Soal Hukum Rimba SBY, Demokrat Ingatkan Partai Penguasa
Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Rabu, 18/04/2018 09:54 WIB
Demokrat menyebut maksud hukum rimba yang dicuitkan SBY dalam twitternya
bermakna agar partai penguasa tak menghalalkan segala cara memenangkan pemilu
2019. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Divisi
Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengingatkan partai politik yang
sedang berkuasa agar tidak menghalalkan berbagai cara untuk memenangi Pemilihan
Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Hal tersebut ia sampaikan dalam menjelaskan arti hukum rimba yang sempat
dicuitkan oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY), lewat akun
media sosial Twitter-nya @SBYudhoyono, Selasa (17/4).
Ferdinand mengatakan hukum rimba yang dimaksud SBY adalah mengingatkan partai
petahana yang sedang berkuasa agar tidak menghalalkan segala cara dalam
memenangkan kontestasi Pemilu 2019, seperti menggunakan kekuasaan dan kekuatan
yang dimiliki.
"Semua wajib menjalankan kontestasi secara jujur dan adil serta menggunakan
cara-cara bermartabat," kata Ferdinand lewat pesan singkat kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (18/4).
Lihat juga: Setahun Jelang Pilpres, SBY Berharap Hukum Rimba Tak Berlaku
Partai yang sedang berkuasa menurutnya juga tidak boleh menggerakkan lembaga
negara tertentu untuk berpihak dan membantu meraih kemenangan di Pemilu 2019.
Ferdinand menuturkan, SBY juga sangat berharap netralitas seluruh jajaran
aparatur negara mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga lembaga negara
lain dan kementerian. Menurutnya, SBY mengharapkan demokrasi yang bersih,
jujur, dan bermartabat dapat lahir di Pemilu 2019.
"Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menang. Itu yang dimaksud
dengan hukum rimba, yang kuat menang dengan segala cara," tuturnya.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsudin juga
menyatakan makna hukum rimba dalam cuitan SBY merupakan bentuk peringatan agar
penyelenggara dan pihak-pihak yang berada di dalam kekuasaan seperti TNI,
Polri, dan BIN bersikap netral di Pemilu 2019.
Bahkan, menurutnya, sikap tersebut sudah harus mulai dilakukan di Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang berlangsung di 171 wilayah.
"SBY mengingatkan kita semua pada hajatan besar, baik Pilkada 2018 dan Pemilu
2019 agar penyelenggara dan pihak-pihak lain yang berada dalam kekuasaan tetap
netral, menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjunjung tinggi asas adil dan
fairness bagi seluruh konstestan hajatan demokrasi," ucap dia.
Lihat juga: SBY: Pemimpin Tak Boleh Saling Bermusuhan
Didi pun mengajak semua pihak untuk bergerak melawan praktik politik uang yang
kerap mewarnai ajang pesta demokrasi di Indonesia. Hal itu berpotensi merusak
proses demokrasi.
Menurutnya, pemenang yang lahir dari ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bukan
disebabkan faktor kekuatan dan kemampuan finansial yang besar, melainkan menang
karena kualitas, ide, dan program yang berpihak pada rakyat.
Didi juga meminta semua pihak tidak memainkan isu yang bernuansa suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA).
"Harus dihasilkan pemimpin yang baik dan amanah, bukan pemimpin yang
mengakibatkan terpecahnya bangsa ini," tutur dia.
Sebelumnya, SBY berharap Pemilu 2019, termasuk Pilpres berlangsung aman,
tertib, jujur dan adil. Hal itu ia sampaikan lewat Twitter bertepatan dengan
satu tahun hitung mundur menjelang Pemilu 2019.
"Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria," katanya.
SBY juga berharap tidak terjadi kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada
Pemilu 2019. Dia juga menginginkan supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar
bohong, ujaran kebencian serta intimidasi.
"Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat pasti menang dan yang lemah
pasti kalah, tak perduli salah atau benar," kata SBY. (osc)
