From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Thursday, March 8, 2018 3:11 AM
  

Kaukus Perempuan DPR Melempem Bela Kepentingan Perempuan di RKUHP


https://tirto.id/kaukus-perempuan-dpr-melempem-bela-kepentingan-perempuan-di-rkuhp-cFPo


 Gabungan berbagai elemen masyarakat sipil serta LSM yang menamakan dirinya 
Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP melakukan aksi di depan gedung DPR, senin 
(12/2/18). Aksi tersebut menuntut agar DPR menunda pengesahan dan melakukan 
kajian lebih mendalam terkait RUKHP. tirto.id/Bhagavad Sambadha 
38 Shares 
Reporter: M. Ahsan Ridhoi 
07 Maret, 2018 dibaca normal 2:30 menit 
  a.. Kaukus Perempuan di DPR seakan "tak punya gigi" memperjuangkan nasib 
perempuan 
Beberapa pasal dalam rancangan KUHP berpotensi merugikan perempuan, tapi Kaukus 
Perempuan Parlemen belum mampu unjuk gigi memperjuangkan kepentingan perempuan. 

tirto.id - DPR sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(RKUHP). Beberapa pihak menganggap RKUHP ini berpotensi merugikan kaum 
perempuan. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak 
Universitas Indonesia (Puskapa UI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik 
termasuk yang menyuarakan persoalan ini. 

Beberapa materi dalam RKUHP yang punya potensi merugikan kaum perempuan antara 
lain  tentang Pidana Asal Usul Perkawinan, mempertunjukkan Alat Pencegahan 
Kehamilan dan Pengguguran, dan ihwal Perzinaan. Di dalam parlemen sebenarnya 
ada Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI), yang jadi harapan menyuarakan 
kepentingan perempuan dalam RKUHP.

Sayangnya, suara kaukus perempuan di DPR yang terdiri dari wakil rakyat 
perempuan yang tersebar di seluruh fraksi dan komisi tidak menonjol selama 
pembahasan RKUHP. Aspirasi mereka dalam dunia maya juga nampak kering dalam 
mesin pencari di internet. Untuk kata kunci "Kaukus Perempuan Parlemen RKUHP" 
misalnya, suara vokal dan penolakan justru berasal dari luar parlemen, misalnya 
aksi Women's March, Sabtu (3/3).

Sekjen KPP RI, Irma Suryani Chaniago, menampik anggapan tersebut. Mereka sudah 
berusaha, tapi selalu kalah oleh anggota parlemen lain yang sebagian besar 
laki-laki. 

"Kawan-kawan perempuan tidak dilibatkan. Suaranya kalah," kata Irma kepada 
Tirto, Rabu (7/3/2018). "Laki-laki itu tidak fair dalam melihat fakta-fakta 
yang merugikan perempuan," katanya. 

Irma mengaku KPP sudah berkali-kali mengusulkan kepada Badan Legislasi (baleg) 
DPR agar mengubah redaksional pasal yang merugikan perempuan. Namun upaya itu 
"selalu mental." Menurutnya hal ini tidak hanya terjadi pada kasus RKUHP saja, 
tapi juga pembahasan Undang-undang lain. 


Baca juga: 
  a.. RUU KUHP Dinilai Berpotensi Mendiskriminasi Anak dan Perempuan 
  b.. Komnas Perempuan Sarankan Norma Zina di RUU KUHP Dihapus 

Anggota KPP RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pembahasan RKUHP di Panitia 
Kerja (panja) Komisi III didominasi oleh anggota dewan laki-laki. Di panja 
Komisi III hanya ada dua perwakilan perempuan, yaitu Erma Suryani Ranik dari 
fraksi Demokrat dan Dwi Ria Latifa dari fraksi PDIP. Sementara total perempuan 
di Komisi III hanya ada lima, berdasarkan situs resmi DPR RI. 

"Minimnya perempuan dalam pansus jadi satu hal yang bikin peraturan di RKUHP 
masih banyak bias gender," kata Hetifah pada Tirto. 

Ada 11 pasal dalam RKUHP yang menurut KPP merugikan perempuan. Di antaranya 
adalah Pasal 441 dan 443 tentang Pidana Asal Usul Perkawinan, Pasal 457 tentang 
Mempertunjukkan Alat Pencegahan Kehamilan dan Pengguguran, dan Pasal 460 
tentang Perzinaan. 

Pasal 441 ayat 1 poin b menyatakan "menghukum selama lima tahun penjara atau 
denda kategori IV (setara Rp300 juta) seseorang yang melangsungkan perkawinan, 
padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain 
menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut."

"Ketentuan ini berpotensi mengkriminalisasi perempuan dalam posisi lemah yang 
terpaksa menikah dengan seorang pria beristri dikarenakan yang bersangkutan 
hamil, baik karena eksploitasi seksual atau tidak, mengalami perkosaan, 
iming-iming janji mengawini, dan lain-lain," kata Hetifah. 

Pasal 443 menyatakan, "setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada 
pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian 
dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I."

Anggota DPR fraksi Golkar ini menyatakan pasal tersebut berpotensi memidanakan 
perempuan yang memiliki kesulitan untuk mengakses dokumen perkawinan resmi, 
karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan membayar biaya administrasi. 

Pasal 457 berbunyi, "setiap orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara 
terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, 
menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat 
pencegah kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori 
I." 


Baca juga: 
  a.. Privilese bagi Perempuan: Perlu atau Tidak? 
  b.. Kepemimpinan Perempuan dan Dinasti Politik 

Menurut Hetifah larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi ini, 
berpotensi menghambat program kesehatan reproduksi dan akses layanan penyakit 
seksual menular termasuk HIV. 

Pada pasal 460, menurut Hetifah, KPP RI menyoroti ayat 1 poin e yang 
memidanakan selama lima tahun, "laki-laki dan perempuan yang masing-masing 
tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan." 

Pasal ini berpotensi meningkatkan jumlah pernikahan dini di Indonesia dan 
merusak terwujudnya program wajib belajar 12 tahun. Lebih buruk lagi, 
berpotensi menambah jumlah keluarga rentan yang berakibat kepada meningkatnya 
angka kemiskinan. 

Hetifah mengatakan KPP sudah "meminta perhatian", tak lebih dari itu karena 
"yang bisa kami lakukan [memang] memberikan masukan." Namun, nampaknya tidak 
digubris karena pasal tersebut masih ada dalam draf terkini yang tersedia, per 
2 Februari 2018. 

Jika pasal yang merugikan perempuan ini bertahan, maka sebetulnya patut 
dipertanyakan apa yang berubah dari meningkatnya proporsi keterwakilan 
perempuan dari Pemilu ke Pemilu. Meminjam istilah Irwansyah, Anna Margret, 
Yolanda Panjaitan, dan Mia Novitasari dalam buku Paradoks Representasi Politik 
Perempuan (2013), situasi ini bisa disebut sebagai "paradoks": representasi 
politik perempuan meningkat, peraturan/kebijakan yang mendiskriminasi perempuan 
juga meningkat. 

Persoalan ini mendapat respons anggota panja RKUHP dari F-PKS, Nasir Djamil.. 
Ia berpedoman dengan fakta bahwa di Panja Komisi III ada perwakilan dua 
perempuan, sehingga tak tepat ada tudingan perwakilan perempuan tak dilibatkan. 
Nasir mengkritik sikap KKP RI yang menurutnya telat bersuara. "KPP RI seperti 
orang bangun tidur. Baru sekarang teriaknya. Kemarin-kemarin ke mana saja?" 
kata Nasir.

Ia tak sependapat adanya anggapan bahwa panja RKUHP tidak mendengar aspirasi 
perempuan. Ia mengaku siap menampung saran dari KPP atau kelompok perempuan 
lain. Menurutnya panja RKUHP Komisi III tidak ada maksud sama sekali untuk 
mendiskriminasi perempuan.

"Masih ada perbaikan kok, masak enggak kami akomodir," kata Nasir. 

Baca juga artikel terkait RKUHP atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi 

(tirto.id - san/rio) 









Kirim email ke