Pemotongan gaji PNS ini termasuk salah satu doktrin neo-liberalisme ttg
apa yang mereka namakan "bentuk admininstrasi pemerintahan yang
ramping", seperti yang disyaratkan oleh Uni Eropa bagi bekas
negeri-negeri Eropa-Timur yang masuk EU. 

Prinsip ini juga dikenakan untuk negara manapun yang menerima utang
dari IMF dan sejenis bank-bank investasi lainnya. Melalui prinsip ini
pada suatu ketika tiap pemerintahan akan kewalahan mengurus
admininstrasi kenegaraannya. Nah dalam situasi yang mereka sengaja
ciptakan sendiri itu, maka keluarlah konsep jalan keluarnya dengan
prinsip penswastaan urusan kepentingan umum seperti yang sekarang
dikerjakan di Uni Eropa.

Karena itu bagaimanapun, si Sri Muljani - itu komprador IMF - pasti akan
menjalankan perintah tuan besarnya. Jokowi pun nggak akan berani
menolaknya dan bagi kaum fanatisi Jokowi boleh siap-siap menyusun
argumentasinya. Kita tunggu tanggal mainnya sajalah.


  


Am Fri, 9 Mar 2018 14:46:24 +0000 (UTC)
schrieb "ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]"
<GELORA45@yahoogroups.com>:

> Setelah rencana “menghisap” Rakyat PNS melalui pemotongan gaji dengan
> skema zakat ditentang, kini pemerintah punya ide baru untuk tetap
> memotong gaji Rakyat PNS, dengan alasan gaji yang sekarangmemberatkan
> keuangan negara. Tidak tanggung-tanggung, pemerintahmenemukan rumus
> untuk memotong gaji PNS sebesar 15%.Sementara itu, enteng saja bagi
> pemerintah untuk bagi-bagi duit ke partai-partai politik bin parasitǃ
> Tambahan dana untuk partai politik "Aturanbaru yang mengubah
> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang itu menaikkan duit
> bantuan untuk partai dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 persuara"
> 
> Siap-Siap Gaji PNS Bakal Dipotong 15 Persen
> "Benefityang diterima PNS dengan skema lama dianggap memberatkan APBN"
> 
> 

Kirim email ke