Banyak yang tidak tau bahwa usai PD II (yang "dimenangkan" Blok Baratǃ)
manusia hidup dalam realita palsu. Bagi mereka semua ini satu-satunya realita.
Tak kenal alternatif. Setiap alernatif diangap sebagai gangguan yang berbahaya.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Orang-orang yang masih terus mendukung Jokowi dan membenarkan pembangunan
infrastruktur dengan biaya dari hutang sebenarnya hanya belagak pilon,
seolah-olah tidak tahu bahwa hutang luar negeri tidak akan pernah dapat dibayar
tuntas!!! Sejak Suharto naik tahta, masalah hutang selalu mendapat tentangan
dari orang-orang yang sedikit saja punya perasaan patriotik, berpikir pakai
otak dan ingat pada nasib rakyat jelata yang akhirnya menjadi korban karena
harus menanggung hutang itu melalui tindakan neo-liberal pemerintah seperti
penghilangan subsidi dsb. Tak ada satupun negeri yang menjadi makmur rakyatnya
berkat pembangunan yang dibiayai hutang!!! Para pendukung Jokowi senang
mengajukan pembelaan Menkeu , seolah-olah orang tidak tahu yang bicara dan bela
diri soal hutang adalah antek IMF, dan semua lembaga keuangan imperialis!!!Apa
sih yang bisa diharapkan dari lembaga-lembaga imperialis dan para
bonekanya!!!??? Hanya orang revisionis, reformis dan reaksioner yang dengan
suka rela turut menjadi boneka alias antek lembaga-lembaga imperialis seperti
IMF, Bank Dunia, WTO dsb.
On Saturday, March 24, 2018 5:20 PM, ajeg wrote:
Utang dari mana pun harusnya dihindari, apalagi terlanjur ngecap Trisakti
(berdikari di bidang ekonomi) dan berjanji tak mau ngutang.
-
Bangun Infrastruktur Pakai Utang dari China,Negara-negara Ini Malah Bangkrut
PRAMDIA ARHANDO JULIANTOKompas.com – 21/03/2018,16:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran utang luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia
tengah menjadi perhatian. Salah satunya adalah utang luar negeri yang digunakan
untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal
Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema
utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China,
Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka.
Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu
berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.
"Jadi ada bad story dan success story. Yang bad story itu Angola, Zimbabwe,
Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka," ungkap Rizal saat diakusi dengan media di
Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Adapun kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri
adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China.
Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga
akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan
utang.
Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak
mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh
model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara
penerima pinjaman dalam jangka panjang.
Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal
China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.
Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya
untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan
Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.
"Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak
bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai
mata uangnya. Zimbabwe juga," ungkapnya.
Hati-hati
Rizal menegaskan, dengan demikian pemerintah perlu kehati-hatian dan kecermatan
dalam mengelola utang luar negeri terutama yang berkaitan untuk pembangunan
infrastruktur.
Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan
rasio 24,7 persen terhadap PDB. Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah
mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir
Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau
sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).
Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun
utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang
swasta.
Penulis : Pramdia Arhando JuliantoEditor : Aprillia Ika
