Pengantar berpanjang-panjang barusan sebenarnya cuma untuk menemani kekaguman 
saya kepada hasil keputusan pengadilan yang mementahkan gugatan Handoko, 
seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang 
kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIY. Namun gugatan itu 
dimentahkan, dan salah satu pertimbangan dalam keputusan majelis hakim sungguh 
ajaib meski sekilas terdengar mulia: "Untuk melindungi warga masyarakat yang 
ekonominya relatif lemah."
....Selebihnya, meski saya punya banyak teman beretnis Tionghoa, justru 
orang-orang paling tajir yang saya kenal di Jogja, yang aset ekonominya 
berjibun dan tanahnya ada di mana-mana, justru mereka yang so called"pribumi".. 
Apa artinya?
....
Selasa 27 Februari 2018, 15:42 WIB
Sentilan Iqbal Aji Daryono

Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Jogja dalam Himpitan Logika Masa Lalu

Iqbal Aji Daryono

Pengadilan menolak gugatan Handoko, seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia 
menggugat peraturan yang melarang ke...
 |

 |

 |



Iqbal Aji Daryono - detikNews
Jakarta - Waktu kami masih di Perth, Australia, beberapa kali ibu saya datang 
berkunjung. Selain saya ajak jalan-jalan cantik menonton segala yang 
indah-indah, sering juga saya bawa dia blusukan ke tempat-tempat tak biasa. 
Misalnya ke sebuah kota dengan ekonomi yang sekarat. Kota itu bernama 
Kalgoorlie, 600 kilometer di timur Perth. Kota yang pernah menjadi salah satu 
kota terbesar di Australia karena tambang emasnya itu kini nyaris mati akibat 
kehabisan sumber daya.

Di Kalgoorlie yang mengenaskan, saya ingat emak saya bergumam. "Kasihan banget 
ya, orang bule kok miskin-miskin begitu. Ternyata ada juga ya bule miskin."

Saya langsung terpingkal. "Lho, Mak, kalo lihat orang Jawa miskin kok nggak 
kasihan-kasihan amat? Begitu orang kulit putih yang miskin, kok jadi kasihan 
banget? Hahaha!"

Tentu saja, kesan yang muncul di benak emak saya itu lazim saja bagi masyarakat 
awam pascakolonial. Kita pernah dijajah orang Eropa selama ratusan tahun. Citra 
orang kulit putih selalu kuat dan hebat, juga kaya raya. Kita inferior di depan 
mereka. Apalagi pada masa selepas perang pun hegemoni budaya kulit putih terus 
meneguhkan superioritas mereka. Lewat film, lewat foto-foto, lewat 
produk-produk teknologi, dan entah lewat apa lagi.

Maka, para turis bule yang datang ke tempat kita pun selalu kita anggap 
orang-orang kaya. Jadi jangan kaget kalau teman Anda yang berpenampilan 
Kaukasoid diminta membayar dua atau tiga kali lipat dari harga biasa, saat 
makan-minum di angkringan dekat rumah saya. Dia di-thuthuk, kalau istilah 
Jawanya.. Lha semua orang bule kan pasti kaya! Hehehe.

Hari ini, setelah media jenis apa pun dengan gampang kita akses, setelah 
jangkauan pergaulan meluas dengan aneka kemudahan untuk melawan sindrom kurang 
piknik, kita tahu bahwa teori sosial "semua orang kulit putih pasti kaya" itu 
mitos belaka. Kita paham bahwa banyak wisatawan di bilangan Prawirotaman, Jogja 
adalah para buruh rendahan di negaranya. Kita mengerti bahwa tak sedikit turis 
Australia yang mabuk-mabukan di Legian adalah pengangguran di negeri mereka, 
mendapat santunan dari negara, lalu dengan uang santunan itu mereka ke Bali 
menghabiskan dolar untuk bertamasya.

Sebagaimana tidak semua orang kulit putih itu kaya, tidak semua juga orang 
kulit berwarna itu miskin. Kaya dan miskin toh bukan takdir yang melekat pada 
warna kulit dan ciri fisik. Orang bisa kaya karena banyak kemungkinan. Karena 
kerja keras dipadu kemampuan berhemat, karena cerdik campur licik, karena 
hidupnya beruntung terus, karena punya akses ke banyak sumber ekonomi, karena 
licin dan lincah dalam bergaul, karena berkah doa orangtua, dan lain-lain. Tapi 
kita semua pasti mencibir kalau ada orang mengaku mak-cling otomatis jadi kaya 
hanya karena sejak lahir sudah membawa warna kulit tertentu sesuai warna kulit 
bapak-ibunya.

Iya, kan? Setuju, kan? Kayak gitu aja kok masih pakai dibahas....

***

Pengantar berpanjang-panjang barusan sebenarnya cuma untuk menemani kekaguman 
saya kepada hasil keputusan pengadilan yang mementahkan gugatan Handoko, 
seorang beretnis Tionghoa di Jogja. Dia menggugat peraturan yang melarang 
kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIY. Namun gugatan itu 
dimentahkan, dan salah satu pertimbangan dalam keputusan majelis hakim sungguh 
ajaib meski sekilas terdengar mulia: "Untuk melindungi warga masyarakat yang 
ekonominya relatif lemah."

Haduh. Kalau entitas "warga Tionghoa" diperhadapkan dengan entitas "masyarakat 
ekonomi lemah", berarti sudah pasti orang Tionghoa kaya dong? Seperti itu 
logikanya, bukan? Orang Tionghoa sudah pasti kaya, sehingga ketika mereka 
mendapatkan akses kepemilikan tanah, sama artinya mereka menekan orang-orang 
miskin. Begitu?

Saya paham, memang banyak warga keturunan Tionghoa sukses dalam perjuangan 
ekonominya. Mereka kaya-kaya. Namun asal muasalnya tidak terletak pada 
etnisitas mereka. Mereka kaya karena bekal mentalitas perantau yang berjibaku 
melakukan apa saja untuk memenangkan hidup. Mereka kaya karena di masa Orba 
tidak boleh menjadi ABRI maupun pegawai negeri, sehingga mayoritas di antara 
mereka menempuh satu-satunya jalan yakni berdagang. Tidak ada tentara dan 
polisi yang kaya raya kecuali korupsi, dan tidak ada pegawai negeri yang makmur 
sejahtera kecuali punya sabetan rupa-rupa. 

Sementara, pedagang yang kaya ya banyak. Kalau mau kaya ya jadilah pedagang.. 
Jangan jadi karyawan, apalagi jadi penulis.

Saya juga paham, pada awal masa Orba banyak keluarga Tionghoa difasilitasi 
negara untuk membangun kerajaan bisnis mereka. Mereka memang sengaja dibesarkan 
Orba, sehingga kemudian para konglomerat Indonesia didominasi oleh keturunan 
Tionghoa. Langkah itu ditempuh rezim Suharto karena blue print yang cerdik. 
"Meski kelompok minoritas kuat secara ekonomi, mereka tetap tidak akan melawan 
kekuasaan karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau yang dibesarkan Soeharto adalah 
kelompok mayoritas, misalnya umat Islam, ada kemungkinan suatu saat mereka akan 
melawan. Dan, itu ancaman." Begitu lebih kurang yang disampaikan Prof. Vedi 
Hadiz dalam sebuah kuliahnya. Cari saja di Youtube kalau nggak percaya.

Nah, meski memang ada keluarga-keluarga Tionghoa yang dibesarkan Orba, apa iya 
keberuntungan mereka itu otomatis jatuh kepada semua orang Tionghoa di 
Indonesia? Keluarga Salim mungkin masih eksis dan perkasa, tapi apa ada efeknya 
ke bapak berkulit kuning bermata sipit yang jualan bolang-baling di sudut Jalan 
Bantul, yang tiap kali saya lewat selalu saya lirik warungnya yang sepi itu? 
Keluarga Hartono mungkin masih menikmati kejayaan mereka, tapi toh sahabat saya 
Cik Prima Sulistya nggak lantas bisa hidup ongkang-ongkang, masih dibelain 
mengedit naskah tiap hari dan cari proyek penulisan di sana dan sini.

Selebihnya, meski saya punya banyak teman beretnis Tionghoa, justru orang-orang 
paling tajir yang saya kenal di Jogja, yang aset ekonominya berjibun dan 
tanahnya ada di mana-mana, justru mereka yang so called"pribumi". Apa artinya?

Artinya, melarang warga keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di DIY dengan 
alasan "melindungi warga masyarakat ekonomi lemah" itu tidak tinemu nalar. 
Tidak komplet landasan logis dan faktualnya.

Kalau mau logis dalam melindungi orang miskin dalam perkara tanah, ya 
pemilahannya jangan pakai pri vs non-pri to, Mas. Tapi orang kaya vs orang 
miskin. Yang harus dibangkitkan bukan sentimen primordial, apalagi sikap-sikap 
rasis, melainkan kesadaran kelas. Hitung aset-asetnya, lihat seberapa besar 
kekuasaan lahannya, dan selanjutnya jalankan Reforma Agraria. Kan gitu.. Logis, 
to?

"Lho, Bro, larangan itu kan berawal dari Instruksi Wakil Kepala Daerah pada 
tahun 1975. Warga non-pribumi tidak boleh punya tanah, karena pertimbangan 
bahwa mereka berkhianat dan mendukung Belanda pada waktu Agresi Militer!"

Ah, ini lagi. Lha 'mereka' yang berkhianat itu siapa? Kalau kakeknya nenek saya 
alias simbah canggah saya menjilat Belanda sehingga kemudian diangkat jadi 
pemuka desa dalam struktur pemerintahan kolonial, apa sampeyan mau menyebut 
saya sebagai anti-republik? Kalau teman saya di Perth punya kakek buyut yang 
turun dari sebuah kapal Inggris lalu membantai orang-orang Aborigin, apakah 
saya harus menyebut kawan saya itu sebagai pelanggar HAM? Siapa yang bisa 
memilih orangtua? Siapa yang bisa memilih terlahir sebagai orang Jawa, orang 
Bali, atau orang Dayak? Siapa yang bisa menentukan nasib untuk terlahir dalam 
keluarga Kraton, atau dari keluarga jelata? Anda bisa? Hebat dong.

Kadang saya merenung-renung, bisa jadi alam pikiran semacam itu tetap masuk 
akal juga pada masanya. Tapi, hmm, semua tentu ada masa berlakunya.

Dulu, tentara Diponegoro meyakini kekalahan mereka sebagai kutukan akibat 
hubungan Sang Pangeran dengan seorang perempuan Cina. Tapi dengan kejelian 
dalam mencermati sejarah, dengan memahami komposisi kekuatan militer berikut 
strategi yang dijalankan kedua belah pihak, siapa yang sekarang mau percaya 
kepada tulah gadis Cina?

Dulu, di Amerika Serikat bagian selatan pada masa Jim Crow, orang pun meyakini 
bahwa struktur otak manusia berkulit hitam memang menakdirkan mereka untuk 
selalu patuh dan cocok disuruh-suruh. Jadi orang kulit hitam memang harus 
menjadi budak. Namun kemudian sains dan naluri kemanusiaan menemukan bahwa itu 
semua hoax belaka.

Dulu, banyak orang Jawa meyakini bahwa orang Eropa memang ditakdirkan berkuasa, 
dan kaum pribumi ditakdirkan sebagai kawula. Namun belakangan muncul gagasan 
kebangsaan, gagasan kesetaraan, dan perjuangan harkat kemanusiaan yang menolak 
penjajahan. Akhirnya keyakinan lama itu runtuh porak poranda.

Sebagaimana teknologi, barangkali beberapa sistem logika pun mengalami masa 
kadaluarsa. Namun tidak semua orang mau mengakuinya.

Iqbal Aji Daryono esais, bisa disapa di akun Facebook-nya


(mmu/mmu)


Kirim email ke