Syahwat Politik Meritokrasi Kaum Muda PSI
CNN Indonesia, CNN Indonesia | Jumat, 09/03/2018 09:51 WIB
Partai Solidaritas Indonesia menerapkan prinsip meritokrasi dalam mengukur
kinerja, bukan berdasarkan kulit, ras, suku, atau agamanya. (CNN
Indonesia/Safir Makki)Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia
(PSI) diinisiasi oleh Grace Natalie di sebuah kafe pada medio 2014. Bersama
Ratu Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni, Grace bersepakat membentuk partai
dengan prioritas menggandeng kalangan muda.
Grace menganggap anak muda memiliki idealisme yang masih kental dan cenderung
tidak mudah terkontaminasi oleh pratik politik kotor. Dia mengklaim ingin
mengubah paradigma politik Indonesia, yang cenderung dicap kotor akibat
maraknya praktik korupsi, terutama lembaga legislatif.
Mantan jurnalis televisi itu menganggap kaum muda suka menghadapi tantangan,
bekerja lebih cepat, serta tidak memposisikan uang sebagai segala-galanya..
"Dari pengalaman itu kami tidak mendiskreditkan mereka yang senior, mereka
punya pengalaman dan jam terbang yang lebih tinggi tentunya," kata Grace saat
ditemui CNNIndonesia.com di kantor DPP PSI beberapa waktu lalu.
Lihat juga: Sunny Eks Staf Ahok Jabat Dewan Pembina PSI
Filosofi Meritokrasi
Grace berkali-kali menyebut soal politik berasas meritokrasi kala berbincang
dengan CNNIndonesia.com. Kata Grace, prinsip Meritokrasi merupakan salah satu
asas yang menjadi landasan berpikir PSI sebagai partai politik.
"Kami terapkan prinsip meritokrasi dalam mengukur orang berdasarkan kinerjanya,
bukan berdasarkan warna kulit, ras, suku atau agamanya dan ini berlaku dalam
kita merekrut pengurus, dukung pilkada," tutur Grace.
Meritokrasi pertama kali digaungkan oleh politikus yang juga sosiolog Inggris,
Michael Young. Dia menuangkan pikirannya mengenai filosofi politik meritokrasi
lewat buku berjudul The Rise of the Meritocracy yang terbit pada 1958.
Filosofi meritokrasi sudah diterapkan berabad-abad sebelumnya di sejumlah
peradaban. Namun, baru Michael Young yang menuangkan dan memberikan nama
meritokrasi terhadap filosofi politik tersebut.
Makna meritokrasi yang dimaksud Young, sama dengan yang diucapkan Grace, yakni
memberi penghargaan lebih kepada seseorang yang berprestasi atau memiliki
kemampuan lebih. Hal-hal seperti suku, agama, dan ras tidak menjadi indikator.
PSI mendapat nomor urut 11 di Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Lihat juga: Gerindra Duga Jokowi Istimewakan PSI
PSI, kata Grace, menerapkan prinsip meritokrasi dalam proses merekrut kader dan
calon anggota legislatif PSI. Grace mengatakan partainya melihat sejauh mana
prestasi dan kemampuan yang dimiliki calon kader. Hubungan saudara pun tidak
akan diperhitungkan.
"Kalau tidak memenuhi syarat yang ditentukan ,ya mohon maaf, meski saudara pun
tidak bisa lewat," kata Grace.
Di samping merekrut kader dan caleg, PSI juga menerapkan prinsip meritokrasi
untuk menentukan dukungan kepada calon presiden.
PSI dalam hal ini telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo
untuk maju kembali pada Pilpres 2019 yang akan datang.
"Kembali lagi ke prinsip kami meritokrasi. Kami mengukur orang berdasarkan
kinerjanya," kata Grace.
Salah satu indikator keberhasilan Jokowi di mata Grace berkaitan dengan
pencapaian pembangunan infrastruktur, yang dia anggap bisa mendongkrak
perekonomian nasional berkat infrastruktur yang memperlancar distribusi
antardaerah.
"Menurut kami dia on the track jadi kita mendukung Pak Jokowi agar pembangunan
yang sudah baik bisa kembali dilanjutkan pada periode selanjutnya," ucap Grace.
Isyana Bagus Oka saat mempromosikan aplikasi GoAhok, sebuah aplikasi
untuk menggalang dukungan bagi Basuki Tjahaja Purnama yang sempat maju
independen di Pilkada 2017. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Lihat juga: Perang Cuitan Soal Hoaks, Fadli Zon Akan Polisikan Sekjen PSI
Politik Partisipatif
Tidak hanya menerapkan prinsip meristokrasi, PSI juga memberlakukan asas
partisipatif. Partisipatif yang dimaksud yakni semua kader mesti turut berperan
langsung di segala aspek kepartaian. Termasuk juga segi finansial.
Menurut Grace, mendirikan partai politik di Indonesia membutuhkan biaya yang
sangat mahal. Dengan politik partisipatif, besarnya dana tidak akan terlalu
terasa karena semua kader turut berperan demi kepentingan partai.
"Jadi politik partisipatif dibutuhkan di situ agar biaya-biaya bisa dicut,
ditekan sekecil mungkin," katanya.
Prinsip partisipatif, kata dia, telah diterapkan PSI agar bisa mendapat
pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum oleh Kemenkumham.
Lihat juga: Seteru dengan Fadli Zon dan Strategi Tenar PSI
Dia menjelaskan, Kemenkumham mewajibkan sebuah partai memiliki kantor di
seluruh provinsi di Indonesia, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen
kecamatan. Jika dihitung, maka jumlahnya mencapai ribuan. Grace mengaku tidak
akan sanggup menanggung biaya yang harus ditanggung jika harus menyewa ribuan
bangunan untuk dijadikan kantor.
"Kalau semua kantor itu harus kita sewa tentu mahal banget. Tapi dengan prinsip
partisipatif, kantor-kantor kami adalah rumah pengurus yang dikontribusikan
secara gratis," katanya.
PSI resmi tercatat sebagai partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum
dan HAM sejak 7 Oktober 2016. PSI, bersama partai Berkarya, Garuda, dan
Perindo, menjadi partai baru yang akan menghadapi Pemilu 2019 mendatang. PSI
dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendapat nomor
urut 11. (lalu/gil)
