Sedemikian ketakutan-nya hanya gara2 diberitakan memberi saran minta grasi?---

PPP Bantah Dukung Pemberian Grasi Ke Ahok


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
PPP Bantah Dukung Pemberian Grasi Ke Ahok

Imam Solehudin

Jawaban tersebut, lanjut Arsul, sejatinya merupakan pernyataan normatif. Tidak 
ada sedikitpun kalimat yang mengi...
 |

 |

 |




JUMAT, 30 MAR 2018 14:08 | EDITOR : IMAM SOLEHUDIN

Sekjen PPP, Arsul Sani. Arsul membantah kabar yang menyebut partainya mendukung 
pemberian grasi kepada Ahok (Dok.JawaPos)


JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah mendukung pemberian 
grasi kepada terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partainya tidak pernah membuat statment soal 
dukungan grasi kepada Ahok. Menurutnya, kabar yang beredar di sejumlah portal 
berita adalah hoax.

"Kami tegas menyampaikan bahwa ada berita dengan judul 'PPP Dukung Presiden 
Jokowi Berikan Grasi ke Ahok' di portal suaranasional.com. Sama sekali itu 
tidak benar," ujar dia kepada JawaPos.com, Jumat (30/3).

"Saya tidak pernah bertemu atau dihubungi baik secara tatap muka maupun via 
telehone, sms, WA atau bentuk komunikasi lainnya oleh wartawan 
suaranasional.com. Sehingga sepenuhnya judul tersebut merupakan karangan asli 
dan sendiri dari suaranasional.com," beber dia.

Arsul awalnya dia diwawancarai seorang pewarta yang bertugas di DPR,"Medianya 
telusur.co.id," kata dia.

Selanjutnya, si wartawan menanyakan soal upaya hukum apakah yang masih bisa 
dilakukan Ahok setelah PK-nya ditolak.

"Saya jawab bahwa Ahok sudah tidak memiliki upaya hukum apapun lagi, kecuai 
grasi. Tetapi dengan grasi berarti Ahok akui kesalahannya melakukan penodaan 
agama Islam dan mohon ampun kepada Presiden," ungkap dia.

Jawaban tersebut, lanjut Arsul, sejatinya merupakan pernyataan normatif. Tidak 
ada sedikitpun kalimat kepada wartawan manapun, yang mengindikasikasikan bahwa 
PPP dukung Presiden berikan grasi kepada Ahok.

"Namun oleh media yang bersangkutan tampaknya di-framing- sedemikian rupa, 
untuk memojokkan PPP," tutup dia.

Senada, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Baidhowi menegaskan jika 
pihaknya tengah mempertimbangkan upaya hukum.

"Kami sedang pelajari dulu (kasusnya). Ada rencana (menempuh jalur hukum) 
memang," singkat dia ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/3).

(dna/JPC)




Kirim email ke