Hoax baru? 3x sehari masih kurang?
--- Fadli Zon: Mayoritas Muslim Menjadi Korban Pemberantasan Hoaks https://www.kiblat.net/2018/03/10/fadli-zon-mayoritas-muslim-menjadi-korban-pemberantasan-hoaks/ Sabtu, 10 Maret 2018 15:15 1 Komentar https://www.kiblat.net/2018/03/10/fadli-zon-mayoritas-muslim-menjadi-korban-pemberantasan-hoaks/#respond https://www.kiblat.net/files/2018/03/Fadli-Zon-berbicara-dalam-diskusi-WarOnHoax-yang-digelar-Jurnalis-Islam-Bersatu-JITU.jpg Foto: Fadli Zon berbicara dalam diskusi #WarOnHoax yang digelar Jurnalis Islam Bersatu (JITU) (Foto: Zakhi) KIBLAT.NET, Jakarta – Hoaks dinilai sudah menjadi alat politik. Di sisi lain, perang melawan hoaks justeru dipakai sebagai alat untuk menangkap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam diskusi bertajuk #WarOnHoax yang digelar Jurnalis Islam Bersatu (JITU). Dia mengatakan penindakan aparat hukum dalam memerangi hoaks justru yang ada dipersepsi masyarakat hanya memerangi pihak tertentu. Mereka cepat menanggapi pelaku di luar pemerintahan atau para pengkritik pemerintah namun lambat jika laporan pelaku di pihak pemerintah. “Pengkritik pemerintah justru cepat ditangkap bahkan tanpa surat pemanggilan. Untuk itu saya mencoba mengetes aparat dengan melaporkan beberapa orang yang jelas-jelas menyebar hoaks apakah ditindak,” ungkap Fadli dalam diskusi #WarOnHoax yang digelar JITU di Jakarta, Sabtu (10/3/2018). Fadli menilai hoaks sudah menjadi alat politik, bahkan media pun sudah disetir oleh partai politik tertentu untuk kepentingan tertentu. Framing media pun sering mendeskriditkan pihak tertentu. “Saya komplain kenapa aparat getol melabeli Muslim Cyber Army sebagai penyebar hoaks. Sebab tidak bisa aparat melabeli tersangka dengan profiling pelaku apalagi memframing. Sehingga banyak masyarakat menilai justru pemberantasan hoaks ini mayoritas Muslim yang menjadi korban,” ungkapnya. Fadli juga menilai pemerintahan Jokowi tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Sehingga banyak kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya terkait data kependudukan, di mana selama ini tidak ada jaminan data kependudukan aman dari kepentingan politik atau asing. BACA JUGA Soal Mahasiswi Bercadar, Maneger: Kalau Sampai Dikeluarkan Berhak Menuntut https://www.kiblat.net/2018/03/07/soal-mahasiswi-bercadar-maneger-kalau-sampai-dikeluarkan-berhak-menuntut/ “Registrasi SIM card contohnya, siapa yang menjamin keamanan data di sana. Padahal banyak operator komunikasi di Indonesia dimiliki oleh negara asing,” pungkasnya. Reporter: Hafidz Syarif Editor: Imam S.
