https://www.antaranews.com/berita/691390/megawati-emansipasi-perempuan-
bukan-hanya-persamaan-derajat
Megawati: emansipasi perempuan
bukan hanya persamaan derajat
Kamis, 8 Maret 2018 17:14 WIB
Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Rektor Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata (kanan) berjalan
menuju prosesi Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di kampus IPDN,
Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018). IPDN memberikan penghargaan
pertama Doktor Honoris Causa (DR.H.C) Politik Pemerintahan kepada
Megawati Soekarnoputri karena dinilai sebagi sosok yang berpengetahuan
luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan
demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ANTARA/M Agung Rajasa)
Tulisan Bung Karno itu yang menjadi landasan saya berpolitik."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan persoalan emansipasi
perempuan bukan hanya soal persamaan derajat.
Berdasarkan tulisan Bung Karno yang berjudul "Kaum Ibu", dijelaskan
bahwa emansipasi perempuan adalah bagian dari emansipasi bangsa yang
artinya kesadaran kaum perempuan bersama laki-laki dalam mewujudkan
Indonesia merdeka.
"Tulisan Bung Karno itu yang menjadi landasan saya berpolitik," ujar
Megawati mengawali orasi ilmiahnya dalam acara penganugerahan gelar
Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
kepadanya di Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
Megawati menekankan berdasarkan tulisan Bung Karno, politik tidak boleh
diskriminatif, dan harus melibatkan partisipasi seluruh rakyat.
Partisipasi ruang dan akses rakyat bagi keputusan pembangunan bagi
politik, ekonomi, budaya hanya dapat terjadi jika pemerintah bisa
membukanya.
Dalam konteks kesetaraan hak politik bagi perempuan, sebagai ketua umum
partai, Megawati mengakui selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi
persyaratan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. Kesulitan itu
menurutnya juga dialami seluruh pimpinan partai lain.
"Memang maksud dan niat untuk memberi kuota 30 persen sangat baik, tapi
tataran di lapangan atau kenyataan sangat sulit sampai hari ini," jelas
Megawati.
Megawati mengatakan dirinya pernah bertanya kepada seorang kader
perempuan atas alasannya mau masuk dalam politik. Perempuan itu
mengatakan ingin memiliki karier yang baik dalam politik.
Megawati melihat perempuan itu memang betul-betul aktif dalam
berpolitik. Namun pada suatu ketika perempuan itu kembali ke Megawati
dan meminta maaf karena harus mengundurkan diri.
"Alasannya sangat memprihatinkan. Karena harus memilih antara suami
dengan politik. Saya lalu lemas, merasa tidak bisa memberi usul dan
saran karena itu sudah masuk ranah keluarga," kata Megawati.
Dalam pengamatan Megawati ada fenomena yang terus berjalan yakni setelah
Indonesia merdeka, kaum perempuan justru semakin surut di bidang politik.
"Berbeda dengan ibu-ibu waktu masih berjuang dengan bapak-bapak, masih
terlihat gairah dan kiprah di bidang politik," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan undang-undang sudah
menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi antara laki-laki
dan perempuan.
Namun dalam konsep tata kelola pemerintah kuota 30 persen perempuan
masih dibatasi.
"Tapi kan harusnya tidak. Siapapun warga negara yang bisa dan mampu,
mulai jadi Presiden sampai kepala desa atau jadi guru atau jadi ibu
rumah tangga atau wartawan semua sama. Tidak ada diskriminasi," jelas
Tjahjo.
Tjahjo memahami kesedihan Megawati atas masih adanya pola pikir
berkembang bahwa wanita adalah orang belakang yang harus patuh pada suami.
"Saya kira itu yang beliau sedih, bahwa beliau pernah jadi orang nomor
satu di negara ini, ketua umum partai terlama dan beranjak dari bawah.
Beliau berharap tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi semua bangsa,
siapa pun harus memiliki kesempatan berprestasi," jelas Tjahjo.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
