ck ck ck ck..... dan yang ngomong begini ningrat. Duh, bikin orang ketakutan 
saja "yang penting bisa hidup."---
"Saya mengingatkan kepada teman-teman Tionghoa agar ingat. Jangan cuma menuntut 
hak saja. Kamu hidup dan mati di sini, kalau enggak mau, bisa hidup di luar 
Yogyakarta," kata KGPH Hadiwinoto.

Sementara itu, KRT Poerbokusumo, cucu Hamengkubuwono VIII, meminta agar Handoko 
menghormati dan mengikuti Instruksi 1975. Kalau Handoko masih tetap mengajukan 
gugatan, KRT Poerbokusumo akan turun ke jalan menemui Handoko.

"Kita akan turun ke jalan. Kalau perlu kita akan usir dari Jogja," katanya, 
seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, untuk BBC 
Indonesia.
....Salah satu warga Tionghoa yang hadir dalam acara tersebut, Chang 
Wendryanto, yang juga menjadi anggota DPRD DIY, berharap agar semua 
permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan lewat jalur hukum. 
"Ayolah kita hidup damai," kata Chang.

Chang berharap jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan dan bagi Chang, 
tidak mempermasalahkan adanya Instruksi 1975. "Bagi saya tidak masalah, yang 
penting bisa hidup," imbuhnya.
....

'Larangan warga keturunan memiliki tanah' di Yogyakarta: penggugat diancam akan 
diusir dari Yogyakarta


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
'Larangan warga keturunan memiliki tanah' di Yogyakarta: penggugat dianc...

Walaupun diancam akan diusir dari wilayah Yogyakarta, seorang warga Yogyakarta 
tetap melakukan upaya hukum bandi...
 |

 |

 |



   
   - 2 jam lalu
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGESImage captionProvinsi Yogyakarta 
berbeda dengan provinsi lainnya karena mendapat status daerah istimewa.
Walaupun diancam akan diusir dari wilayah Yogyakarta, seorang warga Indonesia 
keturunan Cina di Yogyakarta tetap melakukan upaya hukum banding terhadap 
aturan 'larangan nonpribumi memiliki tanah' di Yogyakarta.

"Saya juga sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta," kata 
Handoko, warga Indonesia keturunan Cina, Jumat, (02/01), kepada wartawan di 
Yogyakarta.

Upaya banding ini dilakukan Handoko setelah gugatan awalnya terhadap larangan 
warga Tionghoa memiliki tanah di Yogyakarta ditolak oleh Pengadilan Negeri 
Yogyakarta, dua pekan lalu.
   
   - Soal kepemilikan tanah, putusan PN Yogyakarta 'diskriminatif' atas warga 
keturunan Cina
   - 'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya 
tanah?
   - Museum peranakan Cina di tengah Pasar Lama Tangerang

Handoko menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 
5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada 
Seorang WNI Nonpribumi, yang dianggapnya diskriminatif.
Hak atas fotoGETTY/ULET IFANSASTIImage captionSeorang warga Indonesia keturunan 
Cina di Yogyakarta memberikan sumbangan kepada rombongan biksu, 9 Mei 2017 di 
salah satu sudut di kota itu.
Memori banding, lanjut Handoko, telah dia daftarkan pada Rabu (28/02), dan 
teregistrasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor 132/Pdt. 
G/2017/PN.Yyk.

"Semoga dalam tiga bulan ke depan sudah ada putusanya," tambahnya.

'Kalau perlu kita usir dari Yogyakarta'

Tetapi upaya hukum banding Handoko dipertanyakan oleh sejumlah pihak, di 
antaranya salah seorang adik Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) 
Hadiwinoto.

Dia meminta agar tindakan Handoko tidak usah diteruskan. Di hadapan wartawan, 
Hadiwinoto mengatakan, kalau tidak setuju dengan aturan yang ada Yogyakarta, 
Handoko diminta pindah dari Yogyakarta.

"Saya mengingatkan kepada teman-teman Tionghoa agar ingat. Jangan cuma menuntut 
hak saja. Kamu hidup dan mati di sini, kalau enggak mau, bisa hidup di luar 
Yogyakarta," kata KGPH Hadiwinoto.

Sementara itu, KRT Poerbokusumo, cucu Hamengkubuwono VIII, meminta agar Handoko 
menghormati dan mengikuti Instruksi 1975. Kalau Handoko masih tetap mengajukan 
gugatan, KRT Poerbokusumo akan turun ke jalan menemui Handoko.
Hak atas fotoGETTY/ULET IFANSASTIImage captionSeorang pengawal keraton di 
Yogyakarta tengah melakukan penjagaan pada sebuah acara tradisi pada April 2014.
"Kita akan turun ke jalan. Kalau perlu kita akan usir dari Jogja," katanya, 
seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, untuk BBC 
Indonesia.

Pernyataan ini dikeluarkan di sela-sela acara pertemuan sejumlah keluarga dekat 
Keraton Yogyakarta dan masyarakat di kediaman Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) 
Poerbokusumo, Kamis (03/01).

Pertemuan bertajuk Merawat Sejarah Keistimewaan Yogyakarta Untuk Kedaulatan 
NKRI. Acara tersebut dihadiri kerabat keraton, Emha Ainun Najib atau Cak Nun, 
Brotoseno, dan ratusan masyarakat serta warga Tionghoa.

Salah satu warga Tionghoa yang hadir dalam acara tersebut, Chang Wendryanto, 
yang juga menjadi anggota DPRD DIY, berharap agar semua permasalahan 
diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan lewat jalur hukum. "Ayolah kita 
hidup damai," kata Chang.

Chang berharap jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan dan bagi Chang, 
tidak mempermasalahkan adanya Instruksi 1975. "Bagi saya tidak masalah, yang 
penting bisa hidup," imbuhnya.

Handoko tidak mau menanggapi adanya sejumlah kelompok yang tidak suka dengan 
gugatannya. Dia mengaku tetap akan meneruskan jalur hukum dan tidak patah 
semangat.
Hak atas fotoGETTY/ULET IFANSASTIImage captionSalah satu ritual digelar dalam 
sebuah acara tradisi di Keraton Yogyakarta, April 2014.
"Saya tidak apa-apa, saya sudah siap," kata Handoko.

Handoko mengaku akan terus berjuang agar Instruksi 1975 yang dianggapnya 
diskriminatif tidak lagi diterapkan. Menurutnya, instruksi tersebut 
bertentangan dengan konstitusi dan melanggar HAM karena tidak memperbolehkan 
warga negara mendapatkan hak kepemilikan tanah.

Beberapa kali Handoko sudah menempuh jalur hukum, mulai dari mengajukan uji 
materi ke Mahkamah Agung, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 
(PTUN), banding ke PTUN Surabaya atas putusan PTUN Yogyakarta, kasasi ke MA 
atas putusan PTUN Surabaya.

Dan yang terbaru adalah gugatan perdata tindakan melawan hukum karena gubernur 
dan kepala BPN DIY masih memberlakukan Instruksi 1975, tetapi berakhir kandas.

DPR menyerahkan ke Pemprov Yogyakarta

Di tempat terpisah, sejumlah anggota Komisi II DPR yang membahas masalah 
pertanahan bersama Pemerintah Provinsi Yogyakarta menegaskan Instruksi 1975 
sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tertanggal 5 Maret 1975 -tentang Penyeragaman 
Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi - melarang warga 
nonpribumi mempunyai hak milik atas tanah di provinsi yang mendapat status 
daerah istimewa tersebut.

Usai pertemuan di Kantor Kepatihan Pemerintah Provinsi DIY, Kamis (01/03), 
anggota DPR Sareh Wiyono menyatakan tidak mendukung Instruksi 1975 namun juga 
tidak menentangnya.

"Aduh, bagaimana ya, menurut saya ini kok urusan pemerintah daerah," katanya 
kepada para wartawan.
Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGESImage captionGubernur DIY, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X, masih tetap memberlakukan Instruksi 1975 dengan alasan 
keistimewaan.
Tidak jelas rincian dari pembahasan terbaru antara anggota Komisi II DPR dengan 
para pejabat pemerintah DIY sementara Kepala BPN Kanwil DIY, Tri WIbisono, 
menolak berkomentar usai pertemuan.

"Mohon maaf saya belum bisa menjawab persoalan itu," katanya singkat sebelum 
masuk ke mobilnya.

Pemprov DIY 'berkeras'

Upaya penentangan atas Instruksi 1975 -yang dianggap diskriminatif itu- 
sebenarnya sudah ditempuh oleh beberapa pihak.

Tahun 2011, misalnya, Gerakan Nasional Anti Diskriminasi mengirim surat kepada 
presiden terkait masalah kepemilikan tanah ini dan mendapat tanggapan yang 
isinya adalah agar tidak ada perbedaan layanan pengurusan sertifikat tanah 
antara warga negara pibumi dan nonpribumi.

Namun 'perintah' pusat itu diacuhkan Yogyakarta karena pada 8 Mei 2012, 
Sekretaris Daerah menyatakan pemberlakukan instruksi merupakan affirmative 
policy untuk melindungi warga pribumi dari kekuatan modal besar.
Hak atas fotoANANG ZAKARIAImage captionGugatan Handoko, yang menganggap 
Instruksi 1975 diskriminatif, ditolak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 20 
Februari 2018.
Komnas HAM, pada tahun 2012, juga menyatakan Instruksi 1975 bertentangan dengan 
hak asasi manusia dengan alasan tidak semua warganegara keturunan Cina memiliki 
latar belakang ekonomi kuat.

Dan pada awal Februari tahun ini, Ombudsman RI Perwakilan DIY atau ORI 
menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi 1975 adalah maladministrasi dan 
tindakan diskriminatif terhadap pelayanan pengurusan tanah.

Laporan ORI DIY tersebut didasari pada laporan warga etnik Cina yang tidak bisa 
mengurus hak kepemilikan tanah di BPN Kota Yogyakarta, BPN Kabupaten 
Kulonprogo, dan BPN Kabupaten Bantul.

Namun tampaknya berbagai upaya itu tidak membuahkan hasil dan gubernur DIY 
masih tetap memberlakukan Instruksi 1975 dengan alasan keistimewaan.

Peneliti sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) DIY, 
Nashih Lutfhi, menyatakan, Kanwil BPN DIY seharusnya berani dengan tegas untuk 
mengikuti putusan ORI DIY dan Komnas HAM serta memutus rantai agar tidak 
mengikuti instruksi 1975 yang lahir dari kebijakan politik.

"Kalau BPN malah tetap melanggengkan instruksi, maka dia menghilangkan 
kesempatan emas membuat sejarah baru, untuk membangun tradisi kelembagaan yang 
taat azas," tegasnya.

Kirim email ke