Mengapa Pengangguran Terbanyak Justru Lulusan SMK?

ILUSTRASI. Siswa SMK Negeri 9 Surakarta menggelar karya desain grafis dalam 
pameran hasil praktik pembelajaran program keahlian di sekolah setempat, Solo, 
Jawa Tengah, Rabu (2/5/2018). ANTARA FOTO/Maulana Surya.
Oleh: Damianus Andreas - 9 Mei 2018Dibaca Normal 2 menitPeningkatan 
pengangguran lulusan SMK berisiko menurunkan kualitas pertumbuhan 
ekonomi.tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja 
di Indonesia pada Februari 2018 adalah sebanyak 133,94 juta orang. Adapun angka 
tersebut meningkat 2,39 juta dari jumlah angkatan kerja pada Februari 2017.

Apabila dirinci lebih lanjut, angka sebesar 133,94 juta orang itu terdiri dari 
127,07 juta orang yang merupakan penduduk bekerja, sedangkan 6,87 juta orang 
dikategorikan sebagai pengangguran.

“Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan 
TPT [Tingkat Pengangguran Terbuka] yang turun menjadi 5,13 persen pada Februari 
2018,”kata Kepala BPS, Suhariyanto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, 
Senin (7/5/2018). 

TPT sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 
penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan data BPS 
itu, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah yang tertinggi 
dibandingkan tingkat pendidikan lain. Besarannya mencapai 8,92 persen.

Kendati masih menjadi yang tertinggi, akan tetapi persentase TPT untuk level 
pendidikan SMK itu sudah turun sekitar 2,49 persen ketimbang data yang dirilis 
pada Agustus 2017. Kala itu, persentasenya mencapai 11,41 persen.

Baca juga:   
   - BPS: Pengangguran Lulusan Universitas Naik 1,13 Persen
   - BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018 Sebanyak 127,07 Juta

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 
Bakrun tidak sepenuhnya setuju pada anggapan bila kualitas pendidikan SMK 
menyebabkan lulusannya menyumbangkan jumlah pengangguran terbesar. Menurut 
Bakrun, besaran persentase yang disampaikan BPS itu seharusnya bisa dimaknai 
bahwa ada fenomena tersendiri pada lulusan SMK.

“Persentase itu, kan, bukan angka kuantitatif. Jadi seharusnya perlu dilihat 
juga persentase dalam lima tahun terakhir. Tidak akan mungkin langsung berubah, 
tapi dari tren yang terlihat ada penguatan pada lulusan SMK,” kata Bakhrun 
kepada Tirto, Selasa (8/5/2018).

Menurut Bakhrun, pemerintah saat ini telah merancang kurikulum yang sesuai 
dengan keinginan industri. Tak hanya itu, pihaknya juga terus menjalin kerja 
sama dengan industri guna meningkatkan peluang kerja bagi lulusan SMK.

Akan tetapi, Bakhrun tidak menampik bahwa lulusan SMK saat ini cenderung lebih 
ingin diakui sehingga ekspektasinya kepada lapangan kerja pun semakin tinggi. 
Oleh karena itu, Bakhrun menilai lulusan SMK menjadi kian selektif dalam urusan 
mencari kerja ketimbang mereka yang lulusan SD maupun SMP.

“Kalau dikatakan adanya mismatch, sebenarnya sudah sejak dulu untuk perguruan 
tinggi juga tidak ada yang match kecuali untuk yang memang [menempuh 
pendidikan] profesi,” kata Bakhrun.

Baca juga:   
   - Situasi Genting Angkatan Kerja Indonesia


Guna meningkatkan kualitas pendidikan SMK, Bakhrun menyebut pemerintah terus 
melakukan sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha. Selain 
itu, ia berpendapat bahwa kualitas dapat ditingkatkan lewat kerja sama yang 
erat dan mengembangkan kompetensi yang memang dibutuhkan saat ini.

Bakhrun mengatakan, kurikulum SMK sudah mengadaptasi kurikulum yang lebih 
modern ketimbang level pendidikan lain. Selain itu, ia juga mengklaim peminat 
untuk pendidikan SMK relatif meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
Rata-rata kenaikannya setiap tahun mencapai 250 ribu siswa di seluruh Indonesia.




Dihubungi secara terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics 
and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, kelompok angkatan kerja yang 
merupakan lulusan SMK maupun SMA (Sekolah Menengah Atas) relatif besar. 
Berdasarkan data yang dihimpun INDEF, angkatan kerja pada level pendidikan 
tersebut berjumlah 35,8 juta orang atau sekitar 28,2 persen dari total angkatan 
kerja.

“Kalau kelompok itu penganggurannya tinggi, maka pendapatan masyarakat secara 
umum bisa terganggu,” kata Bhima kepada Tirto, Selasa (8/5/2018).

Lebih lanjut, Bhima menilai bahwa TPT di tingkat SMK berisiko menurunkan 
kualitas pertumbuhan ekonomi. Belum lagi ditambah realita bahwa Indonesia bakal 
menghadapi bonus demografi pada 2030 mendatang.

“Itu dapat berubah jadi bencana demografi karena angkatan kerja produktifnya 
menganggur,” kata Bhima menambahkan.

Baca juga:   
   - BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2018 Sangat Menjanjikan
   - Kepala BPS: Sektor Kontruksi Turut Andil dalam Pertumbuhan Ekonomi


Bhima sendiri berpendapat pasar tenaga kerja di Indonesia memiliki kesenjangan 
pada aspek keahlian. Menurutnya, keahlian yang dihasilkan dari lulusan lembaga 
pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, Bhima mengatakan perlunya perombakan pada kurikulum di tataran 
SMK. Selain memperbanyak praktikum dan meningkatkan keahlian pada hal-hal yang 
berkaitan dengan digital, Bhima menilai pentingnya pengembangan model 
pemagangan.

“Jadi SMK sekarang dituntut untuk lebih banyak bekerja sama dengan industri. 
Program pemagangan bisa jadi solusi,” kata Bhima.

Senada dengan Bhima, pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, 
Doni Koesoema menyatakan perlunya perbaikan pada kurikulum di tingkat SMK. 
Menurut Doni, kurikulum tersebut seharusnya tidak dibuat oleh pemerintah 
semata, melainkan dominasi dari dunia industri sehingga lulusannya bisa relevan 
dengan kebutuhan industri dan masyarakat penggunanya.

“Perbaikan SMK, kan, baru-baru ini saja. Sehingga SMK yang diperbaiki ini pun 
belum menghasilkan lulusan [yang signifikan]” kata Doni.

Selain dari segi kurikulum, Doni pun mengimbau agar lulusan SMK juga dapat 
meningkatkan kualitas pada sisi keterampilan dan pengetahuannya. Karena 
kualitas pada dua hal itu yang masih dianggap rendah, Doni mengatakan dunia 
industri lebih condong memilih lulusan SMA ketimbang SMK.
Baca juga artikel terkait PENGANGGURAN atau tulisan menarik lainnya Damianus 
Andreas
(tirto.id - Ekonomi) 

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz

Kirim email ke