Seharusnya Pasal 156a KUHP ini dihapus saja, telah digunakan sedemikian rupa 
dan dipolitisasi bukan main. Sukmawati-lah yg melaporkan Rizieq Shihab terkait 
penghinaan Pancasila, rupanya kesempatan ini digunakan dan dimanfaatkan 
sedemikian rupa, lebih merupakan balas dendam.
Presiden Jokowi mempunyai kekuasaan untuk mencabut pasal2 penodaan agama 
melalui PerPPU, gampang saja sebetulnya.  ---kutipan:"Kita duga apa yang 
disampaikan Ibu Sukmawati itu melanggar Pasal 156a KUHP, terkait penodaan 
agama," kata Endro di sela-sela aksi, sebagaimana dilaporkan wartawan Fajar 
Sodiq untuk BBC Indonesia.

....
Sedikitnya 2.000 orang berunjuk rasa tuntut pemidanaan Sukmawati Soekarnoputri


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Sedikitnya 2.000 orang berunjuk rasa tuntut pemidanaan Sukmawati Soekarn...

Ketua MUI sudah menyerukan penghentian pelaporan dan pembatalan unjuk rasa, 
namun Persaudaraan Alumni 212 tetap ...
 |

 |

 |



   
   - 6 April 2018
   
   - Kirim
Hak atas fotoBBC INDONESIA
Ketua MUI sudah menyerukan penghentian pelaporan dan pembatalan unjuk rasa, 
namun Persaudaraan Alumni 212 tetap menggelar protes terhadap puisi Sukmawati 
Soekarnoputri, yang diikuti sedikitnya 2.000 orang.

Massa yang memakai atribut baju koko dan peci putih berjalan kaki dari Masjid 
Istiqlal ke Bareskrim Polri di kawasan Gambir yang berjarak kurang dari dua 
kilometer

Mereka menamakan unjuk rasa itu Aksi Bela Islam -nama aksi yang dulu digunakan 
untuk menuntut pemenjaraan Ahok.

Seraya melantunkan shalawat, mereka sesekali meneriakkan yel-yel Aksi Bela 
Islam yang dicetuskan orator dari atas sebuah truk yang berhiaskan spanduk 
tuntutan pemidanaan terhadap Sukmawati Soekarnoputri
   
   - Sekelompok orang berniat demo Jumat ini: Akankah kasus Sukmawati bergulir 
seperti Ahok?
   - Ketua MUI soal puisi Sukmawati: Tak perlu diteruskan dan membuang energi
   - Puisi Ibu Indonesia: Sukmawati Soekarnoputri 'mohon maaf lahir batin' 
kepada umat Islam

Pengurus Persaudaraan Alumni 212 menyatakan, aksi digelar untuk memberikan 
dukungan kepada Polri untuk mengusut kasus penodaan agama yang diduga dilakukan 
oleh Sukmawati.

Walau Sukmawati telah memohon maaf kepada seluruh umat Islam dan Ketua MUI, KH 
Maruf Amin, mengajak semua umat Islam untuk juga menerima permohonan maaf itu, 
Persaudaraan Alumni 212 tetap mendesak aparat memproses hukum Sukmawati.

Sekretaris Persaudaraan Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar, kepada Detik..com, 
mengatakan permintaan maaf Sukmawati diterima, namun bukan berarti putri mantan 
Presiden Soekarno itu bisa lolos dari jerat hukum.

"Kalau memaafkan, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, ya kita wal 
'afina 'anin nas. Selalu memaafkan siapa pun yang meminta maaf, juga dalam hal 
lain ini tidak begitu saja selesai. Kalau begitu saja, dikhawatirkan minta maaf 
nanti akan bergulir, terjadi lagi kasus-kasus yang serupa," ujar Bernard.

Dia kemudian membandingkan kasus Sukmawati dengan kasus yang dialami Alfian 
Tanjung, Jonru Ginting hingga Buni Yani yang tetap diproses oleh polisi.

Beberapa peserta aksi datang dari daerah. Ujang, misalnya, sengaja bertolak 
dari Cianjur, Jawa Barat

"Saudara-saudara sekalian kita semua datang dari berbagai pelosok negeri, 
datang ke Bareskrim untuk mendukung penangkapan Sukmawati Soekarnoputri," kata 
seorang orator, dilanjutkan dengan gurauan: "Kalau Sukmawati tidak ditangkap, 
Ahok nanti ngiri!"

Aksi di Solo

Di Solo, Jawa Tengah, ratusan umat Islam dari berbagai elemen menggelar aksi 
serupa di depan Mapolresta Solo.

Massa yang berasal dari Laskar Umat Islam Surakarta, Jamaah Anshorut Tauhid, 
Front Pembela Islam, Laskar Hizbullah, dan lainnya membentangkan spanduk 
bertuliskan 'Sukmawati sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain.'

Divisi Advokasi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Endro Sudarsono, 
mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada 
polisi agar segera memproses hukum Sukmawati Soekarnoputri.

"Kita duga apa yang disampaikan Ibu Sukmawati itu melanggar Pasal 156a KUHP, 
terkait penodaan agama," kata Endro di sela-sela aksi, sebagaimana dilaporkan 
wartawan Fajar Sodiq untuk BBC Indonesia.
Image captionRatusan orang yang tergabung dari berbagai elemen berkumpul di 
depan Mapolresta Solo guna mendesak kepolisian memproses hukum Sukmawati 
Soekarnoputri.
Untuk memberikan dukungan penanganan kasus itu, lanjut dia, pihaknya 
mengirimkan surat kepada Kapolri Tito Karnavian yang diserahkan melalui 
Polresta Solo. Dalam surat itu, DSKS meminta kepada Kapolri untuk melakukan 
pemeriksaan kepada semua pelapor dan memeriksa semua saksi-saksi yang ada di 
lokasi saat pembacaan puisi itu.

Meskipun Sukmawati telah meminta maaf, namun Endro menegaskan, bagi umat Islam 
bahwa permintaan maaf terbuka untuk siapapun yang telah mengakui kesalahannya. 
Hanya saja secara hukum bahwa permintaan maaf itu tidak menggugurkan proses 
pidananya dan tetap harus berjalan.

"Meskipun Ibu Sukmawati telah meminta maaf, tapi kita tetap jalan terus untuk 
proses hukumnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua MUI KH Maruf Amin menyerukan massa untuk membatalkan aksi 
unjuk rasa terhadap Sukmawati dan mencabut berbagai pelaporan polisi.

"Kalau bisa menghentikan upaya di pengadilan, Bareskrim. Dan kita kembali 
membangun keutuhan bangsa dan negara," kata Maruf Amin, usai menerima kunjungan 
Sukmawati, Kamis (5/4).

Kepada wartawan, ia menyatakan bahwa MUI menerima permintaan maaf Sukmawati..

"Saya meminta sebaiknya (tidak unjuk rasa) karena dia sudah minta maaf, sudah 
mengakui kesalahannya, tidak mengulang lagi. Jadi sebaiknya tidak perlu 
diteruskan daripada membuang energi, menimbulkan kegaduhan," kata Maruf Amin 
pula.

Putri mendiang Presiden Sukarno itu membacakan puisi karyanya sendiri berjudul 
Ibu Indonesia dalam acara "29 Tahun Anne Avantie Berkarya" di Indonesia Fashion 
Week, Kamis (29/3) lalu.

Ada dua hal yang dipermasalahkan dari puisi Sukmawati. Pertama, saat puisi 
Sukmawati menyatakan bahwa konde ibu Indonesia lebih cantik dari cadar, dan 
kidung lebih merdu dari alunan azan.




Kirim email ke