https://www.antaranews.com/berita/728826/bank-dunia-
setujui-program-reforma-agraria-indonesia
Bank Dunia setujui program
reforma agraria Indonesia
Sabtu, 21 Juli 2018 22:46 WIB
Ilustrasi: Bank Dunia (ANTARA News/istimewa)
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui
"One Map Program" senilai 200 juta dolar AS untuk mendukung reforma
agraria pemerintah Indonesia, untuk itu sekitar 4,3 juta pengguna tanah
akan memperoleh manfaat dari program tersebut.
Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, "One Map Program"
akan mempercepat upaya pemerintah di sektor agraria melalui pemetaan
partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah
yang sistematis dan lengkap.
"Reforma agraria merupakan landasan penting dalam pembangunan karena
akan membawa kejelasan penggunaan tanah, hak akses, dan lisensi, yang
pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan
Timor-Leste Rodrigo A. Chaves.
Terdapat sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, di mana 51 juta di
antaranya telah memiliki sertifikat. Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap yang dimulai pada 2017, target pemerintah adalah
mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia pada 2025.
Sistem informasi tanah yang terpecah dan tidak lengkap menghambat tata
kelola tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Program "One Map" akan
mengurangi hambatan tersebut dengan mengembangkan konsep satu peta
tunggal untuk mengelola seluruh tanah di Indonesia.
Wilayah sasaran untuk proyek ini adalah provinsi yang menjadi prioritas
bagi reformasi agraria pemerintah, juga provinsi yang rentan terhadap
kebakaran hutan, terutama akibat konflik penggunaan lahan.
Di Sumatra, provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Jambi dan Sumatra
Selatan, sedangkan di Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur,
Tengah, Barat dan Selatan.
Dukungan Bank Dunia terhadap sektor agraria Indonesia merupakan komponen
penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk
Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak
besar pada pembangunan.
"Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia akan memodernisasi sistem dan
layanan administrasi pertanahan. Bank Dunia mendukung program reforma
agraria, dan salah satu tujuan pentingnya adalah memetakan wilayah atau
pemukiman atau perbatasan di Indonesia,"?kata?Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil.
Rodrigo menilai Indonesia pada saat ini berada di jalur yang tepat untuk
mencapai sasaran sertifikasi dan pendaftaran setiap bidang tanah pada 2025.
Namun, menurut Bank Dunia, masih ada beberapa tantangan utama dalam
pencapaian sasaran utama tersebut.
Kurangnya data geospasial beresolusi tinggi yang konsisten dan
terverifikasi di lapangan telah mengakibatkan klaim tumpang tindih,
ketidakpastian kepemilikan dan tata kelola lahan yang lemah.
Kemudian, ketidakjelasan secara keseluruhan juga menyulitkan penegakan
hukum dan peraturan yang dirancang untuk mengelola sumber daya tanah
secara berkelanjutan.
Pengalaman global mendorong sistem terpadu untuk mendaftarkan seluruh
tanah dan hak penggunaan, termasuk tanah negara.
Program "One Map" akan meningkatkan sinkronisasi perencanaan tata ruang
dan pengambilan keputusan di seluruh instansi pemerintah juga pengguna
umum secara lebih luas.
Selain itu, Indonesia juga akan terbantu dalam upaya memenuhi target
pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dua-pertiganya berasal dari
konversi penggunaan lahan.
*Baca juga: Menteri Agraria klarifikasi soal pembagian sertifikat tanah
<https://www.antaranews.com/berita/702565/menteri-agraria-klarifikasi-soal-pembagian-sertifikat-tanah>*
Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
