https://tirto.id/kasus-ham-belum-tuntas-dukungan-aktivis-98-ke-jokowi-dipertanyakan-cNNu
Kasus HAM Belum Tuntas, Dukungan
Aktivis 98 ke Jokowi Dipertanyakan
Presiden Joko Widodo menanti kehadiran Perdana Menteri Malaysia Mahathir
Mohamad dan Ibu Siti Hasmah dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor,
Jawa Barat, Jumat (29/6/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
<https://tirto.id/kasus-ham-belum-tuntas-dukungan-aktivis-98-ke-jokowi-dipertanyakan-cNNu>
Presiden Joko Widodo menanti kehadiran Perdana Menteri
Malaysia Mahathir Mohamad dan Ibu Siti Hasmah dalam
kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat
(29/6/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Oleh: Lalu Rahadian - 9 Juli 2018
Dibaca Normal 3 menit
/Masalah muncul setelah Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam.
Keberadaan Wiranto dianggap tak memperlancar penyelesaian kasus HAM./
tirto.id <https://tirto.id/> - “Saya enggak setuju. Visi, misi, dan
program aksi Jokowi-JK itu sudah disosialisasikan sejak Mei 2014,
sekarang sudah tahun berapa? Sudah hampir 5 tahun, tapi tidak ada
perkembangan apa-apa, justru mengangkat Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam.”
Begitulah tanggapan Maria Catarina Sumarsih soal pernyataan dukungan
sejumlah aktivis 98 terhadap Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilu 2019
yang dihelat dalam acara Rembuk Nasional Aktivis 98 di Kemayoran,
Jakarta, Sabtu (7/7/2018).
Sumarsih merupakan orangtua Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa
Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I pada 1998. Ia
juga salah satu peserta aktif Aksi Kamisan yang kerap digelar di Taman
Aspirasi Monumen Nasional (Monas) sejak 2007 hingga saat ini.
Sebagai orangtua korban Tragedi Semanggi I 1998, Sumarsih tidak sepakat
dengan deklarasi dukungan untuk Jokowi yang dilakukan akhir pekan lalu.
Ia menyoroti dukungan itu dalam dua kacamata.
/Pertama/, ia mempersoalkan realisasi janji Jokowi dalam penyelesaian
berbagai kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Tragedi Semanggi I
seperti tertuang dalam Nawacita.
“Itu [janji penyelesaian kasus HAM masa lalu] sebenarnya omong kosong.
Itu hanya upaya meraup suara dalam pemilu capres yang lalu,” ujar
Sumarsih kepada /Tirto/, Senin (9/7/2018).
/Kedua/, masalah muncul setelah Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Keberadaan Wiranto dalam Kabinet Kerja, dianggapnya tak memperlancar
penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu.
Ia balik mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus pelanggaran HAM
berat di masa lalu, jika Wiranto masih menjabat Menko Polhukam. Ini
lantaran Sumarsih berpandangan, Wiranto adalah orang yang diduga
bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada 1998.
“Kalau kemudian Pak Jokowi menugaskan Pak Wiranto, kemudian seperti apa
hasil kajian itu [penyelesaian kasus HAM masa lalu] maupun berkas yang
kemudian akan dipelajari Pak Jokowi?” ucap Sumarsih.
“Pak Jokowi dengan mengangkat Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam ini
sebenarnya bagi saya tidak memberi harapan terhadap pemerintahan Pak
Jokowi [untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu],” ujar Sumarsih.
Baca juga:
* Aktivis 98 Tolak Pasal Penistaan Agama
<https://tirto.id/aktivis-98-tolak-pasal-penistaan-agama-co1g>
* Aktivis: DKN Bentukan Jokowi Jangan Jadi Lembaga Pemberi Impunitas
<https://tirto.id/aktivis-dkn-bentukan-jokowi-jangan-jadi-lembaga-pemberi-impunitas-cLNU>
* Jokowi Terima Kasih kepada Aktivis 1998
<https://tirto.id/jokowi-terima-kasih-kepada-aktivis-1998-cNG3>
Pesan untuk Aktivis 98
Perempuan peraih penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2004 itu mengaku
pernah menyampaikan pesan kepada aktivis 1998 supaya bersiap menduduki
posisi-posisi penting di pemerintahan, saat aktivis datang ke acara
Kamisan. Menurut dia, keberadaan aktivis 98 di berbagai lembaga negara
diperlukan untuk mewujudkan agenda reformasi.
Ia juga berpesan kepada aktivis 98 untuk tidak bergabung dengan Partai
Hanura, Gerindra, dan Golkar, lantaran ketiga parpol itu dinilainya
didirikan dan dibesarkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas
tragedi 98.
Perempuan asal Salatiga, Jawa Tengah, itu berharap aktivis 98 mulai
memikirkan calon alternatif dari lingkungan mereka sendiri untuk mereka
usung pada Pilpres 2019 mendatang. Jika aktivis 98 mendeklarasikan bakal
capres dan cawapresnya sendiri, Sumarsih bersedia mendukung dan ikut
kampanye.
“Seharusnya tidak perlu ada dukungan [untuk Jokowi dari aktivis 98].
Kalau perlu harusnya saya sebagai keluarga korban kumandangkan,
gelorakan, siapa yang pantas menduduki capres dan cawapres 2019 [dari
kalangan aktivis sendiri],” tutur Sumarsih.
Infografik CI Dukungan Aktivis 98 untuk Jokowi
Baca juga:
* Golkar Yakin Jokowi Pilih Airlangga Sebagai Cawapres
<https://tirto.id/golkar-yakin-jokowi-pilih-airlangga-sebagai-cawapres-cNNk>
* Fadli Zon: Kalau Jokowi Berani, Umumkan Saja Nama Cawapres
<https://tirto.id/fadli-zon-kalau-jokowi-berani-umumkan-saja-nama-cawapres-cNM7>
* Jokowi Dinilai Mainkan Psikologi Lawan soal Pendamping di Pilpres
<https://tirto.id/jokowi-dinilai-mainkan-psikologi-lawan-soal-pendamping-di-pilpres-cNKj>
Dukungan Aktivis 98: Klaim yang Tak Bisa Dihindari
Pada Rembuk Nasional Aktivis 98 akhir pekan lalu, panitia mengklaim ada
60 ribu peserta yang hadir. Kegiatan itu melahirkan 7 rekomendasi yang
langsung dibacakan di hadapan Jokowi.
Pertama, peserta kegiatan sepakat menjaga RI dari ancaman intoleransi,
radikalisme, terorisme, dan menolak penggunaan isu suku, ras, agama, dan
antargolongan dalam praktik politik.
Kedua, mereka hendak melanjutkan perjuangan reformasi untuk melawan
praktik KKN. Ketiga, para aktivis ingin menjaga demokrasi dari ancaman
otoritarianisme dan militerisme.
Keempat, peserta acara sepakat akan memperjuangkan penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran HAM dan mengusulkan aktivis mahasiswa yang
menjadi korban tragedi 98 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mereka
juga meminta pemerintah menetapkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka
Tunggal Ika.
Terakhir, peserta Rembuk Nasional menyatakan dukungan untuk Jokowi
sebagai capres di Pemilu 2019. Mereka yakin Jokowi mampu mewujudkan
cita-cita reformasi 1998 karena tidak punya latar kejahatan ekonomi,
politik, dan kemanusiaan.
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut ihwal acara Rembuk Nasional
Aktivis 98, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu enggan
berkomentar. Adian merupakan salah satu politikus yang terlihat hadir
dalam acara itu. Pemaparan juga tidak diberikan Wahab Tolehu, juru
bicara acara Rembuk Nasional Aktivis 98, meski /Tirto/ telah
menghubunginya melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Menanggapi acara itu—Direktur Eksekutif Lokataru Foundation sekaligus
salah satu aktivis 98—Haris Azhar berpendapat aksi-aksi seperti itu tak
bisa dihindari terlebih menjelang Pemilu 2019.
“Alumni 98 kan banyak. Yang hadir kemarin di Kemayoran hanya sebagian
saja. Selebihnya kan punya preferensi politik lain lagi. Saya yakin
banyak alumni 98 juga punya catatan kritis terhadap rezim hari ini yang
masih nafsu berkuasa,” ujar Haris kepada /Tirto/.
Meski dianggap lumrah, kegiatan politik yang membawa nama aktivis 98
dianggap Haris tak pantas dilakukan. Pendapat itu dikemukakan karena
Haris menilai label “aktivis 98” adalah identitas historis semata.
Bekas Koordinator KontraS itu menyebut, saat ini tidak ada organisasi
aktivis 98 yang berdiri. Karena itu, menurutnya tak tertutup kemungkinan
ada deklarasi serupa yang dilakukan aktivis 98 lainnya di masa depan.
“Besok-besok ada aktivis 98 deklarasi tolak Jokowi kan bisa juga
terjadi, atau [deklarasi] netral,” ujar Haris.
Baca juga:
* Dukung Jokowi-TGB Maju Pilpres 2019, DPD Projo NTB Punya 4 Alasan
<https://tirto.id/dukung-jokowi-tgb-maju-pilpres-2019-dpd-projo-ntb-punya-4-alasan-cNKq>
* Jaksa Agung Sebut Kasus HAM Masa Lalu Sulit Dibawa ke Pengadilan
<https://tirto.id/jaksa-agung-sebut-kasus-ham-masa-lalu-sulit-dibawa-ke-pengadilan-cLxR>
* Bagaimana Istana Merespons Nada Pesimistis Penyelesaian Kasus HAM?
<https://tirto.id/bagaimana-istana-merespons-nada-pesimistis-penyelesaian-kasus-ham-cLGQ>
Aktivis 98 dan Perjuangan Pro-HAM
Pendapat serupa disampaikan Direktur Amnesty Internasional Indonesia
Usman Hamid. Menurutnya, penggunaan nama "aktivis 98" untuk kegiatan
tertentu memang tidak bisa dilarang.
Usman yang juga salah satu aktivis 98 menganggap klaim dukungan seperti
yang dilakukan dalam Rembuk Nasional Aktivis 98 sudah sering terjadi
sehingga deklarasi dukungan untuk Jokowi bukan hal baru.
Akan tetapi, Usman mengingatkan pemakaian identitas "aktivis 98"
harusnya diikuti dengan perjuangan untuk menyelesaikan kasus-kasus
kekerasan politik dan pelanggaran HAM masa lalu.
“Saya melihat gerakan 98 sebagai tiga hal: pertama, sebagai idealisme
politik baru yang membawa nilai-nilai kebajikan, utamanya anti-korupsi
dan pro-hak asasi [...] Klaim memakai 98 wajib memperjuangkan agenda
penyelesaian kasus kekerasan politik dan pelanggaran HAM masa lalu.
Tanpa idealisme itu, pondasi gerakan pemakaian nama 98 sebenarnya rapuh
dan terjebak dalam politik kekuasaan semata,” ujar Usman kepada /Tirto/.
Kemudian, kata dia, gerakan 98 merupakan suatu peristiwa politik di
tahun 96-2001 yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari sejarah.
"Sejarah itu memang harus dihidupkan, tetapi dengan membawa
nilai-nilainya," ucap dia.
Usman berharap para pengguna identitas aktivis 98 tidak melupakan
semangat pembaruan dan pro-HAM yang lahir saat reformasi berlangsung. Ia
juga mengingatkan aktor gerakan reformasi 98 sebenarnya terdiri dari 4
aktor besar yakni mahasiswa, intelektual, organisasi non-pemerintah, dan
fungsionaris partai yang idealis.
“Artinya, aktornya bukanlah orang per orang, termasuk saya, karena sudah
bukan lagi dalam usia dan status sosial yang sama. Gerakan 98 adalah
rantai kesadaran kolektif baru dari empat aktor besar,” ujarnya.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
<https://tirto.id/author/lalurahadian?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Mufti Sholih
“Besok-besok ada aktivis 98 deklarasi tolak Jokowi kan bisa juga
terjadi, atau [deklarasi] netral.”
