-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Rakyat Malaysia Patungan Bayar Utang Negara, Indonesia
Bisa?
日期: Sun, 27 May 2018 19:50:09 +0200
https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa
Minggu, 27 Mei 2018 14:00 WIB
Rakyat Malaysia Patungan Bayar Utang
Negara, Indonesia Bisa?
Hendra Kusuma - detikFinance
<https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa?_ga=2.251379077.2036978852.1527443272-1750492243.1527443272#><https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa?_ga=2.251379077.2036978852.1527443272-1750492243.1527443272#komentar>
Halaman 1 dari 4
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4039326/malaysia-potong-gaji-menteri-demi-kurangi-utang-ri-perlu-ikuti>
<https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa/2>
Foto: BBC World Foto: BBC World
<https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa?_ga=2.251379077.2036978852.1527443272-1750492243.1527443272#><https://finance.detik.com/moneter/d-4040837/rakyat-malaysia-patungan-bayar-utang-negara-indonesia-bisa?_ga=2.251379077.2036978852.1527443272-1750492243.1527443272#komentar>
*Jakarta*- Setelah Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad
mengambil keputusan untuk memotong gajinya dan para menteri kebinetnya,
kini giliran warganya yang mengambil inisiatif menggalang dana untuk
mengurangi utang negara.
Mahathir menyebut akan memotong gaji kabinetnya sebesar 10% untuk
mengurangi jumlah utang negaranya yang sebesar 1 triliun ringgit.
Sedangkan warga Malaysia yang bernama Nik Shazarina Bakti memprakarsai
aksi yang diberi nama 'Please Help Malaysia'. Dia mengampanyekan aksi
tersebut lewat media sosial dan situs Go Get Funding.
Dia menulis napak tilas bagaimana perjuangan warga Malaysia juga pernah
bersatu membantu mewujudkan kemerdekaan Malaysia dari Inggris, melalui
sumbangan yang diberikan. Terakhir dilihat, sudah ada sumbangan dari
warga sebanyak US$ 3.633 dari target US$ 100.000 (sekitar Rp 1,4 miliar).
Aksi tersebut mendapat perhatian putri Mahathir Mohamad, Marina
Mahathir. Dia pun mengapresiasi dan ikut mendukung Shazarina. Menurutnya
aksi itu menunjukkan betapa warga Malaysia begitu mencintai negara mereka.
"Saya tahu banyak orang ingin membantu dengan utang besar kita. Ini
menunjukkan betapa banyak orang Malaysia mencintai negaranya," tulisnya
dalam postingan di Facebook.
Tak hanya warga, anggota parlemen Malaysia pun ikut menyumbangkan
gajinya ke Kementerian Keuangan. Nga Kor Ming, anggota parlemen Malaysia
yang mewakili wilayah Teluk Intan mendonasikan gaji pertamanya untuk
membantu pelunasan utang negaranya yang sebelumnya dipimpin Najib Razak.
Lalu bagaimana hal tersebut juga diterapkan di Indonesia, mengingat
jumlah utang pemerintah berjumlah Rp 4.180,61 triliun per April 2018.
Apalagi, jumlah masyatakat Indonesia banyak sekitar 260 juta.
Apakah Indonesia akan menerapkan kebijakan tersebut? Simak selengkapnya
di sini: *(zlf/zlf)**
*
*Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yushistira menilai aksi yang dilakukan warga Malaysia
cukup brilian.*
*"Idenya cukup brilian dengan membuat crowdfunding pelunasan utang.
Meskipun hasilnya tidak seberapa dibandingkan total utang pemerintah
yang akan dilunasi," kata Bhima saat dihubungi **detikFinance**, kemarin.*
*Bhima mengatakan, penggalangan dana untuk melunasi utang juga menjadi
bagian pencerdasan publik terutama generasi muda. Sebab, utang jangka
panja bukan menjadi stimulus perekonomian melainkan menjadi beban ke
depannya.*
*"Karena utang adalah pajak yang ditunda, jika pemerintah berutang dalam
jumlah besar sekarang, ke depannya akan dilunasi dari pajak generasi
selanjutnya. Jadi model utang seperti itu harus dikurangi," terang Bhima.*
*Dengan demikian, menurut Bhima, pemerintah bisa mempertimbangkan
menggalang pendanaan seperti aksi warga Malaysia yang membantu
pemerintahannya demi kurangi utang negara.*
*"Indonesia harusnya bisa memulai hal yang sama, karena secara aplikasi
fintech crowdfunding banyak pemain yang siap memfasilitasi," tutur dia.*
*
*
*Pemerintah menilai aksi yang dilakukan warga Malaysia membantu
mengurangi utang negaranya dengan melakukan penggalangan dana tidak
perlu diikuti oleh masyarakat Indonesia. Staf Khusus (Stafsus) Presiden
Joko Widodo Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika kondisi ekonomi nasional
dengan Malaysia pun menjadi salah satu hal yang mendasari tidak perlunya
masyarakat mengikutinya.*
*"Saya kira kasus di Indonesia dan Malaysia pasti tidak sama, dan
data-data di Indonesia data ekonomi termasuk utang tidak ada yang
mengkhawatirkan, sehingga seluruhnya masih bisa dikelola oleh pemerintah
dengan menggunakan instrumen-instrumen yang biasa di gunakan," kata
Erani saat dihubungi **detikFinance** pekan lalu.*
*Erani mengungkapkan, pemerintah juga telah mengelola dan menjaga
perekonomian sesuai APBN. Contohnya utang, rasionya terhadap produk
domestik bruto (PDB) baru mencapai 29% atau masih jauh dari batas UU
yang sebesar 60%.*
*"Kembali kepada pertanyaan tadi, saya rasa tidak ada hal yang
diperlukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
di luar domain pemerintah itu, seperti yang dikerjakan di Malaysia,"
tambah dia.*
*Menurut Erani, aksi masyarakat yang melibatkan pemerintah sejauh ini
lebih pada isu-isu yang langsung menyentuh kepada masyarakat, mulai dari
kesehatan, pendidikan, bukan pada soal utang pemerintah.*
*"Kalau isu ekonomi itu masih ada dalam koridor kesanggupan pemerintah,
toh pada akhirnya isu membayar utang dan seterusnya itu juga selama ini
berasal dari warga misalnya dari disiplin membayar pajak," kata mantan
Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT itu.*
Komisi XI DPR mengajak masyarakat Indonesia agar tidak latah usai
melihat aksi masyarakat Malaysia yang ingin membantu mengurangi beban
utang. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Mibakhun mengatakan pemerintah
Indonesia saat ini masih sanggup melunasi utang.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan utang pemerintah per April 2018
mencapai Rp 4.180 triliun.
"Indonesia tidak perlu latah dan ikut-ikutan cara Mahathir mengambil
upaya populis," kata Misbakhun saat dihubungi *detikFinance*.
Misbakhun menjelaskan utang pemerintah sudah dibahas dengan DPR. Dia
juga menilai, aksi-aksi penggalangan tersebut juga menjadi suatu
pembelajaran bagi masyarakat.
"Seharusnya masyarakat di edukasi dengan benar bahwa ada aspek-aspek
yang positif dan manfaat yang besar dari kebijakan utang yang diambil
oleh negara seperti Indonesia dalam kebijakan utang sebagai salah satu
sumber pembiayaan pembangunan," jelasnya.
Sehingga, Misbakhun bilang, jika ingin mengatasi utang maka bukan hanya
dengan saweran tetapi dengan membayar pajak kepada negara.
"Jadi sebesar berapapun utang, negara tidak akan pernah negara meminta
setiap individu warga negara untuk membayar utang negara karena
mekanisme dan sistemnya sudah ada, yang utama adalah rakyat patuh dan
taat dalam membayar pajak," tutur Misbakhun.
*(zlf/zlf)*/*Kirim Kontribusi Seputar Mobil atau Truk Bermuatan Lebih di
Sekitarmu ke pasangmata.com*
<https://newrevive.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22220__zoneid=683__cb=ac4b8f946d__oadest=http%3A%2F%2Fpasangmata.detik.com%2Ftopic%2F56>/
/**
<https://newrevive.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22220__zoneid=683__cb=ac4b8f946d__oadest=http%3A%2F%2Fpasangmata.detik.com%2Ftopic%2F56>///**
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
