Polemik Kali Item Ingatkan Penanganan Sungai Zaman Ahok, Ini yang Dilakukannya

Ratu Amanda Distania 
 Selasa, 24 Juli 2018 17:27 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) | AKURAT.CO/Arief 
Munandar


AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menutup permukaan Kali Item 
di Kemayoran, Jakarta Pusat, menuai polemik. Kebijakan itu bertujuan untuk 
menangani bau busuk sungai. Tetapi, oleh sebagian kalangan dianggap memalukan 
karena tidak solutif.

Sebenarnya, persoalan sungai di Jakarta sudah lama jadi perhatian pemerintah 
Jakarta. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahkan sampai 
melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah akut itu.

Misalnya, pada waktu itu, pemerintahan Ahok menggencarkan normalisasi sungai 
sampai menertibkan pemukiman kumuh di tepi kali, kemudian berkoordinasi dengan 
kepala daerah seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, lalu 
memperbaiki waduk-waduk.

Baca Juga:

Anies Bilang Kali Item yang Bau Itu Warisan, AS Hikam: Kucingku Langsung 
Semaput!

Berita-berita Terheboh Sepekan Ini, dari Tiang Bambu sampai TGB Tinggalkan SBY

4 Mimpi Ahok, Asian Games Lebih Wah dari Guangzhou sampai Pakai Kalijodo



Tetapi sayangnya, kebijakan itu belum terealisasi 100 persen, Ahok keburu kena 
kasus dan kalah di pilkada tahun 2017.

Berikut ini adalah lima pernyataan Ahok tentang upaya menangani masalah sungai:

1. Ketemu semua kepala daerah Bodetabek

Sebagaimana dilansir AKURAT.CO dari Detik.com, Ahok ketika masih menjadi wakil 
gubernur mendampingi Joko Widodo mengundang semua kepala daerah untuk diskusi, 
mencari solusi masalah sungai. 

"Kita kan mau duduk membicarakan masalah, misalnya kita kan ini mau merapikan 
sungai membuat jalan infeksi. Pasti berhubungan dengan mereka dong, orang 
hulunya di mereka. Kadang-kadang daerah kan uangnya kan dipakai di tempat lain 
yang lebih penting sehingga dianggap hal yang bukan terlalu penting," kata 
Ahok, Rabu, 17 September 2014.

2. Sungai untuk air baku

Dilansir Kompasiana.com, Rabu, 18 Mei 2016, Ahok menumpang perahu karet 
menyusuri Sungai Ciliwung didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung 
Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Teuku Iskandar dan Kepala Staf Kodam Jaya 
Brigadir Jenderal Ibnu Widodo. Dia memeriksa kemajuan normalisasi Sungai 
Ciliwung. Pada waktu itu perkembangannya sudah mencapai 40 persen dari 
seluruhnya yang mencapai 19 kilometer.

Setelah inspeksi, Ahok menyimpulkan menjadikan Sungai Ciliwung sebagai jalur 
transportasi sungai tidak efektif. Menurut dia transportasi darat tetap lebih 
cepat.

Tetapi Ahok mengatakan air Sungai Ciliwung bisa dijadikan bahan baku kebutuhan 
rumah tangga di rumah susun dengan bekerjasama dengan PDAM.

"Saya sudah bilang sama PAM, semua rusun harus punya air baku, pengolahan air 
sendiri, pasang sendiri, malah saya minta dia pengolahan air limbahnya 
langsung. Bahkan, yang rusun yang akan datang (airnya) bisa langsung minum," 
kata Ahok di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

3. Normalisasi sungai 

Ahok berprinsip menyelesaikan masalah banjir salah satunya dengan menormalisasi 
sungai. Tetapi, kebijakan itu tidak gampang karena sebagian warga menolak 
direlokasi ke rumah susun sewa sederhana. Belakangan pelan-pelan warga 
mengikuti arahan untuk pindah ke tempat yang lebih sehat.

"Yang pasti, kalau nggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir selesai). 
Itu kan karena enggak semua (sungai) dilebarin, (sungai) ditinggiin enggak 
mungkin," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 17 Februari 2017.

4. Sungai dan waduk diperlebar

Cara lain yang dilakukan Ahok dan jajarannya, selain normalisasi sungai, juga 
normalisasi waduk.

"Normalisasi sekarang kan masih belum selesai, belum cukup. Sedangkan hujannya 
terus-menerus. Jadi, tunggu sampai normalisasi selesai," kata Ahok, Selasa, 21 
Februari 2017.

Ahok mengatakan sungai dan waduk meluap kalau hujan karena daya tampungnya 
berkurang karena terjadi penyempitan.

"Oleh karena itu, kalau hujan deras terus-menerus, berarti harus sediakan wadah 
atau tampungan air yang lebih besar. Sungai-sungai dan waduk-waduk harus 
diperlebar lagi," ujar Ahok.

5. Tetap normalisasi sampai berhenti jabatan

Dilansir Rayapos.com, Ahok mengatakan normalisasi harus terus berlanjut.

“Tetap normalisasi, sampai saya berhenti dari sini,” kata Ahok di Balai Kota 
Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 3 Mei 2017.

Ahok mengatakan banyaknya bangunan liar yang berada di tepi sungai membuat 
sungai menyemput sehingga daya tampungnya berkurang.

“Sekarang ini, wadah atau tampungan air itu kan semakin sempit. Jadi, memang 
harus dilakukan normalisasi. Setelah normalisasi, sungai dan waduk jadi lebar 
dan daya tampungnya bertambah,” katanya. []




Kirim email ke