ketua Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, HM Sriosako di
Palangka Raya, Sabtu.
"Kalau kondisinya sudah begitu, Pemprov harus segera menertibkan. Jangan
sampai tambang liar itu membuat bencana yang lebih besar lagi.
Pemerintah justru yang akan dibuat susah nantinya," tambah dia.
*Baca: DPRD Kalteng: jangan sampai tambang liar membuat bencana lebih
besar
<https://kalteng.antaranews.com/berita/278243/dprd-kalteng-jangan-sampai-tambang-liar-membuat-bencana-lebih-besar>*
Selain menertibkan tambang liar, tim reses dapil I DPRD Kalteng menerima
keluhan dari masyarakat Kabupaten Katingan agar Pemprov menertibkan
perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.
Sriosako yang berada di Komisi A DPRD Kalteng ini menyebut masyarakat
ada menemukan sejumlah PBS yang sudah melaksanakan kegiatannya padahal
belum mengantongi izin resmi, sehingga bila dibiarkan terus menerus akan
membuat rugi provinsi ini.
"Masyarakat Katingan juga mengeluhkan larangan membersihkan lahan tanpa
bakar tapi tidak diikuti solusi lain. Jadi, masyarakat meminta solusi
sekaligus adanya bantuan bibit bagi petani khususnya bibit Kopi, jahe
dan sawit," kata dia.
Sementara di Kabupaten Gunung Mas, tim reses Dapil I DPRD Kalteng
menerima usulan dari masyarakat agar Pemerintah membantu dalam
menormalisasikan harga karet dan rotan.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan sampai saat ini masyarakat
terpaksa menggantungkan hidupnya dari pertambangan emas liar, karena
harga karet masih sangat rendah dan tidak mampu menopang kebutuhan hidup.
"Masyarakat Kabupaten Gunung Mas mengharapkan adanya campur tangan
Pemerintah untuk membantu menormalkan harga karet dan rotan," demikian
Sriosako.
Pewarta : Jaya Wirawana Manurung
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018