https://bisnis.tempo.co/read/1106333/perjanjian-freeport-inalum-diteken-siti-nurbaya-ingatkan-hal-ini?BisnisUtama&campaign=BisnisUtama_Click_4
Perjanjian Freeport-Inalum Diteken, Siti Nurbaya Ingatkan Hal Ini
Reporter:
Chitra Paramaesti
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 12 Juli 2018 20:46 WIB
0 komentar
<https://bisnis.tempo.co/read/1106333/perjanjian-freeport-inalum-diteken-siti-nurbaya-ingatkan-hal-ini?BisnisUtama&campaign=BisnisUtama_Click_4#comments>
000
#
#
#
#
Freeport Tetap Pengendali Tambang Grasberg
<https://statik.tempo.co/data/2017/09/04/id_638538/638538_620.jpg>
Freeport Tetap Pengendali Tambang Grasberg
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya mengharapkan adanya perbaikan pengelolaan limbah di kawasan
pertambangan PT Freeport
<https://fokus.tempo.co/read/1106280/negosiasi-panjang-freeport-ri-akhirnya-kuasai-51-persen-saham> Indonesia.
Hal ini khususnya setelah ditandatanganinya head of agreement soal
penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT
Freeport Indonesia ke PT Inalum.
Kementerian Lingkungan mencatat ada 48 poin kelemahan Freeport soal
pengolahan lingkungan. "Terus kita kontrol, kita ikuti, sudah
diselesaikan 35 poin, dan masih tersisa 13," kata Siti Nurbaya di Kantor
Kementerian Keuangan, Kamis, 12 Juli 2018.
*Baca:* Sah, Freeport dan Inalum Teken Perjanjian Awal Divestasi Saham
<https://bisnis.tempo.co/read/1106266/sah-freeport-dan-inalum-teken-perjanjian-awal-divestasi-saham>
Siti Nurbaya menuturkan dari 13 poin yang belum diselesaikan, ada 7 poin
yang saat ini akan rampung. "Tailing yang paling berat," ucap dia. Untuk
persoalan tailing, Siti menjelaskan pemerintah sedang melakukan kajian
lingkungan hidup karena selama ini tailing dibuang ke sungai.
Adapun terkait perencanaan teknis dalam pengolahan limbah Freeport, Siti
menjelaskan masih dalam tahap penyusunan. Dia menginginkan seluruhnya
terukur, mulai dari teknologi hingga referensi dan pencapaiannya.
"Minggu ini sedang di-/appraise,/ sedang dinilai kawan-kawan," ujar dia.
*Baca:* Indonesia Kuasai Freeport, Ini Empat Kesepakatan yang Diteken
<https://bisnis.tempo.co/read/1106285/indonesia-kuasai-freeport-ini-empat-kesepakatan-yang-diteken>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan atas penandatangan
perjanjian awal ini, harapan pemerintah dapat menjaga iklim investasi.
"Di samping memberikan peningkatan pendapatan negara," kata dia.
Untuk mendukung divestasi saham tersebut juga sudah ditandatangani
perjanjian antara korporasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan
Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018. "Pemda Papua dan
Kabupaten Mimika bersama-sama akan memiliki hak saham Freeport sebesar
10 persen," kata Sri Mulyani.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara seperti
diamanatkan Undang-undang Minerba, Sri Mulyani mengatakan Kementerian
Keuangan telah melakukan upaya memastikan bahwa pengenaan tarif dan
penerimaan negara dalam bentuk IUPK bisa memenuhi amanat Undang-undang
tersebut. Termasuk dengan memastikan tersedianya regulasi bagi semua
investor dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban
penerimaan negara.
"Penerbitan regulasi berpedoman pada UU Minerba yang mengatur penerimaan
negara secara total lebih besar dari pada penerimaan melalui kontrak
karya, penerbitan melalui penerbitan IUPK OP dilakukan sesuai UU yang
memberi kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
Operasi Produksi (IUPK OP) sebagai pelaku usaha bidang mineral," kata
Sri Mulyani.
Baca berita menarik lainnya tentang Freeport
<https://www.tempo.co/tag/freeport> hanya di /Tempo.co/ .