Birokrasi Tak Boleh Hambat Kerja BUMD http://nusantara.rmol.co/read/2018/03/20/331503/Birokrasi-Tak-Boleh-Hambat-Kerja-BUMD- Gubernur & Wakil Gubernur DKI Sulit Diakses SELASA, 20 MARET 2018 , 10:55:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA
http://rmol.co/images/berita/normal/2018/03/694669_11011120032018_Anies-Baswedan-Sandiaga-Uno.jpg Anies Baswedan dan Sandiaga Uno/Net RMOL. Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai menghambat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini sangat merugikan warga Jakarta. Untuk itu, DPRD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan agar tim yang dibentuknya tidak menjadi penghambat kerja BUMD seperti dialami PD Dharma Jaya. "Informasi yang saya dapat, sekarang ini BUMD sulit mengakses Gubernur dan Wakil Gubernur karena harus bertemu dengan tim-tim lebih dulu. Padahal, kerja BUMD saat ini sudah cepat. Janganlah birokrasi menjadi penghambat," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike saat dihubungi, kemarin. Yuke menuturkan, dana Public Service Obligation untuk PD Dharma Jaya Rp 41 miliar berlarut-larut dicairkan karena permasalahan birokrasi. Padahal uang untuk mengendalikan harga daging itu sudah tersedia. "Sebentar lagi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tahun lalu harga Sembako, Daging Sapi dan Ayam terkendali karena kerja BUMD Pangan termasuk PD Dharma Jaya. Saya prediksi kalau BUMD Pangan ini diotak-atik kepentingan politik, sangat berisiko terhadap harga pangan saat Ramadan dan Lebaran nanti," jelasnya. Seperti diketahui, Direktur Utama (Dirut) PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati merasa sangat kecewa dengan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Saking kecewanya, dia berniat mundur dari jabatan direktur BUMD. Menurutnya, banyak masalah di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Misalnya, proses pencairan dana public service obligation (PSO) yang terlampau lama. Dana PSO itu belum cair dari November 2017 hingga Maret 2018. Hal itu membuat Direktur BUMD seperti dirinya sangat kebingungan karena harus mencari dana talangan untuk November hingga Desember 2017. Selain itu, dana reimburse untuk Desember 2017 juga belum dapat dicairkan. Padahal, kebutuhan daging ayam untuk warga yang disubsidi harus terus dipenuhi. Tak hanya itu, sekarang kerja sama antar-SKPD tidak berjalan dengan baik. Di bawah kepemimpinan Anies, SKPD seperti bermain sendiri-sendiri tanpa koordinasi sama sekali. Hal itu sangat menghambat sistem pelayanan masyarakat. Akibat masalah di atas banyak masyarakat yang dirugikan. ***
