Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya dimiliki warga. Bukan tinggal di rumah susun 
sederhana sewa, yang dimana penghuninya dapat dikatakan tidak memiliki hunian 
tersebut."Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," 
ujar Sandyawan.
....Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S Soemarwi mengatakan, bahwa warga 
saat ini sedang menunggu janji Pemprov DKI Jakarta yang rencananya ingin 
membangun kampung susun berbasis koperasi seluas 5.000 meter persegi."Warga 
Bukit Duri memohon agar Pemprov DKI Jakarta dapat segera merealisasikan janji 
dan programnya. Untuk membangun kampung susun berbasis koperasi, sebagai upaya 
mensejahterakan warganya," ujar Vera mewakili warga Bukit Duri.
....Warga Bukit Duri Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun 
Perkampungan


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Warga Bukit Duri Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun...

Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya...
 |

 |

 |



Selasa, 24 Juli 2018 19:24

 
TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBARKuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S 
Soemarwi di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa 
(24/7/2018). 

 
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar
TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan 
Sumardi menginginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, 
memenuhi kewajiban pemerintah dengan warga Bukit Duri.
Keinginan tersebut terkait menangnya gugatan class action warga Bukit Duri, 
yang terdampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2016.
"Basis tuntutan kami bukan kontrak politik, tapi berbasis menuntut kewajiban 
pemerintah sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat dengan membangun 
kampung atau pemukiman bagi warga miskin kota," ujar Sandyawan di Sekretariat 
Ciliwung Merdeka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2018).
Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya dimiliki warga.

• Parkir Sembarangan di Kawasan Stasiun Rawa Buntu, Polres Tangsel Tindak 
Belasan Sopir Taksi Online

Bukan tinggal di rumah susun sederhana sewa, yang dimana penghuninya dapat 
dikatakan tidak memiliki hunian tersebut.
"Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," ujar 
Sandyawan.
Sebelumnya, sejumlah rumah warga Bukit Duri di bantaran Sungai Ciliwung digusur 
pada 12 Januari 2016 dan 28 September 2016.
Warga penduduk lama bantaran sungai Ciliwung dan yang mempunyai surat tanah 
pun, mengajukan gugatan class action pada 10 Mei 2016.

• Bicara Ambang Batas Pencalonan Presiden, Gatot Nurmantyo Sebut Ada Partai 
yang Membunuh

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan class action 
warga Bukit Duri, terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 
28 September 2016 di tingkat banding.
Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S Soemarwi mengatakan, bahwa warga saat 
ini sedang menunggu janji Pemprov DKI Jakarta yang rencananya ingin membangun 
kampung susun berbasis koperasi seluas 5.000 meter persegi.

"Warga Bukit Duri memohon agar Pemprov DKI Jakarta dapat segera merealisasikan 
janji dan programnya. Untuk membangun kampung susun berbasis koperasi, sebagai 
upaya mensejahterakan warganya," ujar Vera mewakili warga Bukit Duri.



Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Warga Bukit Duri 
Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun Perkampungan, 
http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/24/warga-bukit-duri-ingin-pemprov-dki-jakarta-penuhi-kewajiban-untuk-bangun-perkampungan.
Penulis: Nawir Arsyad Akbar 
Editor: Kurniawati Hasjanah











Kirim email ke