Kalau tidak salah ingat tulisan ini yang saya postingkan dulu.              


Masalah Irian Barat (PapuaBarat)

Ketika kita bicara tentangPapua Barat, ada beberapa fakta sejarah yang tidak 
dapat dilupakan.

1.    Indonesia dijajahBelanda sejak abad XVI. Sebelum Kemerdekaan 1945, 
wilayah yang diduduki disebutHindia Belanda. Dan Papua Barat termasuk. Mereka 
yang ingin membaca lebihlanjut tentang bagaimana Papau Barat merupakan bagian 
dari Indonesia sejakproklamasi kemerdekaan 1945 bisa mengklik links berikut 
ini. 
:http://www.kompasiana.com/kanis/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2_550e7d35a33311b02dba81d1

2.    Pemberontakan nasional pertama melawan kolonialisme Belanda 
diorganisasidan dipimpin PKI pada tahun 1926. Pemberontakan gagal, dan 
akibatnya ribuankomunis dibunuh, digantung, dipenjara dan dibuang ke kamp di 
Boven Digul, PapuaBarat. Di antara mereka yang jasadnya terbaring di Boven 
Digul adalah komunisterkemuka Aliarcham dan Najoan. Itu membuktikan juga bahwa 
Papua Barat beradadi bawah administrasi/pendudukan kekuasaan colonial Belanda.

3.    Dua tahun kemudian, tanggal 26-28 Oktober 1928, dalam Kongres PemudaKedua 
yang diselenggarakan di Batavia, Indonesia Raya (Yang kemudian menjadilagu 
kebangsaan Indonesia) dinyanyikan dan dikeluarkan Sumpah Pemuda. Sumpahitu 
berbunyi: Kami poetera dan poeteriIndonesia, mengakoe bertoempah darah jang 
satoe, tanah Indonesia. Kedoewa,Kamipoetera dan poeteri Indonesia, mengakoe 
berbangsa jang satoe, bangsaIndonesia.Ketiga,Kami poetera dan poeteri 
Indonesia, mendjoendjoeng bahasapersatoean, bahasa Indonesia”.

Kenyataan bahwa tidak semua suku bangsa diwakili dalamkongres itu tidak 
mengurangi sifat nasional dari Kongres  dan suku bangsa yang tidak diwakili 
(sepertimisalnya suku Dayak, suku Bugis, suku Sasak, suku Asmat dari Papua 
Barat) tidakberarti mereka tidak termasuk dalam semangat persatuan Kongres 
Pemudaitu.Ketika itu tidak mungkin mengirim wakil dari semua suku bangsa 
karenaperbedaan tingkat kesadaran dan tingkat perkembangan perjuangan 
untukkemerdekaan ketika itu. 

4.    Indonesia diduduki Jepang dari tahun 1942 sampai berakhirnya PDII 
tahun1945. Tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia 
memprokla-masikankemerdekaannya. PBB tidak mengakui kemerdekaan itu karena ia 
masih mengakuiBelanda sebagai kekuatan yang menguasai dan mengadministrasi 
Indonesia. Begitujuga Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Logis! 
Belanda tidak maukehilangan koloninya yang terbesar dan sangat kaya dengan 
sumber alam. Belandamelancarkan agresi militer pada tahun 1947 dan 1948 untuk 
menghancurkanRepublik Indonesia dan memulihkan dominasinya atas negeri 
kepulauan terbesar didunia itu.


 
Tapi rakyat Indonesia tidak perduli akan pendapat PBBdan penolakan Belanda 
untuk mengakui kemerdekaannya. Rakyat sudah bertekad danmenganggap  waktu  
untuk membebaskan diri dari pendudukan,penghisapan dan penindasan kolonialisme 
belanda tak bisa ditunda lagi.Perjuangan sudah dimulai tahun 1926! Rakyat 
Indonesia ingin merdeka sekarang!Dan Papua Barat merupakan bagian dari wilayah 
yang dianggap Indonesia ketikadiumumkan kemerdekaannya. Inilah yang dikatakan 
Sukarno dalam pidatonya tanggal4 Mei, 1963, di New Town, Jayapura:

“…Dan apa yangdinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakan tanah air Indonesia 
ialah segenap wilayah yang duludijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan 
Hindia Belanda, yang duludinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah Republik 
Indonesia. Dengarkan benarkataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu 
berarti bahwa sejak 17Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah 
Republik Indonesia.Apa yang belum terjadi? Karenapenjajah Belanda di Irian 
Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, makaIrian Barat belum 
kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan RepublikIndonesia. Sehingga kita 
punya perjuangan yang lalu ialahSaudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan 
memasukan Irian Barat ke dalamwilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan 
ini masih kadang-kadang dibuat.Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian 
Barat kembali ke dalam wilayahkekuasaan Republik Indonesia. Tidak! Irian Barat 
sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah RepublikIndonesia. Orang 
kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalamwilayah Ibu Pertiwi. 
Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah 
kekuasaanRepublik Indonesia…” .

Siapapun yangmasih berpikir bahwa Indonesia menganeksasi Papua Barat harus 
mempertimbangkanfakta sejarah ini. Sejarah sebuah negeri dibuat oleh rakyatnya. 
Sejarah tidakbisa dilupakan apalagi diputar balik. Karena Belanda menolak untuk 
mengakuikemerdekaan kita tahun 1945 dan menolak meninggalkan Papua Barat, maka 
konfliktentang Papua Barat menjadi berlarut-larut dan akhirnya melibatkan AS 
dan PBB.

Orang Papua yangmenentang perjuangan rakyat Indonesia untuk membela kedaulatan 
nasionalnyadisebabkan karena mereka berpihak kepada pemerintah kolonial 
Belanda. Misalnyadalam “Manifesto from First Papuan People’s Congress, 1961”    
  you will find this :”in accordance with theardent desire and the yearning of 
our people for our own independence, throughthe National Committee and our 
parliament, theNew Guinea Council, insist with the Government of Netherlands 
New Guineaand the Netherlands Government that as of November 1, 1961,

a.     our flag be hoisted beside the Netherlands flag;b. our national anthem 
(”Hai Tanahku Papua”) be sung and played inaddition to the Netherlands national 
anthem;

          Jadi apa yang dinamakan “KongresRakyat Papua Pertama, 1961” 
menginginkan agar bendera mereka berkibar disebelah bendera Belanda dan lagu 
kebangsaannya dinyanyikan setelah lagikebangsaan Belanda. Apa artinya ini kalau 
bukan memilih pihak penjajah Belanda?Tidakkah ini sama dengan kasus Republik 
Maluku Selatan yang didirikan tahun1950 dan menerima dukungan penuh Belanda?

Herannya, salahseorang anggota dari Dewan Guinea Baru, Mr. E.J. Bonay kemudian 
menjadigubernur pertama Irian Barat pada tanggal 1 Mei, 1963. Ia dibantu oleh 
seorangwakil Indonesia dan wilayah itu diadministrasi sebagai sebuah provinsi 
RepublikIndonesia. Mereka yang ingin mempelajari keterlibatan PBB dalam kasus 
PapuaBarat dapat membaca dokumen resmi PBB dengan mengklik links di bawah ini, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr..html


 
            Masalah lain yang harus diingatadalah bahwa kasus PapuaBarat tidak 
sama dengan kasus Timor Timur. Portugal adalah kekuatankolonial pertama yang 
berkuasa di Timor. Perjanjian tahun 1860 membagi Timormenjadi Timor Barat di 
bawah kekuasaan kolonial Belanda dan Timor Timur dibawah kekuasaan kolonial 
Portugal. Pada tahun 1974 kudeta di Lisabon melahirkanpolitik dekolonisasi. 
Tahun 1975 Portugal meninggalkan Timor Timur. Setelahperang dalam negeri yang 
tak terlalu panjang, bulan Juli 1976, Fretilin yangberhaluan kiri mendirikan 
Republik Demokratis Timor Rimur. Sembilan harisetelah deklarasi, setelah 
mendapat persetujuan AS, rezim fasis Suhartomelakukan agresi militer, menduduki 
dan menganeksasi Timor Timur. Australiaadalah satu-satunya pemerintah yang 
mengakui secara resmi aneksasi itu. Anehnyasementara aktivis separatis Papua 
Barat sekarang minta tolong kepada pemerintahAustralia untuk membantu usaha 
memisahkan Papua Barat dari Indonesia.

Dalam artikelnyayang berjudul  “West Papua: my people need Australia’s 
helpbefore it is too late”, Benny Wenda  menulis “publik Australia jelas punya 
simpatibesar untuk Papua Barat dan usaha kami—baik secara historis dan 
sekarang.Australia mula-mula siap berperang melawan Belanda untuk menghindari 
agresi Indonesiaterhadap Papua Barat pada awal tahun 60-an. Sebagai akibat dari 
politiknyata Perang Dingin dan tekanan AS, Australia keluar dari konflik 
tersebut.Seperti dukungannya terhadap kontrol Indonesia terhadap Timor Timur 
sampaitahun 1999, pemerintah Australia sampai sekarang menolak untuk 
mengakuituntutan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri karena khawatir 
merusakhubungannya dengan Indonesia. Seperti Timor Timur, hukum ada di pihak 
kami.Kalau Australia dapat mengubah posisinya tentang Timor Timur, ia dapat 
jugamengubah posisinya tentang Papua Barat.”

Bagaimana BennyWenda bisa bicara tentang agresi Indonesia terhadap Papua Barat 
pada awal tahun60-an? Rupanya ia tidak tahu sejarah Indonesia. Kemudian dia 
bicara tentangTimor Timur seolah-olah Papua Barat sama statusnya dengan Timor 
Timur.

5.     Tentang “ hak menentukan nasib sendiri”

Mereka yangmendukung dan membela “Pembebasan Papua Barat” berargumentasi bahwa 
rakyatPapua Barat punya hak untuk menentukan nasib sendiri bahkan memisahkan 
diri.Terdapat beberapa masalah yang harus diteliti sebelum tergesah-gesah 
bicaratentang “pembebasan Papua Barat” atau “Pembebasan nasional Papua Barat”.


Apakah ada sebuahstudi tentang bangsa/nasion di Papua Barat? Ketika kita bicara 
tentang“pembebasan Papua Barat”, apakah berarti pembe-basan untuk rakyat 
asli/pribumiPapua Barat? Bagaimana dengan orang Indonesia yang bukan suku 
bangsa Papua,tapi sudah tinggal cukup lama di Papua Barat sebagai akibat dari 
politiktransmigrasi Pemerintah? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Hal 
inimengingatkan saya pada kasus Kosovo di mana orang-orang Serbian 
didiskriminasidan diperse-kusi oleh para penguasa Albania di Kosovo.


Kita juga harustahu bahwa orang pergi ke pulau-pulau lain termasuk Papua untuk 
cari pekerjaandan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya karena banyak tani 
di Jawa,Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi yang kehilangan tanahnya karena 
pembangunanmegaproyek infrastruktur dan perkebunan.


Masalah lainadalah organisasi apa yang memimpin gerakan untuk “pembebasan Papua 
Barat”?Maksud saya posisi kelasnya. Apa programnya? Masyarakat apa yang ingin 
merekabangun? Hari depan seperti apa yang akan mereka tawarkan kepada 
rakyatnya?Apakah kita harus mendukung semua gerakan pemisahan diri atau 
separatis tanpamenganalisasi posisi kelasnya?


Selanjutnya,apakah kita tidak harus mempertimbangkan kenyata-an bahwa sekarang 
sudah adagerakan rakyat yang sedang melan-carkan revolusi nasional demokratis? 
Kitaberusaha mempersatu-kan seluruh rakyat dari semua suku bangsa dan agama 
sertakepercayaan dan melibatkannya dalam proses ini. Kontradiksi pokok di 
Indonesiaadalah antara rakyat dengan rezim Jokowi-JK yang mewakili tuan tanah 
besar,kaum borjuasi birokrat dan komprador dan imperialism. SELURUH RAKYAT 
INDONESIApunya musuh yang sama, yaitu kapitalisme birokrat dan imperialisme. 
Apakahrakyat Papua tidak menghadapi perampasan tanah, pembangunan 
megaproyekinfrastruktur dan pertambangan besar yang mengancam kelanjutan hidup 
dan matapencahariannya?

Ini yang dikatakanpendeta John Djonga dalam sebuah diskusi: ”..daerah yang 
dibanjiri pendatangbaru adalah Keerom. Dari segi pendidikan, kesejahteraan, 
kesejahteraan ekonomi,Keerom sangat diabaikan. Mayoritas orang Arso di Keerom 
sudah tidak punya tanahlagi. Perusahaan kelapa sawit (PTPN II) melakukan 
penipuan. Mereka bilangmau  ambil  5000 hektar tapi yang diambil 50.000 hektar”.


Andre Barahamindalam wawancaranya yang terakhir dengan “Green Christian” 
mengatakan:” Di Papua misalnya. Gereja menguasai tanah-tanahmilik orang asli 
yang proses penguasaan tanahnya begitu lekat denganmanipulasi. Sebab, ada 
relasi yang tidak setara antara gereja dengan warganya.Warga gereja dituntut 
harus submisif sehingga berpengaruh pada mandulnya dayakritis di tengah 
masyarakat. Belum lagi menyoal bagaimana para pendeta danpastur adalah 
orang-orang yang apolitis dan dungu. Mereka yang memandangKekristenan 
semata-mata sebagai urusan spiritual: surga-neraka belaka.Akibatnya, 
persoalan-persoalan esensial seperti konflik agraria tampak menjaditidak 
penting.”

Dengan situasi perampasan tanah dan konflik tanah di Papua, apakah 
tidakseharusnya rakyat Papua juga berjuang untuk reform agraria sejati, 
sepertisaudara-saudara suku bangsa lain di pulau-pulau lainnya? Apakah  
“pembebasan Papua Barat” tidak mengalihkanperhatian rakyat Papua dari masalah 
sosial dan ekonominya, dari masalahperjuangan kelas? Apakah ini 
tidakmenciptakan hambatan serius kepada usaha mempersatukan rakyat dari semua 
sukubangsa. GSBI sudah ada diPapua sekarang.

Apakah kita tidak harus mempertimbangkan apa yang ditulis Stalin dalam“Marxisme 
dan Masalah Nasional”?

“Suatu bangsa punya hak untukmengatur kehidupannya secara otonomi. Ia bahkan 
punya hak untuk memisahkandiri. Namun ini tidakberarti di bawah semua kondisi 
itu harus diterapkan, bahwa otonomi ataupemisahan diri di mana-mana dan selalu 
akan menguntungkan bagi bangsa, artinyabagi mayoritas, yaitu lapisan rakyat 
pekerja. OrangTatar Transkaukasus,sebagai bangsa, mungkin berkumpul , 
katakanlah, di Majelis dan dipengaruhi olehgubernur dan mullah, mengambil 
keputusan untuk kembali ke orde lama danmemisahkah diri dari negara. Menurut 
pasal tentang menentukan nasib sendiri,mereka sepenuhnya punya hak untuk 
melakukannya. Tetapi apakah ini sesuai dengankepentingan lapisan rakyat pekerja 
bangsa Tatar? Dapatkah Sosial-demokrasi(maksudnya Partai Bolshewik) bermasa 
bodoh ketika gubernur dan mullah mengambil kepemimpinan terhadap massa 
dalammemecah-kan masalah nasional?”

Berdasarkan pada apa yang dikatakanStalin, apakah kita tidak harus memeriksa 
watak kelas dan program dariorganisasi-organisasi Papua yang berjuang untuk 
memisahkan diri? Tidakkahseharusnya kita mempertanyakan bahwa banyak dukungan 
untuk “pembebasan PapuaBarat” datang dari pemerintah (seperti Vanuatu, Pulau 
Solomon, Fiji, Australia) dan organisasi serta tokoh politik, anggota Parlemen 
yang tidak dapatdikategorisasi sebagai anti imperialis?

Tanggal 10 Januari, 2017,wartaplus.com memberitakan “Tentara Pembebasan 
Nasional Papua Barat yangberjuang untuk hak menentukan nasib sendiri untuk 
rakyat dan bangsa PapuaBarat”. Diantara poin-poin penting yang dikemukakan oleh 
Jenderal GoliathTabuni adalah seruannya kepada Negara-negara pendukung 
pembebasan PapuaBarat  agar mendesak PBB supaya mintakepada basis militer AS di 
Darwin, Australia untuk mengirim pasukannya sebagai“penjaga perdamaian”. Apakah 
kalian mengharapkan rakyat Indonesia untuk percayapada “penjaga perdamaian” AS 
atau PBB?

Ingatlah pengalaman perjuangan rakyatAfrika Selatan untuk emansipasinya. Bahkan 
Mandela dan ANC tidak mendatangkanmasyarakat yang lebih baik bagi rakyat 
pekerjanya. Mereka hanya menggantikanelit berkulit putih dengan elit kulit 
hitam. Apakah kita akan mengantar kelasistimewa dari masyarakat Papua ke 
panggung kekuasaan, menggantikan borjuasibirokrat dan komprador Indonesia (dari 
suku bangsa lain) dengan borjuasibirokrat dan komprador suku bangsa Papua?

Selanjutnya Stalin menulis:

“Solusi apa yang paling kompatibeldengan kepentingan massa pekerja? Otonomi, 
federasi atau pemisahan diri?

Semua ini adalah masalah yang pemecahannya tergantung pada kondisisejarah 
kongkrit di mana bangsa itu hidup.

Pemecahan masalah nasional hanyamungkin kalau dihubungkan dengan kondisi 
sejarah dalam perkembangannya.

Kedua, dan ini adalah poin yang pokok, masalah pokok dalam kehidupanpolitik 
Rusia bukanlah masalah nasional tapi masalah agraria. Oleh karena itu, nasib 
persoalanRusia dan dengan demikian juga “pembebasan” dari bangsa-bangsa di 
Rusia terikatdengan pemecahan masalah agraria, yaitu penghancuran sisa-sisa 
feodalisme,yaitu demokratisasi negeri ini. Itu menjelaskan mengapa di Rusia 
masalah nasional bukan masalah yangindependen dan menentukan, tapi merupakan 
bagian dari masalah umum dan lebihpenting yaitu emansipasi negeri .

Tetapi jelas bahwa masalah nasionaldi Rusia seluruhnya berada di tingkat lain. 
Bukan masalah nasional, tapi masalah agraria yangmenentukan kemajuan di Rusia. 
Masalah nasional adalah masalah yangtersubordinasi.”

Saya tidak mengusulkan agar kita menjiplak secara dogmatis pengala-mandi Rusia. 
Tapi, tidak adakah persamaan dalam masalah pokok yang dihadapi rakyatRusia 
ketika itu dengan masalah pokok yang dihadapi rakyat Indonesia 
sekarang,terlepas dari suku bangsa mereka? Masalah agraria! Masalah tanah!  
“Bukan masalah nasional tapi masalah agrariayang menentukan nasib kemajuan di 
Rusia. Masalah nasional adalah masalah yangtersubordinasi”. Tidakkah kita lihat 
bahwa di Indonesia masalah pokok yangdihadapi rakyat sekarang adalah perampasan 
tanah, pembangunan megaproyekinfrastruktur dan pertambangan? Tuntutan Front 
Perjuangan Rakyat adalah reformagraria sejati. Apakah tidak jelas bahwa masalah 
“Pembebasan Papua Barat”merupakan masalah yang tersubordinasi?


 

    On Sunday, March 25, 2018 7:40 AM, "Sunny ambon [email protected] 
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
 

     
Atas dasar apa Papua tidak boleh merdeka? 

On Sat, Mar 24, 2018 at 8:22 PM, Tatiana Lukman <[email protected]> wrote:

Kalau dalam hubungannya dengan pelanggaran HAM, demo di manapun di dunia ini 
terhadap pemerintah, saya anggap positif. Tapi kalau untuk mendukung Papua 
Merdeka, nah, lain lagi soalnya. Silahkan orang-orang bule itu mempelajari dulu 
fakta sejarah Indonesia dengan benar. Jangan hanya mengulangi tuduhan 
"Indonesia menganeksi Papua" yang sama sekali tidak menghiraukan fakta sejarah. 
Kemudian juga belajar bahwa kasus Timor timur sama sekali berbeda dengan papua. 
Timor timur bukan jajahan Belanda. Dalam kasus Timor timur, Indoensia fasis 
suharto mengagresi dan menganeksi TT. 

    On Saturday, March 24, 2018 7:32 PM, "Sunny ambon [email protected] 
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
 

     
Seperti dulu untuk  kasus pelanggaran HAM di Timor Timur  di New Zealand ada 
komite solidaritas untuk Papua, jadi tidak mengherankan kalau mereka  
demostrasi. Di New Zealnd orang bebas berdemonstarsi solidaritas seperti di 
Jakarta demonstasi untuk Palestina.
  

   

  #yiv9791226233 #yiv9791226233 -- #yiv9791226233ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-mkp #yiv9791226233hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mkp #yiv9791226233ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mkp .yiv9791226233ad 
{padding:0 0;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mkp .yiv9791226233ad p 
{margin:0;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mkp .yiv9791226233ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-sponsor 
#yiv9791226233ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-sponsor #yiv9791226233ygrp-lc #yiv9791226233hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-sponsor #yiv9791226233ygrp-lc .yiv9791226233ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv9791226233 #yiv9791226233actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv9791226233
 #yiv9791226233activity span {font-weight:700;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv9791226233 #yiv9791226233activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv9791226233 #yiv9791226233activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv9791226233 #yiv9791226233activity span 
.yiv9791226233underline {text-decoration:underline;}#yiv9791226233 
.yiv9791226233attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv9791226233 .yiv9791226233attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv9791226233 .yiv9791226233attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv9791226233 .yiv9791226233attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv9791226233 .yiv9791226233attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv9791226233 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv9791226233 .yiv9791226233bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv9791226233 
.yiv9791226233bold a {text-decoration:none;}#yiv9791226233 dd.yiv9791226233last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9791226233 dd.yiv9791226233last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9791226233 
dd.yiv9791226233last p span.yiv9791226233yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv9791226233 div.yiv9791226233attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv9791226233 div.yiv9791226233attach-table 
{width:400px;}#yiv9791226233 div.yiv9791226233file-title a, #yiv9791226233 
div.yiv9791226233file-title a:active, #yiv9791226233 
div.yiv9791226233file-title a:hover, #yiv9791226233 div.yiv9791226233file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv9791226233 div.yiv9791226233photo-title a, 
#yiv9791226233 div.yiv9791226233photo-title a:active, #yiv9791226233 
div.yiv9791226233photo-title a:hover, #yiv9791226233 
div.yiv9791226233photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv9791226233 
div#yiv9791226233ygrp-mlmsg #yiv9791226233ygrp-msg p a 
span.yiv9791226233yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv9791226233 
.yiv9791226233green {color:#628c2a;}#yiv9791226233 .yiv9791226233MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv9791226233 o {font-size:0;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233photos div {float:left;width:72px;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv9791226233
 #yiv9791226233reco-category {font-size:77%;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233reco-desc {font-size:77%;}#yiv9791226233 .yiv9791226233replbq 
{margin:4px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-mlmsg select, #yiv9791226233 input, #yiv9791226233 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-mlmsg pre, #yiv9791226233 code {font:115% 
monospace;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-mlmsg #yiv9791226233logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-msg 
p#yiv9791226233attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-reco #yiv9791226233reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-sponsor 
#yiv9791226233ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-sponsor #yiv9791226233ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-sponsor #yiv9791226233ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv9791226233 #yiv9791226233ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv9791226233 
#yiv9791226233ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv9791226233 

   

Kirim email ke