Tiongkok Diprediksi Hancur Usai Xi Jinping Resmi Jadi Presiden Seumur Hidup
| | | | | | | | | | | Tiongkok Diprediksi Hancur Usai Xi Jinping Resmi Jadi Presiden Seumur Hidup Parlemen Tiongkok, Minggu 11 Maret 2018, menyetujui pencabutan pasal di konstitusi yang membatasi masa jabatan p... | | | Oleh: Huminca Sinaga 11 Maret, 2018 - 21:33 Xi Jinping/REUTERS TIONGKOK, (PR).- Parlemen Tiongkok, Minggu 11 Maret 2018, menyetujui pencabutan pasal di konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali periode dalam 10 tahun. Seperti dilaporkan BBC, keputusan tersebut dinilai sebagai langkah politik yang dianggap efektif untuk memungkinkan Presiden Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup. Perubahan ini disahkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang berakhir hari Minggu 11 Maret 2018. Masih dilansir BBC, hanya dua delegasi yang menentang perubahan itu, tiga orang abstain, sementara sisanya yaitu 2.964 suara menyetujuinya. Dengan keputusan ini, maka Presiden Xi Jinping akan tetap bisa menjabat setelah jabatan keduanya berakhir pada 2023 mendatang. Sementara itu, dilansir laman The Guardian, identitas dari lima pembangkang yang tak setuju Presiden Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup, akan tetap menjadi misteri. Jumlah lima suara yang menentang perubahan konstitusi sangat minim ketimbang hampir 3.000 suara yang setuju konstitusi diubah untuk memuluskan jalan Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin selamanya di Tiongkok. Dilansir The Guardian, Yuan Weixia, delegasi dari provinsi Hubei, mengatakan bahwa dia sangat senang menjadi bagian dari momen penting dalam sejarah Tiongkok dan tidak ragu untuk mendukung pemimpinnya. "Presiden Xi Jinping telah menunjukkan arah yang benar dalam pengembangan dan jika Anda telah menemukan jalan yang benar mengapa berubah?" katanya sebelum memasukkan kerta suara ke salah satu dari 28 kotak di Aula Besar di Gedung Parlemen Tiongkok yang letaknya dekat dengan Lapangan Tiananmen. "Kami membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang bisa terus memimpin kita ke depan," ujar Yuan dikutip The Guardian. "Itu yang kita butuhkan untuk terus maju ke arah yang benar," ujar anggota parlemen lainnya, Mayisifu yang merupakan perwakilan dari minoritas Hui di provinsi Qinghai. Kehancuran Para penentang yang jumlahnya lima orang itu menolak konstitusi buatan 1982 itu diubah karena khawatir terulangnya kengerian era Mao - bencana yang berisiko menenggelamkan Tiongkok ke era baru pergolakan politik dan kediktatoran pemimpin tunggal. "Ini bisa menghancurkan Tiongkok dan rakyat Tiongkok. Jadi saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus memberi tahu mereka bahwa ada orang-orang yang menentangnya, dan melakukannya secara terbuka," protes Li Datong, seorang editor surat kabar pensiunan yang menjadi wajah oposisi liberal terhadap kekuasaan Presiden Xi Jinping saat dia menerbitkan sebuah surat terbuka yang agresif yang menyerang langkah tersebut. Li mengatakan bahwa dia merasa marah dengan voting di parlemen pada hari Minggu 11 Maret 2018 itu. "Lebih dari 2.000 anggota parlemen bertindak seperti boneka dan membawa kita kembali ke era Mao. Bagaimana dengan mengadakan referendum? Berani mereka mengadakan referendum? Tentu saja tidak, " katanya. "Maaf, ketika saya memikirkan hal ini, saya tidak bisa berhenti marah, dan mengatakan kata-kata buruk," ujarnya lagi seperti dilaporkan laman The Guardian. Sementara komentator politik Cary Huang menyebut usaha Xi untuk menjadi "raja de facto" Tiongkok yang mungkin merupakan perkembangan sejarah politik Tiongkok yang paling kontroversial. "Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak pemimpin politik yang mencari layanan seumur hidup belum berhasil mewujudkan visinya," kata Huang mengingatkan lewat surat kabar Hong Kong, seperti dikutip The Guardian. "Beberapa telah digulingkan ... yang lainnya telah dibunuh oleh musuh politik".***
