\
Koran Sulindo – “Tanah tidak boleh menjadi alat pengisapan, apalagi pengisapan 
dari modal asing terhadap rakyat Indonesia,” demikian antara lain dikatakan 
Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1960, yang dikenal sebagai 
pidato “Jalannya Revolusi Kita”.Pada tahun itu pula terbit Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penetapan 
undang-undang ini dinilai sebagai tonggak paling penting dalam sejarah agraria 
Indonesia. Karena, pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan, struktur agraria 
yang menjadi warisan feodalisme dan kolonialisme menjadi masalah utama yang 
membelenggu kaum tani.Itu sebabnya, Presiden Soekarno lewat keputusan presiden 
kemudian menetapkan tanggal diterbitkannya UUPA sebagai Hari Tani Nasional. 
Bung Karno pun dalam berbagai kesempatan menyebut reforma agraria yang menjadi 
inti dari UUPA sebagai satu bagian mutlak dari revolusi Indonesia.Ada lima 
prinsip dasar yang melatarbelakangi lahirnya UUPA, yakni pembaruan hukum 
agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; untuk menjamin kepastian hukum; 
untuk menghapus hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; untuk 
mengakhiri pengisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah, dan; 
sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 memberi 
kewenangan bagi negara untuk mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Namun, jalannya sejarah mencatat hal 
yang berbeda dari tujuan mulia UUPA. Undang-undang itu sampai sekarang belum 
sepenuhnya mampu dijalankan oleh berbagai pemerintahan yang diberi amanat 
menyelenggarakan jalannya negara. Bahkan, pada masa pemerintahan rezim Presiden 
Soeharto diterbitkan tiga undang-undang yang bertentangan dengan semangat UUPA, 
yakni Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, dan 
Undang-Undang Pertambangan—yang semuanya diterbitkan pada tahun 1967, tak lama 
setelah Bung Karno dijatuhkan dari kursi kepresidenannya.Dengan kehadiran tiga 
undang-undang itulah konflik yang berhubungan dengan agraria semakin sering 
terjadi dan meluas. Karena, dengan berbekal ketiga undang-undang tersebut, 
Presiden Soeharto melakukan pembangunan yang massif dan memberikan hak 
penguasaan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan segelintir orang. 
Lahan pertanian rakyat juga sering menjadi korban “perampasan” (land grabbing). 
Dalihnya: diperlukan pengadaan lahan demi kepentingan umum.Yang bikin miris, 
konflik terkait agraria tersebut masih terus marak sampai sekarang. Padahal, 
pada tahun 2016 lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf 
Kepresidenan telah menerbitkan surat keputusan untuk membentuk kepanitiaan 
penggagas reforma agraria. Dalam surat keputusan itu ada lima agenda pokok yang 
akan dilaksanakan dalam rentang waktu Juni 2016 sampai Juli 2017, yakni 
penyelesaian konflik agraria; memperjelas obyek sasaran reforma agraria; 
pemberdayaan masyarakat; merancang peraturan, dan; membentuk lembaga reforma 
agraria di tingkat daerah.Kenyataannya, data Konsorsium Pembaruan Agraria ( 
KPA) memperlihatkan, sepanjang tahun 2017 saja terjadi 659 konflik agraria, 
dengan luasan lahan mencapai 520.491,87 hektare. Jumlah konflik agraria ini 
meningkat 50% dibandingkan tahun 2016. Konflik-konflik pada tahun 2017 
melibatkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga.Melihat kenyataan itu, pemerintah 
sudah seharusnyalah menjalankan reforma agraria dengan sungguh-sungguh, bukan 
sekadar sebatas proforma atau pencitraan. Juga harus dapat mengontrol dengan 
baik pelaksanaannya, termasuk dalam upaya penegakan hukumnya, penataan 
organisasi pelaksananya, sistem administrasinya, pendidikan dan pelatihan, 
serta tentu saja pembiayaannya. Tanpa kontrol yang ketat, reforma agraria 
justru dapat menambah kisruh kehidupan berbangsa dan bernegara—yang bukan 
mustahil ujung-ujungnya bisa membuat negara kesatuan ini pecah atau setidaknya 
membuat semakin tingginya dinding segregasi di tengah masyarakat.[Purwadi Sadim]

Kirim email ke