http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/03/15/p5mly7385-bpkh-harus-bicara-panjang-dengan-rakyat-aceh
*BPKH Harus Bicara Panjang dengan Rakyat Aceh* Kamis , 15 Maret 2018, 16:49 WIB Antara/Irwansyah Putra Nyak Sandang (kanan) memperlihatkan bukti obligasi pengumpulan uang untuk membeli pesawat pertama Indonesia di Desa Lhuet, Jaya, Aceh Jaya, Aceh, Rabu (14/3). IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengatakan, rencana investasi BPKH atas tanah wakaf milik rakyat Aceh harus dilakukan dengan cermat, sabar, dan dalam jangka panjang. Selain, itu harus pula melalui sebuah dialog yang panjang dengan rakyat Aceh dan hasilnya terbuka, yakni dibisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan invesntasi. ''Mengapa harus dilakukan dengan banyak tahapan itu. Jawabnya, karena ada perasaan trauma yang mendalam di benak rayat Aceh terhadap semua janji yang dahulu diberikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Dan kini adanya trauma itu paling terasa pada benak anak muda sehingga menolak keras adanya rencanya itu. Makanya, saya kirim surat ke BPKH untuk meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Syukurlah koordinator BPKH sudah datang ke kantor saya di DPD RI,'' kata Ghazali Abbas Adan kepada *Republika.co.id <http://Republika.co.id>*, Rabu (15/3). Ghazali mengatakan, pada pertemuan itu telah mendengar maksud dari pernyataan Anggito Ambinyu tentang tanah wakaf Acef di Makkah bahwa sama sekali tidak ingin memiiki atau menguasai tanah tersebut. Pihaknya hanya ingin melakukan investasi. Hasilnya nanti diberikan kepada warga Aceh, yakni jamaah haji Aceh, orang Aceh yang di Makkah, hingga orang Aceh yang berlajar di Makkah. ''Adanya pernyataan itu saya sarankan bicaralah dahulu dengan tokoh-tokh dan warga Aceh. Dan itu dilakulan dengan forum dialog yang panjang. Hasilnya akhirnya pun bisa saja disetujui atau ditolak. Jadi, pasti berkeringat, panjang, dan tak bisa dipaksakan serbaharus,'' ujar Ghazali. Menurut Ghazali, sampai kini memang terasa ada ketidakpercayaan pihak Aceh kepada janji pihak Jakarta. Ini imbas dari janji Pemerintah Indonesia ke Aceh yang tak terbukti. "Dahulu ada janji berkali-kali dari Presiden Sukarno kepada Tengku Daud Bereueh bahwa akan ada pelaksanaan syariat Isam untuk Aceh. Namun, itu tidak dilaksanakan, malah wilayah Aceh digabngkan dengan provinsi Sumutra Utara. Juga di zaman Orde Baru ketika Aceh meminta keadilan, yang datang malah mesin peranang. Dan banyak janji lainnya. Maka itu, yang membuat rakyat Aceh keras menolak rencana BPKH melakukan investasi tanah wakaf Aceh di Makkah. Mereka, terutama kaum mudanya, merasa trauma,'' katanya menegaskan.
