http://mediaindonesia.com/read/detail/174063-pengadilan-tinggi-dki-menangkan-gugatan-class-action-warga-bukit-duri
*Pengadilan Tinggi DKI Menangkan Gugatan Class
*
*Action Warga Bukit Duri*
Penulis: *Yanurisa Ananta* Pada: Selasa, 24 Jul 2018, 23:24 WIB
Megapolitan <http://mediaindonesia.com/megapolitan>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/174063-pengadilan-tinggi-dki-menangkan-gugatan-class-action-warga-bukit-duri>
<http://twitter.com/home/?status=Pengadilan%20Tinggi%20DKI%20Menangkan%20Gugatan%20Class%20Action%20Warga%20Bukit%20Duri%20http://mediaindonesia.com/read/detail/174063-pengadilan-tinggi-dki-menangkan-gugatan-class-action-warga-bukit-duri%20via%20@mediaindonesia>
no-image.jpg
PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan /class action /warga
Bukit Duri, Jakarta Selatan, terkait penggusuran yang dilakukan
Pemerintah. Putusan tersebut memperkuat kemenangan warga Bukit Duri yang
pernah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017.
“Mandat dalam UU Pengadaan Tanah jelas bahwa warga terdampak harus
mendapatkan kompensasi yang adil dan berkemanusiaan. Oleh karena itu
warga Bukit Duri telah dimenangkan kembali melalui Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT. DKI, jo. No. 262/Pdt.G/Class
Action/2016/PN.Jkt.Pst.,” kata Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka
Sandyawan Sumardi, Selasa (24/7).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan membayar
ganti rugi kepada para penggugat. Sandyawan menyebut berdasarkan
gugatannya, setiap penggugat diganti rugi Rp200 juta. Adapun jumlah
penggugat sebanyak 93 orang. Itu artinya, Pemprov DKI harus mengeluarkan
uang sebesar Rp18,6 miliar untuk ganti rugi ini.
“Tapi untuk membeli tanah yang akan dibangun kampung susun di Bukit
Duri,” lanjut Sandyawan.
Dengan uang ganti rugi itu, lanjut Sandyawan, pihaknya akan membeli dua
tanah yang ukurannya berbeda. Satu tanah seluas 1,6 hektare dan lahan
seluas 5 ribu meter persegi. Tanah seluas 1,6 ha itu diharapkan bisa
dibeli Pemprov untuk dijadikan rusun milik. Sementara, 5 ribu meter
persegi untuk dijadikan kampung susun untuk warga.
“Warga Bukit Duri hanya butuh 5 ribu meter persegi. Sisanya diharapkan
dibangun rusun milik. Sementara, 5 ribu meter persegi untuk kampung
susun,” kata Sandyawan.
Menurut Sandyawan, keputusan itu cukup adil untuk warga yang terdampak
penggusuran. “Tanah diganti tanah, rumah diganti rumah,” ujar Sandyawan.
Kendati demikian, langkahnya terkendala keinginan Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengajukan banding. BBWSCC mengajukan
banding lantaran putusan pengadilan turut menyeret BBWSCC membayar ganti
rugi senilai Rp18,6 miliar. (OL-7)
Sandyawan menambahkan, banding BBWSCC akan memnambah beban bagi para
warga. Pasalnya, para penggugat tidak tinggal di rusun seperti yang
diminta Pemprov, melainkan menyewa di tempat lain. Menempati rusun milik
Pemprov sama dengan mengakui tidak punya tanah di Bukit Duri.
“Warga juga memohon agar pemerintah pusat khususnya BBWSCC dapat
mematuhi putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara dan tidak menyatakan
kasasi. Upaya hukum akan semakin menyengsarakan warga miskin kota.”
pungkasnya. (OL-7)