Pada saat seseorang nyoblos sebenarnya saat itu juga sudah berpolitik praktis. Yang saya takjub melihat perkembangan politik adalah pergeseran posisi, pada umumnya Serikat Buruh secara natural berpandangan kiri karena memperjuangkan hak2 buruh. Sementara orang2 seperti Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka seringkali dikatakan oleh kelompok kanan sebagai komunis PKI atau sesedikitnya anak PKI baik karena secara biologis keturunan PKI ataupun juga pandangan politiknya yg cenderung kekiri. Tetapi kali ini terkesan banyak sekali SB seakan di kanan bersama dengan mereka yg berpaham konservatisme/radikalisme kanan.
---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote : Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan "berpolitik praktis"? Kalau ada "berpolitik praktis", apa ada "berpolitik teoritis"? Karena ada serikat buruh yang dikooptasi Prabowo, terus kadernya PDI-P marah-marah... seolah-olah serikat buruh tidak boleh "berpolitik praktis". apakah SB yang tidak bisa dikooptasi oleh para penguasa, lantas berarti SB itu tidak berpolitik praktis??? Lantas apa nama posisi dan pendapat politik SB yang tidak bisa dikooptasi itu??Di sisi lain, rupanya mbak Ning lupa, dulu pernah juga Jokowi ngundang "kepala" beberapa serikat buruh naik kapal terbang sama-sama, ngobrol ngalor ngidul, makan-makan...hasilnya serikat buruh itu tidak ikut dalam mobilisasi May Day!!! apa namanya itu??? Kok nggak ada kader PDI-P yang mengkritik SB yang sudah berhasil dikooptasi Jokowi itu???? Ah, dasar permainan para politikus Statusquo alias elit....Rebutan kursi, rebutan jabatan...sama saja semuanya, tidak ada yang berguna untuk kepentingan Rakyat!!! On Wednesday, May 2, 2018 3:59 AM, "Gelora Tan geloratan45@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote: Disayangkan Serikat Buruh Berpolitik Praktis Saat “May Day” Selasa , 01 Mei 2018 | 22:00http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/1227/disayangkan_serikat_buruh_berpolitik_praktis_saat____may_day___ Sumber Foto Dok/Ist Ribka Tjiptaning POPULER10 Poin Kontrak Politik Prabowo-BuruhDisayangkan Serikat Buruh Berpolitik Praktis Saat “May Day”Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh di SenayanListen to thisJAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyayangkan masih adanya serikat buruh yang melakukan politik praktis dengan menyatakan mendukung calon presiden tertentu dalam aksi Hari Buruh Sedunia (May Day), Selasa (1/5/2018)."Sayang, beberapa serikat buruh mulai berpolitik praktis dengan dimulai mendukung salah satu pasangan dalam Pilgub DKI, bahkan dengan menggunakan taktik isu SARA, dan sekarang, ada serikat buruh mendukung salah satu bakal calon presiden untuk Pemilu 2019," kata Ribka dalam keterangan tertulisnya di Jakarta malam ini.Ribka mengatakan keterlibatan serikat buruh dalam politik praktis selain dapat mengundang politik transaksional, juga hanya akan melemahkan gerakan buruh itu sendiri."Harusnya gerakan buruh menjadi kekuatan politik alternatif, ditengah peran parpol yang tidak maksimal dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja," ujarnya.Ia mengingatkan sejarah peringatan May Day, adalah peringatan kemenangan kaum buruh memperjuangkan tuntutan delapan jam bekerja sehari, pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Di Indonesia, kata dia, May Day sudah diperingati sebelum Republik Indonesia berdiri sampai orde lama.Sementara pada masa orde baru peringatan May Day dilarang, hingga pada tahun 1995 buruh yang melakukan peringatan itu ditangkap dan mengalami sejumlah tindak kekerasan dari aparat masa itu, seperti ditabrak motor trail, dipukul dan ditendang.Kemudian, lanjut dia, memasuki reformasi, buruh boleh berserikat dan melakukan aksi mogok kerja. Di era reformasi pula tumbuh banyak serikat buruh yang berani menuntut haknya."Era keterbukaan politik adalah jembatan bagi gerakan buruh untuk membesar dan mampu memperjuangkan hak-hak pekerja," katanya.Dia menilai serikat buruh semestinya tidak berpolitik praktis. Dia menekankan masih banyak "pekerjaan rumah" bagi gerakan buruh, seperti menuntut penghapusan buruh outsourcing, menolak upah murah (penghapusan PP No 78Tahun 2015), menolak kriminalisasi buruh, hingga menuntut pengusutan kembali kasus kematian Marsinah.(pr/ant)
