Rupiah Loyo, Sri Mulyani Sebut Gara-gara Kebijakan ‘Paman Sam’ SABTU, 12 MAY 2018 05:50 | EDITOR : ESTU SURYOWATI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS disebabkan kebijakan negeri Paman Sam. (Dok. JawaPos.com)
Berita Terkait a.. Malunya Menteri Keuangan Terbaik Dunia, Anak Buahnya Dicokok KPK b.. Rizal Ramli: Memang Situ (Menkeu) Pikirannya Luas? c.. RUU Konsultan Pajak, Misbakhun Minta Tak Khawatirkan Putusan MKJawaPos.com - Indonesia sudah masuk dalam lingkungan global. Oleh sebab itu, kebijakan apapun yang dilakukan oleh negara maju akan berimbas terhadap Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Demikian pidato kunci Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Untan, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (11/5). Salah satunya soal nilai tukar mata uang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, kebijakan Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan nilai dolar AS (USD) terapresiasi. Apresiasi USD itu berdampak terhadap penurunan nilai tukar mata uang lain, termasuk Rupiah. DIES NATALIS UNTAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato kunci dalam Dies Natalis ke-59 Untan, di Auditorium Untan, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (11/5). (Nova Sari/Rakyat Kalba) "Kenaikan dolar AS ini merupakan (imbas) kebijakan AS. Jadi, dampaknya kepada seluruh dunia," kata Sri Mulyani, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Sabtu (12/5). Nilai tukar Rupiah terhadap USD yang sudah mengintip angka psikologis 14.000 pun terus menjadi perhatian pemerintah. Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasti menjaga agar pengaruh eksternal tersebut tidak berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD pastinya berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, dia memastikan pemerintah tetap fokus dan berhati-hati dalam penggunaan instrumen APBN. "Ini untuk menjaga ekonomi Indonesia yang diperuntukkan pula bagi masyarakat Indonesia," katanya. Pengelolaan APBN akan difokuskan untuk memperkuat sumber daya manusia, membangun infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. "Ini agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.. Kendati target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dirasa menjadi tantangan berat, namun dia berharap instrumen APBN bisa membantu mewujudkan target tersebut. (jpg/est/JPC)
