Polemik Kali Item Ingatkan Penanganan Sungai Zaman Ahok, Ini yang Dilakukannya
Ratu Amanda Distania Selasa, 24 Juli 2018 17:27 WIB Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) | AKURAT.CO/Arief Munandar AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menutup permukaan Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat, menuai polemik. Kebijakan itu bertujuan untuk menangani bau busuk sungai. Tetapi, oleh sebagian kalangan dianggap memalukan karena tidak solutif. Sebenarnya, persoalan sungai di Jakarta sudah lama jadi perhatian pemerintah Jakarta. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahkan sampai melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah akut itu. Misalnya, pada waktu itu, pemerintahan Ahok menggencarkan normalisasi sungai sampai menertibkan pemukiman kumuh di tepi kali, kemudian berkoordinasi dengan kepala daerah seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, lalu memperbaiki waduk-waduk. Baca Juga: Anies Bilang Kali Item yang Bau Itu Warisan, AS Hikam: Kucingku Langsung Semaput! Berita-berita Terheboh Sepekan Ini, dari Tiang Bambu sampai TGB Tinggalkan SBY 4 Mimpi Ahok, Asian Games Lebih Wah dari Guangzhou sampai Pakai Kalijodo Tetapi sayangnya, kebijakan itu belum terealisasi 100 persen, Ahok keburu kena kasus dan kalah di pilkada tahun 2017. Berikut ini adalah lima pernyataan Ahok tentang upaya menangani masalah sungai: 1. Ketemu semua kepala daerah Bodetabek Sebagaimana dilansir AKURAT.CO dari Detik.com, Ahok ketika masih menjadi wakil gubernur mendampingi Joko Widodo mengundang semua kepala daerah untuk diskusi, mencari solusi masalah sungai. "Kita kan mau duduk membicarakan masalah, misalnya kita kan ini mau merapikan sungai membuat jalan infeksi. Pasti berhubungan dengan mereka dong, orang hulunya di mereka. Kadang-kadang daerah kan uangnya kan dipakai di tempat lain yang lebih penting sehingga dianggap hal yang bukan terlalu penting," kata Ahok, Rabu, 17 September 2014. 2. Sungai untuk air baku Dilansir Kompasiana.com, Rabu, 18 Mei 2016, Ahok menumpang perahu karet menyusuri Sungai Ciliwung didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Teuku Iskandar dan Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal Ibnu Widodo. Dia memeriksa kemajuan normalisasi Sungai Ciliwung. Pada waktu itu perkembangannya sudah mencapai 40 persen dari seluruhnya yang mencapai 19 kilometer. Setelah inspeksi, Ahok menyimpulkan menjadikan Sungai Ciliwung sebagai jalur transportasi sungai tidak efektif. Menurut dia transportasi darat tetap lebih cepat. Tetapi Ahok mengatakan air Sungai Ciliwung bisa dijadikan bahan baku kebutuhan rumah tangga di rumah susun dengan bekerjasama dengan PDAM. "Saya sudah bilang sama PAM, semua rusun harus punya air baku, pengolahan air sendiri, pasang sendiri, malah saya minta dia pengolahan air limbahnya langsung. Bahkan, yang rusun yang akan datang (airnya) bisa langsung minum," kata Ahok di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. 3. Normalisasi sungai Ahok berprinsip menyelesaikan masalah banjir salah satunya dengan menormalisasi sungai. Tetapi, kebijakan itu tidak gampang karena sebagian warga menolak direlokasi ke rumah susun sewa sederhana. Belakangan pelan-pelan warga mengikuti arahan untuk pindah ke tempat yang lebih sehat. "Yang pasti, kalau nggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir selesai). Itu kan karena enggak semua (sungai) dilebarin, (sungai) ditinggiin enggak mungkin," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 17 Februari 2017. 4. Sungai dan waduk diperlebar Cara lain yang dilakukan Ahok dan jajarannya, selain normalisasi sungai, juga normalisasi waduk. "Normalisasi sekarang kan masih belum selesai, belum cukup. Sedangkan hujannya terus-menerus. Jadi, tunggu sampai normalisasi selesai," kata Ahok, Selasa, 21 Februari 2017. Ahok mengatakan sungai dan waduk meluap kalau hujan karena daya tampungnya berkurang karena terjadi penyempitan. "Oleh karena itu, kalau hujan deras terus-menerus, berarti harus sediakan wadah atau tampungan air yang lebih besar. Sungai-sungai dan waduk-waduk harus diperlebar lagi," ujar Ahok. 5. Tetap normalisasi sampai berhenti jabatan Dilansir Rayapos.com, Ahok mengatakan normalisasi harus terus berlanjut. “Tetap normalisasi, sampai saya berhenti dari sini,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 3 Mei 2017. Ahok mengatakan banyaknya bangunan liar yang berada di tepi sungai membuat sungai menyemput sehingga daya tampungnya berkurang. “Sekarang ini, wadah atau tampungan air itu kan semakin sempit. Jadi, memang harus dilakukan normalisasi. Setelah normalisasi, sungai dan waduk jadi lebar dan daya tampungnya bertambah,” katanya. []
